BANDA ACEH – Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Pusat, Muhammad Jusuf Kalla (JK), melantik Dewan Kehormatan dan Pengurus PMI Aceh periode 2020 – 2025, di Anjong Mon Mata Pendapa Gubernur Aceh, Selasa, 29 Desember 2020. Pengurus PMI dilantik itu hasil dari musyawarah luar biasa (muslub) 28 Oktober 2020, di mana ketua terpilih adalah Murdani Yusuf. Acara pelantikan itu menerapkan protokol kesehatan Covid-19.
Jusuf Kalla usai pelantikan berpesan agar PMI Aceh dapat semakin maksimal berkontribusi dalam berbagai aksi di bidang sosial dan kemanusiaan. “Apalagi di tengah pandemi Covid-19, keberadaan PMI akan sangat membantu dalam melakukan kerja-kerja kemanusiaan,” kata Jusuf Kalla.
Mantan Wakil Presiden itu berharap kepengurusan baru PMI Aceh untuk selalu berpegang teguh pada tujuh prinsip dasar organisasi itu, yaitu kemanusiaan, kesamaan, kesukarelaan, kemandirian, kesatuan, kenetralan, dan kesemestaan.
Sementara itu, Gubernur Aceh Nova Iriansyah dalam sambutan tertulisnya dibacakan Sekda Aceh Taqwallah menjelaskan, kepengurusan PMI Aceh sempat vakum sejak PMI Pusat membekukan kepengurusan PMI Provinsi Aceh pada 9 Oktober 2020 lalu.
Dengan berbagai pertimbangan, kata Gubernur, untuk mengisi kekosongan pengurus kemudian dibentuk tim Pelaksana Tugas Kepengurusan PMI Provinsi Aceh, sampai terbentuk kepengurusan yang dilantik hari ini.
“Dalam kondisi apapun, kepengurusan PMI tidak boleh kosong. Hal ini menandakan betapa pentingnya organisasi ini di tengah-tengah masyarakat Aceh khususnya dan Indonesia pada umumnya,” kata Gubernur.
Sebagai organisasi yang bergerak dalam bidang sosial kemanusiaan, PMI disebut punya peran penting dalam mengemban misi kemanusiaan bagi masyarakat. Organisasi ini juga dikatakan selalu berada di garda terdepan dalam kondisi apapun, misalnya saat bencana alam, membantu masyarakat yang membutuhkan pertolongan, memberikan pelayanan kesehatan dan kegiatan sosial lainnya.
“Keberadaan dan kiprah PMI di Aceh, telah terbukti dalam banyak hal, terutama saat bencana alam seperti banjir, kebakaran, dan bencana alam lainnya. Salah satu contoh, para relawan PMI di Aceh menunjukan solidaritas dan soliditas dalam bekerja untuk kemanusiaan tanpa pamrih saat bencana besar Tsunami melanda Aceh, pada 26 Desember 2004 silam,” sebut Gubernur.
Eksistensi PMI di Aceh tidak hanya terlihat kala musibah Tsunami saja. Sejarah mencatat, organisasi ini menjadi yang terdepan dalam bekerja untuk kemanusiaan di masa konflik Aceh, tanpa melihat latar belakang korban dari kalangan warga maupun dari pihak yang bertikai kala itu.
PMI di Aceh juga disebut terus menunjukkan aktivitasnya sampai saat ini dalam situasi apapun. Salah satu yang menjadi kegiatan mulia sehari-hari organisasi ini, yaitu terus berusaha mengumpulkan darah bagi kebutuhan pasien di rumah sakit, siaga bencana dan turut serta membantu penanganan bencana alam, seperti yang sedang terjadi di beberapa wilayah Aceh.
PMI turut serta dalam agenda-agenda pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Aceh. Melakukan sosialisasi, kampanye bersama, menjadi relawan Satgas Penanganan Covid-19, sampai kegiatan sosial untuk membantu mereka yang terjangkit virus tersebut.
Gubernur juga mengingatkan pandemi Covid-19 belum berakhir. Kerja-kerja melawan virus masih membutuhkan semangat kerelawanan para anggota PMI. Oleh karena itu, Gubernur mengajak pengurus baru PMI Aceh untuk bersatu padu, bahu membahu bekerja memutus mata rantai penyebaran Covid-19. [](*)
