BENER MERIAH – Pj. Wali Kota Lhokseumawe, Dr. Imran, melakukan penandatangan kerja sama antardaerah bersama 11 Bupati dan Wali Kota di Aceh terkait komitmen pengendalian inflasi. Penandatanganan MoU tersebut berlangsung di Pendopo Bupati Bener Meriah, Ahad, 18 Desember 2022, usai Pj. Wali Kota Imran menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke- 19 Kabupaten Bener Meriah, di Lapangan Pacuan Kuda Sungeda Kampung Rejo, Kecamatan Buket.
Penandatangan tersebut terkait komitmen pengendalian inflasi melalui mekanisme kerja sama perdagangan bahan pangan dalam rangka mengurangi inflasi di 11 kabupaten/kota. Yakni, Lhokseumawe, Bener Meriah, Aceh Tengah, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Pidie, Pidie Jaya, Nagan Raya, dan Langsa.
Kegiatan ini turut dihadiri Pj. Gubernur Aceh diwakili Staf Ahli Gubernur Aceh Bidang Keistimewaan Aceh, SDM dan Hubungan Kerja Sama, Iskandar Syukri, Kepala DJKN Perwakilan Aceh, Syukriah HG., Kepala Beacukai Aceh, Safuadi, Kepala Kantor UPBU Rembele, Rahmat Subhan Fajri, Kepala Kantor UPBU Maimun Saleh Sabang Yan Budianto, dan pihak PT Trigana Air.
Pj. Wali Kota Imran mengatakan perlu dilakukan komitmen dari kepala daerah untuk bersama-sama melakukan subtitusi perdagangan antardaerah untuk memperluas jangkauan produk-produk unggulan agar lebih tersebar. Sehingga bisa menjaga stabilitas harga dan menghindari monopoli kebutuhan harga pokok.
“Saya sudah lama menunggu momen seperti ini. Perlu ada zonasi untuk produk unggulan yang bisa dipergunakan antardaerah. Akhirnya hari ini terwujud. Ini bentuk komitmen kita bersama agar ekonomi di Aceh bisa bergerak,” ujar Imran.
Imran menambahkan saat ini belum ada aturan yang mengatur kerja sama antardaerah seperti ini, sehingga perlu dilakukan segera karena hal tersebut sangat penting untuk semua daerah. Menurutnya, kebijakan-kebijakan pemerintah di tingkat pusat terkait inflasi harusnya bisa didukung pemerintah provinsi dan daerah.
“Intinya sebenarnya hari ini minimal kita sudah punya komitmen bagaimana caranya kawasan tengah, timur dan utara Aceh ini bisa saling kolaborasi untuk bisa memenuhi kebutuhan masyarakat kita” ucap Imran.
Imran menyebut perdagangan antardaerah saat ini memang sudah dilakukan, tapi belum tertata dengan baik, sehingga dengan adanya kerja sama ini minimal subsitusi perdagangan bisa tercatat dengan baik.[](rilis)