“Saat ini, yang sedang kami tangani pekerja yang mendapatkan perlakuan diskriminatif dari pemberi kerja,” imbuhnya.
KETUA Executive Committee (Exco) Partai Buruh Aceh Habibi Inseun, SE menyatakan, sebagai partai yang berangkat dari persoalan-persoalan kebijakan pemerintah yang sangat merugikan para pekerja (buruh). Partai Buruh tetap konsisten atas perjuangannya dalam menyuarakan hal tersebut.
Hal disampaikan Habibi Inseun kepada portalsatu.com/, via voice note WhatsApp, Rabu malam 8 Februari 2023.
Salah satunya, kata Habibi, seperti hadirnya Omnibus Law cipta kerja, sekarang menjadi Perpu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang). Di mana banyak merugikan para pekerja, walaupun itu status pekerja yang berpeluang dikontrak seumur hidup.
Kemudian, sebut Habibi, ada juga hak-hak pekerja perempuan yang hilang akibat aturan-aturan tersebut. Di samping banyak hal-hal yang selama ini diperjuangkan dan disuarakan oleh Partai Buruh.
“Baik tentang upah kerja dan tentang PHK (Pemutusan Hubungan Kerja),” ujarnya.
Ia menyebutkan, Partai Buruh tak hanya bekerja ketika menjelang pemilihan umum 2024 mendatang. Namun, setiap hari terus bekerja memperjuangkan hak-hak para pekerja.
Posko Orange
“Kami selalu mendampingi para buruh yang didera persoalan. Kita punya posko orange,” jelasnya.
Partai Buruh, kata Habibi lagi, memang identik dengan warna orange, mulai dari bendera, simbol dan semua yang berkenaan dengan atribut partai. Maka, lahirlah posko orange.
Di posko tersebut, jelas Habibi, didirikan sebagai wadah pengaduan bagi masyarakat, terutama para pekerja. Pihaknya akan selalu menerima dan memperjuangkan laporan-laporan dari para pekerja yang di-PHK.
“Saat ini, yang sedang kami tangani pekerja yang mendapatkan perlakuan diskriminatif dari pemberi kerja,” imbuhnya.
Dengan demikian, tutur Habibi, Partai Buruh akan berupaya mencari solusi-solusi, memberikan arahan-arahan dan mengadvokasi apa yang dirasakan oleh para pekerja itu sendiri.
Oleh karenanya, sambung Habibi, tidak hanya buruh yang bekerja di pabrik atau industri-industri, tetapi juga ada para petani yang ketika tanahnya dirampas, pihaknya juga akan berupaya bersama SPI (Serikat Petani Indonesia) untuk mengadvokasi perihal yang dialami masyarakat.
Tambahnya, tentunya langkah-langkah yang diambil sesuai dengan konstitusional. Pun, strategi-strategi yang dibangun tidak hanya semata konsep low komunikasi, tetapi juga ada aksi-aksi yang dilakukan.
“Aksi itu dilakukan sebagai bentuk perlawanan atas kesewenangan-kesewenangan, misal perusahaan yang melakukan PHK, maupun korporasi, mengambil tanah para pekerja, itu menjadi langkah-langkah kerja Partai Buruh melalui posko orange,” paparnya.
Pekerja tak Hanya Kelompok Berdasi
Habibi menuturkan, Partai Buruh merupakan partai kelas pekerja (buruh) atau kesadaran kelas. Katanya, kelas pekerja tersebut tidak hanya kelompok yang berdasi, tapi yang tidak beralas kaki, tetapi bekerja, juga disebut sebagai pekerja.
Misal, sambung Habibi, para pekerja kebun, kuli bangunan, petani dan nelayan, bahkan pekerja online serta pekerja seni, hingga banyak lagi pekerja di sektor-sektor informal lainnya, adalah para pekerja.
“Bila nantinya mereka menjadi anggota Partai Buruh, kami sangat terbuka dan mengharap mereka menjadi corong yang menyampaikan persoalan-persoalan di atas tadi,” tandasnya.
Habibi mengutarakan, tujuan Partai Buruh untuk bisa duduk di parlemen, bisa merebut dan bisa mengemban amanah, tentu tujuannya bisa berjuang bersama rakyat untuk menuju negara yang sejahteraan.
“Tak hanya cukup memperjuangkan kebijakan yang terkait dengan upah pekerja, jaminan sosial, dan jaminan kesehatan semata, melainkan bagaimana ke depannya sumber daya masyarakat Aceh mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional,” imbuhnya.
Ke depannya, tambah Habibi lagi, bagaimana sumber daya masyarakat Aceh mampu bersinergi dengan perkembangan teknologi dan revolusi industri, maka perkembangan teknologi harus diimbangi dengan Sumber Daya Manusia (SDM).
“Dengan SDM yang maju akan memberikan dampak yang sangat baik kepada sektor pembangunan di Indonesia, khususnya Aceh,” ungkapnya.
SDM yang Maju Modal Pembangunan
Lebih lanjut Habibi memaparkan, sebuah negara atau daerah yang SDM handal, siap bertarung dan siap berkompetisi akan maju dan berkembang.
Nantinya, sambung Habibi lagi, bila kader dan calon legislatif Partai Buruh terpilih menjadi dewan, wajib bagi mereka untuk memikirkan bagaimana SDM. Sehingga masyarakat Aceh tidak hanya bisa menjadi pekerja, tetapi bagaimana menjadi pelaku usaha.
“Bisa membangun lapangan kerja. Karena, SDM-nya semakin baik dan bisa bersaing secara global,” pungkasnya.
Selain itu, Habibi juga mengatakan, Partai Buruh berkeyakinan bahwa kawan-kawan dari kelas pekerja yang mahu menjadi anggota dan menjadi calon legislatif dari Partai Buruh, mudah-mudah bisa duduk di parlemen.
“Tentu untuk mewakili suara-suara para pekerja (buruh), dan biasa mewarnai gedung parlemen, juga mendorong SDM masyarakat Aceh melalui program-program kerja nantinya,” pungkasnya.
Hal ini nanti, sebut Habibi, yang mungkin bisa mengoptimalkan kondisi sosial dan politik di Aceh hari ini. Di mana, angka pengangguran dan kemiskinan masih tinggi.
Sebelumnya, Habibi juga menuturkan, pandangan Partai Buruh terhadap kondisi sosial dan politik Aceh saat ini berdasarkan data yang ada, tingginya angka kemiskinan dan pengangguran, bahkan ditambah lagi dengan kesenjangan ekonomi.
Lanjut Habibi, ini menunjukan bahwa semua elemen harus bekerja sama dan memiliki berbagai program dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Termasuk isu-isu yang terus disuarakan di tengah-tengah masyarakat mesti menjadi perhatian penting.[]
Penulis: Adam Zainal
Editor: Thayeb Loh Angen.