Senin, Juli 22, 2024

Tokoh Masyarakat Kota Sigli...

SIGLI - Para tokoh masyarakat dari 15 gampong dalam Kecamatan Kota Sigli menyatakan...

Tim Polres Aceh Utara...

LHOKSUKON – Kapolres Aceh Utara AKBP Nanang Indra Bakti, S.H., S.I.K., bersama jajarannya...

Pasar Malam di Tanah...

SIGLI - Kegiatan hiburan Pasar Malam yang digelar di tanah wakaf Tgk. Dianjong,...

Tutup Dashat, Kepala DPMPPKB...

ACEH UTARA – Kegiatan Dapur Sehat Atasi Stunting (Dashat) yang dilaksanakan secara serentak...
BerandaHeadlineHasil Penyelidikan Sementara...

Hasil Penyelidikan Sementara Kasus Proyek Tanggul Cunda-Meuraksa, Kajari: Secara Hukum Ditemukan Pelanggaran

LHOKSEUMAWE – Kepala Kejaksaan Negeri Lhokseumawe, Dr. Mukhlis, S.H., M.H., mengatakan pihaknya sudah menggelar pra-ekspose hasil penyelidikan sementara terhadap kasus proyek pengaman pantai Cunda-Meuraksa sumber dana Otsus tahun anggaran 2020. Hasilnya, kata Mukhlis, secara hukum ditemukan pelanggaran. Namun, apakah menjurus kepada tindak pidana korupsi, atau pelanggaran lainnya, tim penyelidik kejaksaan akan mendalami secara lengkap dengan memeriksa semua pihak terkait.

Mukhlis didampingi Kasi Intelijen Miftahuddin, S.H.,  mengatakan itu menjawab para wartawan di Kantin Kejaksaan Negeri Lhokseumawe, Rabu, 27 Januari 2021, siang.

“Kasus yang kami tangani, tim penyelidik masih mengumpulkan data lebih akurat lagi. Pemanggilan (terhadap pihak terkait) masih kita lakukan. Sehingga kita tidak boleh mengenyampingkan semua fakta yang ada,” ujar Mukhlis.

Mukhlis menyebut pihaknya pada Rabu pagi tadi sudah menggelar pra-ekspose. “Kita berkesimpulan harus mendalami, minta data yang lebih akurat terhadap pihak-pihak yang belum kita dapatkan (keterangan). Karena ada beberapa pertentangan terhadap keterangan antara satu pihak dengan pihak lain. Kita kan menginginkan bukti yang maksimal,” tuturnya.

“(Langkah selanjutnya) pertama, minta keterangan lebih lanjut. Karena ada pengembalian (dana proyek pengaman pantai Cunda-Meuraksa tahun anggaran 2020 oleh rekanan kepada Pemko Lhokseumawe), kita akan minta ke Kas Daerah, dalam rangka apa pengembaliannya,” kata Mukhlis.

Mukhlis melanjutkan, kalau memang pekerjaan pada tahun 2019 ada kelebihan volume tanggul dan sebagainya, “apa alasan kelebihan volumenya? Sehingga negara tidak boleh rugi, masyarakat juga tidak boleh rugi,” tegasnya.

“Terus, untuk memastikan, juga kita minta (keterangan) ahli. Kami sekarang sedang berkoordinasi dengan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) untuk melihat riil di lapangan sebenarnya apa sih. Sehingga jangan sampai kita tuduh orang membuat curang, kita juga tidak boleh melanggar hukum,” ujar Mukhlis.

Menurut Mukhlis, pihaknya sudah menyurati BPK Perwakilan Aceh. “Besok (Kamis), Kasi Pidsus (Pidana Khsusus) yang juga menjadi tim akan langsung ketemu dengan BPK (di Banda Aceh) untuk koordinasi selanjutnya. Apakah tim ini akan segera datang? Kita berharap segera tim BPK Perwakilan Aceh turun untuk melihat riil di lapangan. Karena menurut informasi, tahun kemarin itu kan BPK sudah melakukan audit, tapi itu adalah audit umum. Tapi gini, kalau diaudit apa sih kesimpulannya. Saya tidak mau audit umum,” tuturnya.

“Harus audit riil. Kalau audit umum kan umum, proyek ada, pekerjaan ada, apakah melanggar proyek ini? Tapi kalau audit umum kan tidak ketemu melanggarnya. Jadi, khusus untuk ini kita (ingin) lihat benar secara riil, tidak ada negara dirugikan, tidak ada masyarakat yang dizalimi, semua puas. Mahasiswa boleh desak saya bekerja. Saya akan bekerja dengan ikhlas untuk Lhokseumawe tercinta ini,” kata Mukhlis.

Oleh karena itu, Mukhlis meminta semua pihak jangan merasa cemas. “Saya jamin 100 persen, bukan 99 koma, lebih 100 persen tidak akan ada permainan di sini. Kalau menurut aturannya harus terus, ya terus. Tapi (kalau) menurut aturan ini selesai di sini, kita selesaikan. Jadi, media jangan cemas, kawan-kawan mahasiswa jangan cemas, pemerhati tindak pidana korupsi jangan cemas, masyarakat yang membutuhkan pekerjaan itu jangan cemas. Kita akan terus lanjut sesuai dengan aturan yang ada. Tentu apapun kebijakan terus kita akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi,” tegasnya.

Ditanya alasan/pertimbangan Kejari Lhokseumawe meminta BPK, bukan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh, untuk melakukan audit proyek itu, Mukhlis mengatakan, “secara lembaga saya menginginkan BPK. Karena secara undang-undang, BPK diberi kewenangan itu, walaupun Mahkamah Konstitusi menyebutkan boleh diaudit siapa saja. Inspektorat juga boleh, tapi kan ragu kita. Inspektorat itu (di bawah) pemerintah kota. Nanti orang curiga sama saya, kenapa minta Inspektorat kan dekat. Nanti kawan-kawan berpendapat aneh. Inspektorat tentulah pak tidak ada kerugian negara katanya. Nah, jangan (ada penilaian seperti itu). Jadi, kita minta ke BPK, supaya semua orang pada riil, tidak menilai hal-hal negatif sama kami”.

Menurut Mukhlis, secara teknis terkait pekerjaan proyek itu, pihaknya juga akan meminta keterangan ahli.

“Kita akan tanyakan, kalau ada kelebihan pekerjaan, apa alasannya? Apakah pekerjaan itu diizinkan mereka sebelumnya sehingga perlu ditagih tahun 2020? Nah, kita akan konfirmasi juga ke BPK, boleh enggak pekerjaan yang dikerjakan pada tahun sebelumnya itu ditagih tahun sekarang?” kata Mukhlis.

Menurut Mukhlis, meskipun saat ini banyak pihak menduga proyek pengaman pantai Cunda-Meuraksa “fiktif”, tapi hasil penyelidikan sementara, asumsi pihaknya ada pelanggaran hukum. “Tapi persoalan fiktif nanti kita buktikan, apakah itu fiktif, apakah itu pelanggaran mendahului kontrak, mendahului tender, dan sebagainya,” tegas dia.

Ditanya lebih lanjut soal hasil pra-ekspose kasus itu, Mukhlis menegaskan, “secara administrasi ditemukan pelanggaran. Secara hukum, pelanggaran kita sudah temukan. Kalau enggak ketemu, sudah berhenti dari kemarin. Secara hukum kita temukan pelanggaran. Tapi persoalannya, apakah ini menjurus pada tindak pidana korupsi, atau pelanggaran ini, kita akan dalami secara lengkap. Semua pihak terkait kita akan (periksa). Jangan cemas, jangan cemas”.[](red)

Baca juga: