Senin, Juli 22, 2024

Tokoh Masyarakat Kota Sigli...

SIGLI - Para tokoh masyarakat dari 15 gampong dalam Kecamatan Kota Sigli menyatakan...

Tim Polres Aceh Utara...

LHOKSUKON – Kapolres Aceh Utara AKBP Nanang Indra Bakti, S.H., S.I.K., bersama jajarannya...

Pasar Malam di Tanah...

SIGLI - Kegiatan hiburan Pasar Malam yang digelar di tanah wakaf Tgk. Dianjong,...

Tutup Dashat, Kepala DPMPPKB...

ACEH UTARA – Kegiatan Dapur Sehat Atasi Stunting (Dashat) yang dilaksanakan secara serentak...
BerandaKetua DPRK: Sekda...

Ketua DPRK: Sekda Harus Duduk dengan Apdesi, Cari Solusi Soal Siltap dan Majelis Taklim

LHOKSUKON – Ketua DPRK Aceh Utara, Arafat, angkat bicara terkait persoalan penghasilan tetap (siltap) perangkat desa, kegiatan majelis taklim, tunjangan anak yatim, dan kepemudaan tahun anggaran 2021. Pimpinan DPRK itu meminta Sekda jangan hanya berbalas surat dengan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Aceh Utara, tapi harus duduk bersama, mencari solusi melalui kebijakan yang tidak melanggar aturan.

“Atas nama pimpinan dewan, saya berharap Sekda bek meubalah-balah ‘panton’ ngon Apdesi (jangan berbalas surat dengan Apdesi), jangan terjadi blunder di lapangan. Sekda harus terbuka dan jentelmen dalam menghadapi persoaan ini. Panggil dan duduk dengan perwakilan Apdesi, berikan penjelasan, cari solusi terbaik. Sehingga Pemkab Aceh Utara dapat mengambil kebijakan yang tidak melanggar aturan,” ujar Arafat kepada portalsatu.com, Kamis, 21 Januari 2021.

Arafat berharap persoalan ini segera dicarikan solusi terbaik melalui pertemuan dinas terkait, termasuk Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Asisten Sekda yang dipimpin Sekda, dengan mengundang perwakilan Apdesi Aceh Utara.

“Selesaikan dengan sebaik-baiknya melalui forum musyawarah. Karena pemerintah gampong itu di bawah pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten. Jadi, nyan aneuk geuh (pemerintah desa itu ibarat anak dari pemerintah kabupaten). Saat terjadi permasalahan seperti ini, menyangkut rakyat yang harus kita ayomi, maka panggil perwakilan anak kita itu dan cari solusi. Jangan hanya menjelaskan undang-undang dengan surat,” tutur Arafat.

Arafat menambahkan, “untuk (kegiatan) majelis taklim, pemuda, dan (tunjangan) anak yatim, harus ada nominal, dan harus prioritas (dalam tahun anggaran 2021 ini)”.

Sebelumnya, DPC Apdesi Aceh Utara menyurati Bupati Aceh Utara terkait beredarnya draf/rancangan Perbup tentang Siltap Pemerintah Gampong Tahun 2021 yang sangat berbeda dengan Perbup Siltap 2020. “Maka Apdesi mengusulkan agar kekurangan siltap tersebut dapat dicukupkan dengan sumber Dana Desa itu sendiri dari pos ADD (sumber APBN), apabila tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan berlaku,” bunyi surat diteken Ketua dan Sekretaris Apdesi Aceh Utara, Abu Bakar dan Asnawi H. Ali, tanggal 10 Januari 2021.

Menurut Apdesi Aceh Utara, siltap itu adalah hak dasar aparatur desa sebagai penanggung jawab atas jabatannya kepada masyarakat yang dipimpin. “Sehingga dengan terpenuhi hak dasar tersebut, aparatur akan bekerja secara maksimal”.

Dalam surat dengan tembusan kepada Ketua DPRK Aceh Utara, Apdesi juga berharap agar pos (dana untuk kegiatan) majelis taklim, tunjangan anak yatim, dan kepemudaan dipertimbangkan kembali.

Sekda Aceh Utara, Dr. A. Murtala, atas nama Bupati kemudian membalas surat tersebut. Dalam suratnya kepada Ketua Apdesi Acerh Utara tanggal 18 Januari 2021, Sekda menyampaikan bahwa penghasilan tetap (siltap) perangkat gampong tidak dapat dipenuhi dengan mengambil dari sumber Dana Desa (APBN). Namun, dapat dipenuhi dari sumber pendapatan gampong lainnya, selain Dana Desa, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas PP Nomor 43 Tahun 2012 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya pasal 81 ayat (3).

“Untuk kegiatan sejenis majelis taklim, tunjangan anak yatim dan kepemudaan di gampong yang pada tahun ini tidak dianggarkan pada Alokasi Dana Gampong/ADG (APBK), namun dapat dianggarkan yang dituangkan dala bentuk program/kegiatan dengan menggunakan sumber Dana Desa (APBN) berdasarkan kebutuhan setelah terpenuhinya alokasi dana untuk BLT-DD sesuai Perbup Aceh Utara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Gampong dalam Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021,” bunyi surat Sekda itu.

Terkait persoalan tersebut, perwakilan aparatur gampong tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Aceh Utara juga melakukan aksi protes dengan cara memasang spanduk di pagar Kantor Bupati Aceh Utara, Landeng, Kecamatan Lhoksukon, Selasa, 19 Januari 2021. Namun, spanduk tersebut kemudian diturunkan personel Satpol PP.

Aksi itu sebagai bentuk penolakan terhadap draf Peraturan Bupati (Bupati) Aceh Utara yang beredar belakangan ini. Pasalnya, dalam draf perbup itu untuk tahun 2021 “tidak adanya alokasi dana kegiatan majelis taklim dan tunjangan untuk anak yatim hingga pengurangan siltap perangkat gampong”.

“Kami sangat menyayangkan jika ini benar terjadi. Kalau memang ini benar, kita berharap kepada Pemkab agar ditinjau kembali. Karena tidak sesuai dengan PP No. 11 Tahun 2019 tentang Desa. Rencana (pengurangan siltap aparatur desa) itu satu hal yang ironis, mengingat pekerjaan di desa sekarang ini tidak kalah dengan pegawai negeri di lingkungan pemerintahan yang lain,” kata Mandataris PPDI Aceh Utara, Ismunazar, kepada wartawan usai aksi aparatur gampong itu.

Menurut Ismunazar, berdasarkan draf Perbup itu, untuk jerih sekretaris gampong atau kerani sebelumnya Rp2.224.420 per bulan kini menjadi Rp600.000. Begitu juga dengan kaur dan kadus gampong sebelumnya Rp1 juta menjadi Rp450 ribu per bulan. “Itu dari draf yang beredar, semoga saja draf itu tidak benar,” ujarnya.[](*)

Baca juga: