Rabu, Juli 24, 2024

Puluhan Personel Polres Aceh...

LHOKSUKON - Polres Aceh Utara melakukan tes narkoba melalui metode tes urine menggunakan...

Ini Kata Abu Razak...

BANDA ACEH – Venue atau tempat pelaksanaan pertandingan 33 cabang olahraga wilayah Aceh...

DPMPPKB Aceh Utara dan...

ACEH UTARA - Penjabat Bupati Aceh Utara diwakili Plt. Asisten I Sekda Dr....

Puluhan Siswa MTs Swasta...

SIGLI - Diduga keracunan, puluhan siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta Tgk Syik Dayah...
BerandaNewsIni Kata Wali...

Ini Kata Wali Kota Lhokseumawe Soal Kasus Proyek Tanggul Cunda-Meuraksa

LHOKSEUMAWE – Wali Kota Lhokseumawe, Suaidi Yahya, irit bicara saat wartawan mewawancarainya soal kasus proyek tanggul Cunda-Meuraksa sumber dana Otonomi Khusus (Otsus). Suaidi menyatakan menyerahkan proses hukum kasus tersebut kepada penegak hukum.

“Ini sudah ada pihak penegak hukum yang menanganinya. Pemerintah dan semua orang tidak menginginkan ada permasalahan. Tapi yang bisa melihat itu (kasus proyek tanggul Cunda-Meuraksa) ada penegak hukum. Kita serahkan kepada pihak hukum. Kalau tidak, ya mau bagaimana lagi,” ujar Suaidi menjawab wartawan saat menghadiri pencanangan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) digelar Kejaksaan Negeri Lhokseumawe di Kantor Kejari setempat, Kamis, 25 Maret 2021.

Baca juga: Kejari Lhokseumawe Canangkan Zona Integritas WBK-WBBM, ‘Wali Kota Minta Penegakan Hukum dengan Benar’

Tunggu Hasil Audit BPKP

Menjawab para wartawan di tempat yang sama, Kepala Kejaksaan Negeri Lhokseumawe, Dr. Mukhlis, S.H., M.H., mengatakan pihaknya masih menunggu hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh terhadap proyek tanggul Cunda-Meuraksa.

Menurut Mukhlis, sesuai prosedur BPKP akan memaparkan atau ekspose kepada penyelidik/penyidik setelah selesai audit. “Sampai hari ini belum ada surat undangan ke kami untuk menerima pemaparan dari tim auditor BPKP. Kita belum dikasih tahu kapan (akan digelar ekspose di BPKP tentang hasil audit). Pertama kami datang untuk ekspose, kemudian setelah diaudit dan diberitahukan kita maka baru diketahui apa yang ditemukan,” kata Mukhlis.

(Foto: portalsatu.com/Fazil)

Menurut Mukhlis, karena belum disampaikan hasil audit secara resmi oleh BPKP Aceh, maka pihaknya belum mengetahui jumlah kerugian keuangan negara dalam kasus pembangunan pengaman pantai Cunda-Meuraksa tersebut. “Kita masih menunggu undangan dari BPKP untuk ekspose hasil audit. Terkait berapa jumlah kerugian negara, kita tidak bisa menyampaikan karena belum diundang, menunggu saja perkembangannya,” ujarnya.

“Komitmen kami akan tindak lanjut semua secara aturan yang berlaku. Tidak ada yang tidak serius. Insya Allah, saya belum pernah tidak serius dalam penanganan perkara,” kata Mukhlis.

Ditanya sejauh ini sudah berapa orang dan siapa saja yang diperiksa terkait kasus tanggul Cunda-Meuraksa itu, Mukhlis mengatakan, “semua pemeriksaan di tingkat penyelidikan sudah selesai. Artinya, siapa saja yang diperiksa secara teknis itu ada tim yang melakukan, karena saya hanya pengambil kebijakan kalau ada yang perlu ditindak”.

Dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Kamis, 25 Maret 2021, Kepala BPKP Perwakilan Aceh, Indra Khaira Jaya, mengatakan, “(Hasil audit) lagi proses quality assurance (BPKP) pusat. Jika sudah selesai segera kami serahkan ke Kejari Lhokseumawe”.

Diberitakan sebelumnya, Tim Auditor BPKP Perwakilan Aceh telah melakukan audit investigasi terhadap proyek tanggul Cunda-Meuraksa, Lhokseumawe, sumber dana Otsus Tahun Anggaran 2020.

“Hasil audit investigasi terhadap pembangunan pengaman pantai Cunda-Meuraksa, Lhokseumawe, yang bersumber dari dana Otonomi Khusus Kota Lhokseumawe dari tim audit sudah selesai dengan modus rekayasa proses lelang dan pekerjaan fisik yang tidak sesuai dengan kontrak, merugikan keuangan negara lebih dari 4,9 miliar,” kata Kepala BPKP Aceh, Indra Khaira Jaya, kepada portalsatu.com via pesan WhatsApp, Kamis, 18 Maret 2021, malam.

Indra menyebut proses berikutnya akan dilakukan quality assurance oleh tim Kantor Pusat BPKP. Setelah itu, kata dia, “Hasilnya disampaikan ke instansi penyidik untuk proses hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat memanipulasi dana Otsus–yang tujuan mulia untuk kesejahteraan rakyat Aceh dan pembangunan fasilitas publik tersebut–sesuai dengan perbuatannya masing-masing”.

Lihat pula: Hasil Audit BPKP Kerugian Negara Proyek Tanggul Cunda-Meuraksa Rp4,9 M, HMI Kawal Kasus Ini

[] (nsy)

Baca juga: