“Partai Buruh lebih bertekad dan berharap dapat mengisi parlemen, mendapat amanat dari rakyat, petani, nelayan para buruh dan masyarakat pada umumnya,” kata Habibi Inseun.
Ketua Executive Committee (Exco) Partai Buruh Provinsi Aceh Habibi Inseun, SE, menyatakan, Partai Buruh membuka peluang kepada seluruh masyarakat yang ingin menjadi bakal calon legislatif (bacaleg) pada pemilihan umum 2024 mendatang.
Habibi menyebutkan, Partai Buruh konsisten dalam memperjuangkan dan menyuarakan persoalan-persoalan perburuhan di Indonesia, khususnya Aceh.
“Berbagai persoalan-persoalan buruh nantinya, bisa kita perjuangkan,” ujar Habibi kepada Portalsatu.com, via voice note WhatsApp, Rabu malam, 8 Februari 20223.
Habibi mengatakan, Partai Buruh Aceh tentunya akan mempersiapkan berbagai hal. Di Aceh sendiri, Partai Buruh disebut sebagaI Exco Provinsi Aceh.
“Partai Buruh lebih bertekad dan berharap dapat mengisi parlemen, mendapat amanat dari rakyat, petani, nelayan para buruh dan masyarakat pada umumnya,” kata Habibi Inseun.
Exco Partai Buruh Provinsi, sebut Habibi, tentu sejalan dengan Exco Pusat dan Esco kabupaten/kota. Di mana di Aceh, Partai Buruh akan melakukan berbagai hal untuk memperkenalkan dirinya kepada semua lapisan masyarakat.
Terutama, sebutnya lagi, dari konstituen sendiri. Di mana organisasi buruh sebagai unsur pendiri partai ini. Serikat petani, federasi serikat pekerja, kelompok nelayan, kelompok perempuan, disabilitas, pekerja rentan, pekerja seni maupun pekerja media. Kemudian, pedagang-pedagang.
“Ini yang terus disampaikan bahwa kita telah hadir, kita kelas pekerja. Boarding class, maka kita akan berbicara bersama, memahami persoalan-persoalan bersama, kita telah memiliki rumah sendiri,” ungkap Habibi.
Tambah Habibi, Partai Buruh, mengajak para buruh, nelayan, pedagang dan petani, bahkan semua para pekerja untuk sama-sama kembali ke rumah sendiri, perjuangkan berbagai persoalan-persoalan yang selama ini telah disuarakan.
“Tentunya masih jauh dari harapan, banyak masyarakat Aceh hidup dalam kemiskinan, susah mendapatkan lapangan kerja. Terjadi PHK di mana-mana, tanah petani dirampas oleh korporasi secara sewenang-wenang,” paparnya.
Di samping banyaknya pekerja kontrak dan pekerja honorer yang berpuluh-puluh tahun telah mengabdi, tetapi tidak ada kepastian terhadap mereka. Kemudian bagaimana penanganan pedagang kecil, bagaimana mereka mendapatkan akses kesehatan untuk keluarganya.
“Bagaimana ketika mereka menganggur, apa tanggung jawab negara terhadap mereka,” timpal Habibi.
Pendatang Baru dalam Pemilihan Umum 2024 Mendatang
Sebagai partai pendatang baru pada pemilihan umum (pemilu) 2024 mendatang, kata Habibi, Partai Buruh akan berjalan seiringan bersama partai politik pasional maupun partai lokal Aceh.
Menurutnya, melihat Partai Lokal seperti Partai Aceh (PA) yang juga memiliki tujuan baik dalam memperjuangkan keadilan, ingin menjadi bagian dari sebuah demokrasi untuk bisa memperbaiki kondisi-kondisi Aceh saat ini untuk lebih baik.
“Apalagi PA berangkat dari konflik dan perdamaian. Itu bagian dari ideologi-ideologi yang ditanamkan,” sahutnya.
Jadi, sambung Habibi, demikian juga dengan Partai Buruh yang juga datang untuk memperbaiki dan memperjuangkan tegaknya keadilan. Bahkan, untuk terwujudnya kesejahteraan, dengan prinsip-prinsip kesetaraan dan retribusi kekayaan serta tanggung jawab publik.
Gagasan Politik Partai Buruh
Habibi menuturkan, tematik atau gagasan konsep politik Partai Buruh terdiri dari tiga prinsip, pertama kesetaran kesempatan, di mana semua masyarakat seharusnya mendapatkan kesempatan yang sama.
Konsep kesetaraan kesempatan ini, tutur Habibi, di mana masyarakat berhak mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak, mendapatkan pendidikan, akses kesehatan sebagai bagian dari kesetaraan kesempatan.
“Tidak ada perbedaan karena agama, suku dan ras dan sebagainya,” jelasnya.
Kedua, Habibi menerangkan, retribusi kekayaan, segala hal yang didistribusi oleh masyarakat dalam bentuk pajak atau lainnya, sehingga tumbuhnya ekonomi, maka wajib retribusi yang adil terhadap masyarakat.
“Misalnya kita melihat ada orang yang tinggal di pedesaan tetapi tidak memiliki sekolah. Tidak memiliki akses-akses mobilitas seperti infrastruktur jalan, jembatan,” katanya.
Padahal, sebut Habibi lagi, itu bagian dari pendistribusian terhadap apa yang dimiliki oleh negara dengan ekonomi yang maju. Seharusnya, bisa dinikmati dan dirasakan oleh semua lapisan masyarakat.
“Tidak boleh ada orang yang miskin di negeri yang kaya,” ujarnya.
Selanjutnya, sambung Habibi, prinsip yang ketiga, Tanggung Jawab Publik, di mana hadirnya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerja untuk memberikan jaminan sosial.
“Semua berperan aktif, baik Institusi yang memiliki tanggung jawab dan kewenangan untuk memastikan semua masyarakat mendapatkan perlindungan sosial, tetapi kita juga diajak bergotong-royong untuk bisa saling membantu. Ini bagian dari pada tanggung jawab publik,” terangnya.
Lebih lanjut Habibi menuturkan, konsep dan gagasan yang ditawarkan Partai Buruh ada 13 platform, di antaranya, upah layak, jaminan sosial, jaminan kesehatan, pengangguran, reformasi agraria, tenaga kontrak dan honorer, pemberantasan korupsi, kedaulatan rakyat, perlindungan perempuan, bahkan perlindungan disabilitas dan lain sebagainya.
Pandangan Partai Buruh Terhadap Kondisi Sosial dan Politik Aceh
Habibi menuturkan, pandangan Partai Buruh terhadap kondisi sosial dan politik Aceh saat ini, kondisi sosial masyarakat berdasarkan data yang ada angka kemiskinan dan kesenjangan ekonomi, bahkan angka pengangguran masih tinggi.
Lanjut Habibi, ini menunjukan bahwa semua elemen harus bekerja sama dan memiliki berbagai program dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Termasuk isu-isu yang terus disuarakan di tengah-tengah masyarakat mesti menjadi perhatian.
“Sehingga kondisi sosial lebih baik. Ini tak terlepas dari kondisi ekonomi,” ulasnya.
Sementara Aceh, sebutnya lagi, memiliki industri perkebunan kelapa sawit yang besar non migas yang ikut memberikan kontribusi. Namun, kenapa taraf hidup para pekerja tetap miskin.
“Ini menunjukan bahwa para pekerja tidak mendapatkan perlindungan, sehingga berdampak pada kondisi sosial di tengah-tengah masyarakat. Mereka bekerja, tetapi banyak yang tidak sejahtera,” imbuhnya.
Di lain sisi, kata Habibi, kondisi politik di Aceh semakin hari semakin sehat. Bagaimana membangun politik santun, damai, tentram dan beradab. Ini tak terlepas dari pembelajaran dari rentetan perjalan politik Aceh di belakang.
“Kondisi ini harus dibangun bersama-sama. Perihal perbedaan pandangan itu hanyalah dinamika. Persoalan besar-kecilnya tentu dihadapi oleh semua partai politik.
Sejauh ini, Partai Buruh menilai kondisi politik di Aceh berjalan baik. Semua pihak partisipatif dan menjaga kondusifitas dengan baik.[]
Penulis: Adam Zainal
Editor: Thayeb Loh Angen.