Elite Aceh tampaknya memang suka bertengkar. Episode demi episode terus dipertontonkan. Kali ini soal KIP. Sepertinya energi meulho sangat dipelihara. Eksekutif dan legislatif terus saja saling menjegal. Tidak terlihat upaya rekonsiliasi. Upaya untuk mempertemukan kesamaan sikap. Melihat kepentingan Aceh yang lebih baik.
Bagaimana mungkin membangun daerah tanpa stabilitas. Aceh pascakonflik dan tsunami belum juga “damai”. Dari konflik vertikal ke konflik horizontal. Padahal, mereka—para elite Aceh—diberi amanah oleh rakyat. Melalui pemilu mereka telah menduduki jabatan itu: eksekutif dan legislatif. Lucunya, mereka justru bertengkar saat mengelola kekuasaan. Apakah para elite berpikir bahwa rakyat memilih mereka untuk bertengkar?
Persoalan pelantikan KIP kini menjadi pertempuran baru. Sikap gubernur dalam hal ini terkesan “mita cabok“. Gubernur terlihat amat suka mencari perbedaan. Amat suka mencari pembenaran untuk berpolemik. Dan ini seperti memberi amunisi bagi legislatif. Dewan pun langsung menyambar bensin.
Kita tidak tahu apakah ada upaya lain. Selain saling lempar pendapat di publik. Sandiwara macam apa ini? Rakyat jelas bingung. Kalau ada perbedaan seharusnya mereka bermusyawarah. Bukankah gubernur punya pejabat di sekelilingnya. Mengapa tidak mendelegasi tugas itu? Mencari solusi apabila ada beda tafsir.
Dewan juga. Tak perlu ego. Upayakan mencari pendapat para ahli. Membangun komunikasi dengan gubernur. Jangan lihat perbedaan sebagai amunisi. Jika dewan berpikir bahwa apapun yang datang dari gubernur adalah buruk, tentu ini sikap yang naif. Mengurus rakyat lebih penting. Emosi dan kemarahan jangan ditimbun.
Persoalan KIP harus selesai. Kedua pihak agar mau bermusyawarah. Tidak ada untungnya menjadikan ajang perang baru. Tidak mungkin visi dan misi membangun Aceh diselesaikan dengan cara begini. Kita butuh politik yang adem. Butuh saling sinergis. Berpikirlah mencari kesamaan. Jauhkan sikap mengedepankan perbedaan. Berhenti saling mencurigai. Rakyat butuh kearifan para elite.
Dalam politik tidak ada musuh abadi. Yang abadi cuma kepentingan. Maka kita minta elite Aceh untuk berkepentingan. Berkepentingan membangun Aceh. Menyejahterakan rakyat. Bukan kepentingan kelompok. Apalagi kepentingan “meupake“.
Jangan bangga kalau bisa menelikung kawan. Eksekutif dan legislatif adalah teman. Sehingga harus saling mengisi. Jangan saling “peutimang mbong“. Itu hanya kebanggaan semu. Kebanggaan sesungguhnya adalah menjadikan Aceh baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.[]
