LHOKSEUMAWE – Komite Peralihan Aceh (KPA) Wilayah Kuta Pase sudah berupaya agar kasus dugaan pemukulan kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aceh Utara Denni Safrizal yang dilakukan M. Dahlan (Maklan) di Simpang Kramat, Sabtu, 13 Januari 2024, diselesaikan secara bermartabat.
Hal itu disampaikan Juru Bicara KPA Kuta Pase, Halim Abe, saat konferensi pers di Lido Graha Hotel Lhokseumawe, Jumat (19/1). Konferensi pers itu dihadiri sesepuh GAM wilayah Samudra Pase Ayah Kuari, Ketua KPA Kuta Pase Mukhtar Hanafiah atau Ableh Kandang, Ketua DPW Partai Aceh (PA) Kota Lhokseumawe Husaini Pom, dan petinggi KPA dan PA lainnya.
“Ada upaya-upaya yang kita lakukan secara persuasif setelah kejadian itu, mendekati pihak keluarga korban dan segala macam untuk diselesaikan secara lebih bermartabat. Ternyata pintu itu (penyelesaian secara damai) ditutup, niat baik kita tidak ditanggapi,” kata Halim Abe.
Menurut Halim Abe, perangkat desa di lokasi kejadian itu juga mendorong kasus tersebut diselesaikan secara damai. “Tapi, tidak digubris. Tidak masalah bagi kami kalau pintu itu ditutup, PKS menutup celah itu untuk Partai Aceh dalam membuat negosiasi, dan (memilih) membawa ke ranah hukum, tidak masalah,” ujarnya.
Namun, kata Halim Abe, pihaknya tidak menginginkan Dahlan dijerat hukum. “Majelis Gerakan Aceh Merdeka sebagai pemilik dari Partai Aceh dan salah satu stakeholder perdamaian, tidak menginginkan Saudara Dahlan dikriminalisasi atau dipersekusi dalam bentuk pelanggaran pidana umum. Karena pemukulan yang dilakukan Saudara Dahlan itu ada pemicunya, yaitu pelanggaran pemilu tentang alat peraga kampanye yang dilakukan oleh kader PKS,” ungkap Halim Abe.
Halim Abe juga berharap jangan sampai karena salah seorang (kader PKS) gusinya terluka (akibat kena bogem), sehingga mengganggu suasana damai pemilu. Dia menilai aparat keamanan sudah sangat bagus dalam bekerja untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama ini.
Dia mengibaratkan pesta demokrasi di Indonesia baik Pileg, Pilpres, dan Pilkada seperti pertandingan sepak bola di lapangan berlumpur.
“Artinya, siapapun yang sudah siap untuk ikut dalam kontestasi demokrasi itu mereka sudah paham bahwa ada hal-hal yang akan terjadi di lapangan. Jangan sampai akibat terkena sleding sedikit nanti membuat pengaduan,” ujar Halim Abe.
Juru Bicara PA Lhokseumawe, Faisal, menilai permasalahan yang terjadi di Simpang Kramat itu sebenarnya bisa diselesaikan secara adat dan istiadat atau kekeluargaan di tempat kejadian. “Sesuai Qanun (Aceh) Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, ini bisa diselesaikan di tingkat desa itu sendiri,” ujar Faisal saat konferensi pers itu.
Faisal menyebut kondisi di Aceh Utara dan Lhokseumawe menjelang Pemilu 2024 sangat kondusif dan aman. Oleh karena itu, dia berharap jangan ada pihak memperkeruh suasana.
portalsatu.com/ belum memperoleh tanggapan pihak PKS soal pernyataan KPA Kuta Pase yang menyebut partai tersebut “menutup pintu” penyelesaian kasus di Simpang Kramat secara damai. “Saya sedang rapat, nanti dihubungi lagi bisa,” kata Ketua DPD PKS Aceh Utara, Zulkarnaen, dihubungi via telepon, Jumat (19/1), sekitar pukul 15.35 WIB. Dihubungi kembali pukul 19.30 WIB, Zulkarnaen tidak merespons panggilan masuk di telepon selulernya.
Kuasa Hukum Denni Safrizal, T.M. Nurdhia Ihsan, S.H., M.H., mengatakan sejauh ini belum ada pihak manapun yang menghubungi dirinya untuk menyampaikan keinginan menyelesaikan kasus pemukulan itu secara damai. “Klien saya juga belum pernah menyampaikan kalau pihak terlapor ingin berdamai, belum ada sejauh ini, sehingga saya tidak bisa bersikap ke arah itu,” kata Nurdhia Ihsan dikonfirmasi portalsatu.com/ melalui telepon, Jumat (19/1), sore.
Nurdhia Ihsan menyebut Denni Safrizal memberikan surat kuasa kepada dirinya pada 15 Januari 2024, saat masih dirawat di Rumah Sakit Kesrem Lhokseumawe.
“Setelah menerima surat kuasa, saya cuma bertugas melengkapi apa-apa yang diminta polisi. Diminta visum, baju klien saya, dan lain-lain. Sebelum diserahkan surat kuasa, Denni Safrizal sudah membuat laporan ke polisi pada hari kejadian,” ujar Nurdhia Ihsan yang mengaku ia tidak ada kaitannya dengan PKS.
Berdamai saja
Pengamat Politik Aceh, Dr. M. Akmal, M.A., mengatakan setiap pesta demokrasi seperti pemilu pasti ada gesekan-gesekan baik yang disengaja ataupun tidak. Akmal menduga kejadian di Simpang Kramat itu akibat adanya miskomunikasi.
“Menurut saya, kalau sudah ada inisiatif damai, diterima saja, karena ini (pemilu) prosesnya masih panjang ke depan. Jangan sampai dirembes-rembeskan ke urusan lain, urusan antarpartai, misalnya. Jangan sampai terjadi, karena yang saya tahu Simpang Kramat itu tokoh-tokoh mudanya agresif. Jadi, tentu ada respons-respons yang spontan, mungkin terjadi sedikit pemukulan atau bagaimanalah,” kata Akmal saat portalsatu.com/ meminta tanggapannya, Jumat (19/1), sore.
“Cuma kalau sudah disadari itu salah, minta maaflah, ingin berdamai, sudahlah, diterima saja kalau menurut saya. Karena perkembangan politik ini lagi baik-baiknya, jangan kita peruncing. Itu harapan saya, karena saya juga sering melintas wilayah Simpang Kramat,” ujar Akmal.
Akmal menyarankan semua partai politik peserta Pemilu 2024 fokus berkampanye merebut hati masyarakat. “Bersimpati kepada masyarakat, bersikap empati dengan keadaan sosial. Itu akan menimbulkan daya tarik sebenarnya. Itu yang harus dikejar sekarang ini, karena tinggal beberapa hari saja kan (masa kampanye sampai 10 Febuari 2024). Jadi, memperkecil peluang-peluang konflik yang tajam, karena konflik itu bisa memperkeruh suasana,” tutur mantan Dekan Fisipol Universitas Malikussaleh ini.
“Jangan menghabiskan energi kepada hal-hal yang tidak baik. Kita inikan masih satu bangsa, satu daerah, satu keluarga besar Aceh Utara, Pasai. Mari kita berpegang tangan menyongsong pemilu yang sudah di depan mata, jangan sampai masuk unsur lain, penunggang. Ini hati-hati kepada seluruh partai baik partai lokal, partai nasional, harus menyikapi para penunggang. Kita harapkan partai politik di daerah Pasai, negeri kita tercinta ini bisa lebih teduhlah,” ujar Akmal.
Kronologi kejadian
Sebelumnya, sejumlah sumber di Simpang Kramat, Aceh Utara menyampaikan kepada awak media, pemukulan dilakukan M. Dahlan atau Maklan terhadap Denni Safrizal dipicu pemasangan bendera PKS di lingkungan Masjid Babussalam Simpang Kramat, Sabtu (13/1) lalu.
Dahlan sebagai Ketua Panitia Pembangunan Masjid Babussalam minta Denni menurunkan bendera PKS di lokasi tersebut hingga terjadi cekcok. Tidak lama kemudian, geusyik Desa Keude Simpang Peut, Kecamatan Simpang Kramat melintasi tempat itu.
“Saya minta geusyik berhenti dan minum kopi (di warung di lokasi itu). Saya tanya, apa boleh pasang atribut partai di lingkungan masjid. Geuchik menjawab tidak boleh, maka saya minta agar diturunkan. Kemudian Denni cekcok dan geuchik,” ujar Dahlan.
Dahlan mengaku tersulut emosi melihat Denni menggertak geuchik, sehingga ia langsung membogem muka Denni dengan tangan kirinya. Lalu, warga melerai.
Sementara itu, menurut Kuasa Hukum Denni Safrizal, T.M. Nurdhia Ihsan, pengakuan kliennya bendera PKS dipasang pada tiang penunjuk arah ke masjid. Tiang itu berada di antara kompleks kuburan dan masjid.
“Jadi, Denni Safrizal memasang pada tiang penunjuk arah ke masjid, bukan pada pagar masjid, karena lahan (kompleks) kuburan sebelum masjid. Versi Denni di depan lahan kuburanlah (dipasang bendera PKS), cuma dua lembar yang dipasang di lokasi itu. Tidak ada cekcok dengan geusyik, karena saat kejadian geusyik tidak ada di lapangan menurut Denni. Cekcok mulut dengan M. Dahlan, sehingga Denni kena bogem sampai dirawat di Rumah Sakit Kesrem tiga hari,” ujar Nurdhia Ihsan.[](red)
