Minggu, Juli 21, 2024

Tokoh Masyarakat Kota Sigli...

SIGLI - Para tokoh masyarakat dari 15 gampong dalam Kecamatan Kota Sigli menyatakan...

Tim Polres Aceh Utara...

LHOKSUKON – Kapolres Aceh Utara AKBP Nanang Indra Bakti, S.H., S.I.K., bersama jajarannya...

Pasar Malam di Tanah...

SIGLI - Kegiatan hiburan Pasar Malam yang digelar di tanah wakaf Tgk. Dianjong,...

Tutup Dashat, Kepala DPMPPKB...

ACEH UTARA – Kegiatan Dapur Sehat Atasi Stunting (Dashat) yang dilaksanakan secara serentak...
BerandaNewsHukumKasus Tsunami Cup...

Kasus Tsunami Cup Perlu Ada Kepastian Hukum

BANDA ACEH – Kasus Tsunami Cup I 2017 yang kini ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Banda Aceh perlu ada kejelasan hukum. Pengembalian kerugian negera oleh salah satu tersangka tidak menghapus sifat pidana kasus tersebut.

Hal itu disampaikan Koordinator Badan Pekerja Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) Alfian terkait informasi adanya pengembalian kerugian negara oleh salah satu tersangka baru-baru ini.

“Kasus tersebut perlu ada kepastian hukum dan Kejari Banda Aceh jangan ‘menyandera’ kasus ini karena sudah cukup lama. Publik butuh kepastian hukum, sehingga publik tidak menilai Kejari main-main dalam kasus ini,” ujar Alfian.

Alfian menambahkan, penegakan hukum dalam kasus korupsi tidak ada toleransi, karena korupsi kejahatan luar biasa, penanganannya juga harus luar biasa. “Jangan seperti sekarang, kesan sekali Kejaksaan tidak serius padahal kerugian negaranya sudah keluar dari BPKP,” tambahnya.

Info tentang pengembalian kerugian negara oleh salah satu tersangka dibenarkan oleh Yahya Alinsa SH selaku penasehat hukum SBS (36) salah satu tersangka dalam kasus tersebut. SBS merupakan Ketua Tim Konsultan Profesional yang ditunjuk Panitia Tsunami Cup 1 2017 (Piala Gubernur Aceh).

Yahya Alinsa mengungkapkan, perkara kilennya itu sudah dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Banda Aceh. Soal mengapa kasus itu terkesan berlarut-latut, Yahya Alinsa enggan berkomentar.

“Kami selaku pengacara SBS melihat kasus ini dari sisi hukum. Masalah tehnik penyidikan ada pada penyidik kejaksaan Kejari Banda Aceh. Terkait pengembalian kerugian negara oleh SBS ya betul sudah dikembalikan,” tegasnya.

Yahya Alinsa yang juga Ketua Peradi Banda Aceh ini menambahkan, pengembalian kerugian negara oleh SBS dilakukan pada Rabu, 29 Desember 2021 di Kejari Banda Aceh. Jumlah dana yang dikembalikan sebesar Rp693.971.544.

Selain Yahya Alinsa, SBS juga memberi kuasa kepada lima pengacara lainnya dalam penanganan kasus yang melilitnya tersebut, mereka adalah: Dr Ansharullah Ida SH, MH, Muhammad Daud Beureueh SH, Pangeran Tumpal H. Butarbutar SH, Junaikar SH dan Samsul Rizal SH dari Kantor Hukum Yahya Alinsa SH and Associates.[]

Baca juga: