BerandaNewsIni Sembilan PKBM di Kota Subulusalam Punya Legalitas Terdaftar di Kemendikbud

Ini Sembilan PKBM di Kota Subulusalam Punya Legalitas Terdaftar di Kemendikbud

Populer


SUBULUSSALAM – Masyarakat Kota Subulussalam yang ingin melanjutkan pendidikan untuk mendapatkan ijazah paket A, B dan C diharapkan memilih Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang punya legalitas dan terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Republik Indonesia.

Hal ini disampaikan Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Subulussalam, H. Sairun, S. Ag melalui Kabid PAUD dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas) Disdikbud, Kamsih Selian, S.E., kepada portalsatu.com, Senin, 8 Februari 2021. Masyarakat harus hati-hati memilih PKBM supaya ijazah yang diperoleh diakui oleh pemerintah dan dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi lainnya.

Kamsih menyebutkan, ada sembilan PKBM di bawah naungan Disdikbud Kota Subulussalam yang telah memiliki legalitas mengadakan warga belajar yakni PKBM Mandiri, PKBM Citra Anak Bangsa, PKBM Sinar Bangsa, PKBM Al- Mihzan, PKBM Al-Kausar, PKBM Azzam Alfarizi, PKBM Bumi Pertiwi dan PKBM Maju
serta PKBM Sultan Daulat.

Dari sembilan PKBM tersebut dua sudah terakreditasi B yakni PKBM Citra Anak Bangsa dan PKBM Sinar Bangsa. Khusus bagi masyarakat yang ingin mendapatkan ijazah paket C untuk keperluan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi disarankan memilih salah satu dari dua PKBM tersebut.

Sedangkan tujuh PKBM lainnya walaupun belum terakreditasi B namun sudah mengantongi izin mengadakan warga belajar karena sudah punya legalitas dan terdaftar di Kemendikbud.

Kamsih menjelaskan metode pembelajaran di PKBM mengikuti kesetaraan sekolah formal, artinya untuk mendapatkan ijazah paket A tingkat SD harus mengikuti pembelajaran di PKBM selama enam tahun. Demikian juga untuk paket B setara SMP tiga tahun dan seterusnya SMA juga tiga tahun di PKBM baru bisa mendapat ijazah paket C.

“Tapi kebanyakan warga belajar ini mereka belum punya ijazah paket B dan C. Sekarang polanya beda, jika sebelumnya tahun ini masuk paket B tahun depan masuk paket C. Sekarang mulai 2021 harus mengikuti kesetaraan sekolah formal. Jika tahun ini dia daftar paket B maka tiga berikutnya dia baru bisa daftar paket C,” kata Kamsih menerangkan.

Nah, jika ada PKBM yang mengaku bisa mengeluarkan ijazah paket A, B dan C diluar sembilan PKBM di atas, Disdikbud Kota Subulussalam tidak bertanggungjawab jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan merugikan masyarakat karena salah memilih PKBM.

“Diluar ini jika ada katanya PKBM bisa melegalkan ijazah, pemerintah dalam hal ini Disdikbud tidak bertanggungjawab. Tapi jika yang sembilan tadi itu izin operasional masih berlaku. Dan hanya sembilan itu PKBM yang resmi dan boleh menyelenggarakan warga belajar,” ungkap Kamsih.

Menurut Kamsih, hal ini sangat penting disampaikan agar masyarakat tidak dirugikan, karena banyak kasus terjadi ijazah paket A, B dan C tidak diakui karena PKBM tempat mereka belajar tidak punya legalitas melakukan warga belajar dan tidak terdaftar di Kemendikbud. []

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita terkait

Berita lainya