BANDA ACEH – ICMI Aceh akan mendorong gubernur Aceh terpilih untuk segera menyelesaikan rumah sakit (RS) regional yang selama ini masih belum selesai. Selain itu, menghadirkan pabrik-pabrik serta membangun pelabuhan ekspor.
Demikian kesimpulan dari Silaturahmi Kerja Wilayah (Silakwil) ICMI Aceh di Aula Pemko Banda Aceh, Sabtu, 2 November 2024.
Ketua MPW ICMI Aceh, Dr. Taqwaddin, mengungkapkan Silakwil adalah agenda rutin tahunan yang sudah diatur dalam AD/ART ICMI. Acara ini ajang silaturahmi di mana para pengurus daerah ICMI kabupaten/kota melaporkan apa saja sudah mereka kerjakan dalam tahun lalu hingga Silakwil ini.
Lazimnya, kata Taqwaddin, sebelum sampai pada pertemuan internal berupa laporan daerah dan tukar pikiran sesama cendekiawan daerah dan wilayah, acara diisi dengan penyampaian materi tentang isu-isu aktual yang telah difilter oleh panitia pengarah.
Silakwil kali ini dihadiri 200-an peserta. Panitia pengarah telah memilih dua isu yang perlu dibahas untuk ditemukan solusinya yaitu persoalan pelayanan kesehatan dan persoalan masih tingginya angka kemiskinan di Aceh.
Untuk mendiskusikan dua persoalan ini, ICMI Aceh mengundang dua praktisi yang mampu menyampaikan Solusi. Yaitu, Dr. Isra Firmansyah dari aspek pelayanan Kesehatan, dan Ismail Rasyid dari perspektif pengentasan kemiskinan.
Isra Firmansyah dalam paparannya menyampaikan bahwa RSUZA setiap harinya dikunjungi antara 1.500 sampai dengan 2.000 pasien yang berobat dengan berbagai keluhan. Rata-rata satu bulan bisa mencapai sekitar 45.000 pasien, baik rawat jalan, rawat inap, maupun pasien IGD.
Solusi untuk antisipasi membeludaknya pasien setiap hari ke RSUZA di Banda Aceh, menurut Isra, adalah dengan hadirnya rumah sakit regional yang layak dan berkualitas di daerah-daerah regional, sebagaimana yang telah direncanakan di Meulaboh, Tapaktuan, Bireuen, Langsa, dan Takengon.
Sementara itu, Ismail Rasyid, praktisi bisnis global supply chain, pemilik Trans Continent dan Royal Group, menyarankan untuk mendongkrak ekonomi dan mengentaskan kemiskinan maka Aceh harus menjadi tempat produksi suatu barang yang kemudian diekspor ke berbagai negara.
Secara geografis, Aceh sangat diuntungkan jika berbagai manufacturing didirikan di Aceh untuk pasaran ekspor. Adanya berbagai pabrik tentu memerlukan ketersediaan pelabuhan ekspor yang layak.
“Di sinilah diperlukan kehadiran seorang gubernur yang andal dan memiliki solusi untuk kemajuan Aceh. Dan, tentu saja keberadaan ICMI Aceh sebagai civil society diharapkan perannya memberikan kontribusi pemikiran solutif kepada gubernur terpilih guna mempercepat elominasi kemiskinan menuju Aceh Sejahtera,” ujar Ismail Rasyid, putra Matangkuli, Aceh Utara, yang juga Dewan Pakar ICMI Aceh.
Mengakhiri pertemuan Silakwil, Ketua didampingi Sekretaris MPW ICMI Aceh, Prof. Rajuddin, meminta para pengurus daerah agar mengedepankan komunikasi yang kondusif untuk konsolidasi organisasi serta masing-masing orda membangun badan usaha ICMI guna dapat membiayai operasional organisasi.
“Saya memberi apresiasi kepada Orda ICMI Aceh Utara yang sudah memulainya dengan usaha penggemukan sapi, yang profitnya dapat membiayai ICMI Aceh Utara. Semoga apa yang sudah dimulai oleh ICMI Aceh Utara dapat diikuti oleh ICMI kabupaten/kota lainnya. Namun saya minta, semua usaha orda apapun bisnisnya, mesti memakai brand ICMI,” pungkas Taqwaddin.[](ril)
