BANDA ACEH – Pengusaha Aceh mengaku banyak menghabiskan waktu dan mengeluarkan biaya besar dalam mengekspor sejumlah komoditi Aceh ke luar negeri. Namun hal itu terpaksa dilakukan di pelabuhan luar daerah karena belum siapnya Aceh untuk sektor tersebut.
Hal itu dikemukakan Usuluddin, salah seorang pengusaha Aceh yang bergerak di bidang eksportir komoditi Aceh di Pelabuhan Belawan Medan, Sumatera Utara. Usuluddin menyayangkan potensi pelabuhan di Aceh yang begitu banyak namun belum siap untuk kegiatan ekspor impor.
“Aceh punya potensi ekspor yang sangat besar, banyak hasil alam Aceh yang diminati dunia internasional, namun sayangnya, selama ini para pengusaha dan eksportir Aceh menggunakan jalur Medan, Sumatera Utara, karena Aceh belum siap melakukan ekspor,” kata Usuluddin, Direktur Donya Drop Daruet yang ditemui portalsatu.com pekan lalu.
Menurutnya, secara regulasi Aceh memiliki sejumlah pelabuhan berstatus internasional dan siap untuk melakukan ekspor, tapi kenyataannya hingga hari ini pelabuhan tersebut belum ada, kapal tidak ada, termasuk cargo udara juga tidak ada.
“Dulu kami memang pernah bergantung pada Air Asia, setelah Malaysia mengatakan lockdown, akhirnya kami harus melakukan ekspor lewat Medan. Berbicara Sumatra Utara, hari ini mereka banyak pilihan baik itu dari pelabuhannya, dan cargo udara juga siap. Tapi Aceh sampai titik ini belum siap dalam hal melakukan eskpor dan impor,” tegas Usuluddin.
Dia mengatakan kondisi Aceh sampai hari ini sulit bersaing dengan daerah lain, semisal Sumatera Utara, karena pemerintah sekarang saling mempertahankan ego sektoral masing-masing. Mestinya, ujar Usuluddin, fokus saja membangun satu pelabuhan di Aceh yang letaknya strategis kemudian menyediakan kapal dan fasilitas lainnya di pelabuhan.
“Majunya suatu daerah itu adanya tol laut, karena tol laut lah yang mendistribusikan barang masuk dan barang keluar karena biayanya rendah. Harusnya Pemerintah Aceh hari ini serius untuk bisa secepatnya menyelesaikan fasilitas pelabuhan suply chain logistik-nya (jalur pengiriman barang), dan harus ada kapal laut yang stand by di pelabuhan. Dan juga pesawat khusus cargo udara. Karena ini semua untuk Aceh juga ke depan,” sarannya.
Usuluddin menilai, dalam membangun infrastruktur khususnya pelabuhan laut, Pemerintah Aceh lebih kepada projek orientik yaitu siap membangun, selesai. Tetapi tidak melihat studi kelayakan ketika membangun dan apa yang dibangun.
Akibatnya, ujar dia, semua titik yang dibangun itu tidak berfungsi, tidak bisa dijalankan. Seharusnya pemerintah kita ini berkaca ke Medan, kenapa medan hari ini cuman pelabuhan belawan yang difungsikan untuk kegiatan ekspor, mereka ini cuman fokus satu titik dulu yaitu pelabuhan belawan dalam kegiatan ekspor.
Sementara Pemerintah Aceh membangun banyak pelabuhan namun tidak ada satu pelabuhan yang difokuskan untuk ekspor dan impor. Faktor ini, menurut Usuluddin, pihaknya mau tidak mau harus ke Medan walaupun banyak kendala termasuk biaya dikeluarkan cukup besar.
“Sekarang kesulitan kami alami dalam hal ekspor dan impor itu yang pertama itu dari biaya terlalu mahal dan juga proses karantina, namun kami dari pihak ekspor apa boleh buat, mau tidak mau kami dari pengusaha tetap harus melakukan ekspor melalui pelabuhan luar Aceh, karena Aceh hari ini belum siap untuk melakukan ekspor dan impor,” tambahnya.
Usuluddin berharap semua stake holder di Aceh bersatu menyelesaikan semua permasalahan ekspor di Aceh demi kemajuan daerah. “Intinya kami dari pihak pengusaha berharap Aceh harus ada pelabuhan yang siap untuk melakukan ekspor, serta semua fasilitas di pelabuhan baik itu kapal laut, gudang, serta semua perlengkapan pelabuhan dan Aceh juga harus pesawat cargo khusus. Harapan-harapan ini sebenarnya selalu kami bahas dalam forum-forum bersama pemerintah, tetapi belum ada tindak lanjutnya. Jadi kami seperti sudah kehilangan harapan,” tambah Usuluddin.
Begitu pun Usuluddin meminta Pemerintah Aceh harus tetap solid dalam membangun fasilitas terkait eskpor dan impor, fokus membangun satu titik pelabuhan misalnya di Malahayati atau Krueng Geukuh dan semoga dapat digerakkan di tahun 2021.
“Ada banyak pemasukan untuk daerah dalam hal ekspor impor yang selama ini kita bayarkan ke Medan, seperti biaya gudang, biaya pengangkutan dan biaya-biaya sebagainya. Andai itu semua bisa dilakukan di Aceh tentu akan sangat membantu PAD kita,” harapnya.
