Sebagaimana diketahui, Banda Aceh menjadi tuan rumah Rapat Kerja Nasional Jaringan Kota Pusaka Indonesia (Rakernas JKPI) ke-5 tahun 2016, 7-12 Mei.
Acara itu dihadiri tokoh politik dari berbagai daerah di Indonesia, juga dari luar negeri seperti dari Jepang dan Turki.
Karena dibuat di banda Aceh, acara tersebut merupakan sebuah kebanggan bagi penduduk kota ini sekaligus dapat menaikkan citra pemerintahnya, apalagi Illiza yang telah menyatakan diri maju kembali sebagai balon Wali Kota untuk periode mendatang.
Terlepas dari kebanggan dan kesempatan kampanye politisi, yang penting di sini adalah inti dari acara tersebut, berkenaan dengan tajuknya, Kota Pusaka.
Sebagai salah seorang aktivis kebudayaan yang sejak beberapa tahun lalu mengampanyekan kebudayaanterutama yang terkait bidang sejarah dan situsnyadi Banda Aceh dan sekitar, saya melihat bahwa Pemerintah Banda Aceh mengabaikan banyak situs sejarahnya. Ini berbanding balik dengan acara Kota Pusaka ke 5, yang Kota Banda Aceh sebagai panitianya dan satu seminarnya bertajuk Kuta Radja, Menuju Kota Warisan Dunia.
Tinggalan sejarah berupa batu tulis yang mengandung bukti dan data sejarah penting, yang tersebar di dalam wilayah administrasi Kota Banda Aceh, terbengkalai, rebah, patah, dan terbenam. Pemerintah Kota yang menjadi panitia acara kota pusaka ini belum melakukan apapun yang bermakna untuknya. Mereka hanya melihat satu tempat, Kampung Pande, itu pun ada nisan yang disemen.
Tahun lalu, di salah satu kampung di Banda Aceh, sebuah kompleks makan tua berisi data sejarah, digusur oleh penduduk dan di atasnya dibangun kedai kopi. Penjabat dinas kebudayaan kota ini datang dan menonoton penistaan pada bukti sejarah itu. Begitu pula di tempat lain sebelumnya, banyak.
Di berbagai kampung dalam wilayah kota ini, nisan-nisan yang berusia ratusan tahun itu dicabut, ditimbun, dijadikan batu asah parang, dan sebagainya. Sementara pemerintah yang punya dinas kebudayaan dan juga perwakilan balai pelestarian nilai budaya dan cagar budaya, duduk di kantornya dengan kertas-kertas lama yang sudah usang.
Untung ada Mapesa (Masyarakat Peduli Sejarah Aceh) dan beberapa komunitas lain, yang saban pekan meuseuraya (bergotong-royong) membersihkan, mengangkat, menanam kembali nisan-nisan itu.
Kita tidak perlu jauh-jauh melihat bukti sejarah yang ditelantarkan itu, di Lamdingin, di Lambaro Skep, dekat rumah Wali Kota Banda Aceh, Illiza, sendiri, nisan-nisan itu rebah terabaikan.
Sebelum acara ini, telah beberapa kali pihak organisasi kebudayaan mengusulkan kepada kota ini supaya semua situs itu diselamatkan selagi masih bisa. Sampai kini, hal tersebut masih dalam mimpi.
Dengan kenyataan ini, kampanye Illiza tentang Kota Pusaka di acara tersebut hanyalah sikap politis, tidak bersungguh-sungguh. Jadi, tidak perlu berharap muluk-muluk tentang didaftarkannya Banda Aceh sebagai Kota Warisan Dunia, jika pemerintahnya masih menjadikan isu kebudayaan sebagai barang dagangan politik.
Sikap saya mengkritisi pemerintah Banda Aceh ini bukan berarti saya tidak mendukung Kota Pusaka, tidak. Saya adalah pendukung utama hal itu sekiranya dilakukan dengan ikhlas dan sesuai bicara dengan fakta yang terjadi.
Handai taulan boleh membuka halaman di akun facebook.com-ku, https://www.facebook.com/Dukung-Banda-Aceh-Jadi-Kota-Warisan-Dunia-212428268901258/, itu saya buka sejak beberapa tahun lalu. Sampai tulisan ini tersiarkan, ada 1.919 orang yang menyukai (likes)-nya.
Pesanku kepada Pemerintah Kota Banda Aceh, selamatkan dulu yang sudah ada itu, baru kampanye, jadi bicara anda sesuai dengan kenyataan. Salam Kota Pusaka.
Thayeb Loh Angen, aktivis kebudayaan, penulis novel Aceh 2025.