BLANGPIDIE – Calon Wakil Gubernur Aceh, TA Khalid, mengatakan untuk mengubah negeri ini diperlukan pemimpin yang berintegritas. Selain itu, Aceh juga memerlukan pemimpin yang memiliki komitmen untuk memperjuangkan MoU Helsinki.
“Keamanan dan kedamaian di Aceh sangat tergantung pada terealisasi atau tidaknya perjanjian MoU Helsenki itu sendiri. Karena setiap perjanjian itu adalah masalah dan bara api yang harus diselesaikan,” ujar TA Khalid di hadapan massa pendukung pasangan calon Bupati-Wakil Bupati Abdya, Erwanto-Muzakir ND, di lapangan Pulau Kayu, Kecamatan Susoh, Abdya, Rabu, 8 Februari 2017.
Menurut TA Khalid, hal inilah yang membuat Mualem (Muzakir Manaf) mencalonkan diri sebagai Gubernur Aceh. “Untuk menyelesaikan perjanjian MoU tersebut, agar perjanjian tersebut tidak berlatut-larut dan menjadi masalah yang membuat Aceh bersimbah darah lagi,” katanya.
Ketua Gerindra Aceh ini mengakui bahwa mencari pemimpin politik yang berintegritas, komit dan konsisten tidaklah gampang. Apalagi menurutnya perbedaan antara seorang pejuang politik dengan seorang pecundang politik sangatlah tipis.
“Sehingga Parta Aceh sebagai partai perjuangan pun sering kali terjebak dan salah membesarkan orang, karena seorang pencundang akan bereaksi dan melawan saat keputusan PA tidak berpihak dan menguntungkannya. Makanya saat pilkada terjadi, yang menjadi lawan PA adalah orang yang telah dibesarkan oleh PA itu sendiri,” kata TA Khalid.
Meskipun demikian, TA Khalid meminta seluruh masyarakat Aceh tidak terkecoh dengan fenomena politik tersebut. Apalagi sampai mengikuti jejak orang-orang yang kini melawan setelah namanya dibesarkan Partai Aceh.
“Pejuang tidak pernah dilahirkan dari rahim pecundang, tubuh darah pengkhianat dipakai baju emas pun akan tetap berkhianat,” katanya.
Dia mengatakan PA lahir sebagai alat perjuangan politik Aceh menggantikan senjata. Untuk itu, TA Khalid meminta warga Abdya khususnya, dan Aceh secara umum, untuk menjaga dan memenangkan Partai Aceh.
“Seluruh masyarakat Abdya dan seluruh rakyat Aceh, baik bersuku Jawa, Batak, Minang dan bahkan Cina sekalipun, wajib menjaga dan memenangkan Partai Aceh agar perdamaian dapat terus terjaga dan membumi di Aceh,” katanya.
Pun demikian dia mengakui adanya plus minus dengan kehadiran Partai Aceh. Harus diakui, ada beberapa pihak juga yang tidak menyukai partai berbasis lokal ini.
“Terlepas dari plus minusnya, tetapi yang harus kita sadari bersama bahwa hanya Partai Aceh yang dapat menagih dan menyelesaikan perkara perjanjian MoU Helsinki yang belum terealisasi,” katanya.[]