Senin, Juli 22, 2024

Tokoh Masyarakat Kota Sigli...

SIGLI - Para tokoh masyarakat dari 15 gampong dalam Kecamatan Kota Sigli menyatakan...

Tim Polres Aceh Utara...

LHOKSUKON – Kapolres Aceh Utara AKBP Nanang Indra Bakti, S.H., S.I.K., bersama jajarannya...

Pasar Malam di Tanah...

SIGLI - Kegiatan hiburan Pasar Malam yang digelar di tanah wakaf Tgk. Dianjong,...

Tutup Dashat, Kepala DPMPPKB...

ACEH UTARA – Kegiatan Dapur Sehat Atasi Stunting (Dashat) yang dilaksanakan secara serentak...
BerandaKIP Subulussalam Tindaklanjuti...

KIP Subulussalam Tindaklanjuti Putusan Panwaslih, SK 20 Kembali Diberlakukan

SUBULUSSALAM – Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Subulussalam menindaklanjuti putusan Panwaslih yang membatalkan SK KIP Nomor 40 tentang perubahan jadwal kampanye, dan memberlakukan kembali SK Nomor 20 tentang penetapan jadwal kampanye pasangan calon wali kota Subulussalam tertanggal 7 Maret 2018 lalu.

“Secara aturan kami wajib menindaklanjuti putusan Panwaslih,” kata Ketua KIP Subulussalam, Drs. Syarkawi Nur kepada portalsatu.com saat dikonfirmasi via telepon, Jumat, 18 Mei 2018.

Syarkawi mengatakan, pihaknya sudah berbuat maksimal untuk mengakomodir usulan perubahan jadwal kampanye pasangan calon nomor urut 5, H. Affan Alfian Bintang SE – Drs Salmaza MAP atau Bisa. Berpedoman PKPU Nomor 4 tahun 2017 dengan mengeluarkan SK KIP Nomor 40 tentang perubahan jadwal kampanye.

“Kami sudah berbuat maksimal dengan menertibkan SK 40, namun dibatalkan Panwaslih, dan kami telah menjalani putusan itu,” kata Syarkawi.

Dalam SK KIP Kota Subulussalam Nomor 20 tentang penetapan jadwal kampanye pasangan Bintang-Salmaza mendapat kesempatan pada 3 Mei 2018 lalu. Namun tidak digunakan setelah terbitnya SK KIP Nomor 40 tentang perubahan jadwal kampanye Bintang-Salmaza menjadi 21 Juni 2018. 

Belakangan SK tersebut dibatalkan oleh Panwaslih dan meminta KIP Kota Subulussalam kembali memberlakukan SK Nomor 20. Kondisi ini menyebabkan Bintang-Salmaza terancam tidak mendapat kesempatan kampanye akbar kecuali mereka melakukan upaya banding atau menggugat putusan Panwaslih.

“Kalau ada yang keberatan tentang putusan itu, pihak terkait mau upaya banding itu terserah mereka,” kata Syarkawi Nur.[]

Baca juga: