Senin, Juni 24, 2024

Judi Online: Antara Frustasi...

Oleh: Muhammad Syahrial Razali Ibrahim, Dosen Fakultas Syariah IAIN LhokseumawePemberitaan judi online akhir-akhir...

Hujan dan Angin Kencang,...

ACEH UTARA - Dua rumah di Dusun Dua Lampoh U, Keude Pantonlabu, Kecamatan...

Jelang Pilkada Subulussalam, Fajri...

SUBULUSSALAM - Komunikasi elit partai politik jelang Pilkada Subulussalam mulai terlihat intens. Terbaru,...

Jemaah Haji Aceh Dipulangkan...

BANDA ACEH – Jemaah Haji Debarkasi Aceh (BTJ) akan dipulangkan dari Arab Saudi...
BerandaBerita Aceh UtaraLSM GerTaK Desak...

LSM GerTaK Desak Pemkab Aceh Utara Benahi Perusahaan Daerah, Sorot PT Pase Energi NSB

LHOKSUKON – LSM Gerakan Transparansi dan Keadilan (GerTaK) mendesak Pemerintah Kabupaten Aceh Utara membenahi secara menyeluruh terhadap beberapa perusahaan daerah.

“Seperti PT Bina Usaha, (anak usaha PT Bina Usaha) PT Lido Graha Hotel, PT Pase Energi Migas, dan (anak usahanya yaitu) PT Pase Energi NSB. Hal ini (pembenahan) perlu dilakukan agar dapat memicu perkembangan dan kemajuan perusahaan daerah menjadi lebih baik lagi ke depan, sehingga mampu memberikan target capaian keuangan dan pendapatan bagi daerah,” kata Koordinator GerTaK, Muslem Hamidi, dalam siaran persnya dikirim kepada portalsatu.com, Senin, 20 Maret 2023.

Muslem menilai sebelumnya Pemkab Aceh Utara telah melakukan perekrutan calon Direksi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Pase periode 2023-2028 dengan baik. Dia berharap hal ini bisa kembali diterapkan pada perusahaan daerah lainnya di Aceh Utara. Karena hal tersebut menjadi harapan dan keinginan banyak pihak, terutama masyarakat Aceh Utara.

“Setelah suskesnya menghadirkan proses seleksi Direksi PDAM (Perumda Air Minum Tirta Pase, red) yang bersih dan berkualitas, kita berharap ke depan Pemerintah Aceh Utara juga melakukan pembenahan terhadap perusahaan daerah lainnya. Seperti PT Pase Energi, termasuk juga anak perusahaannya, PT Pase Energi NSB,” ujar mantan Ketua BEM Unimal itu.

Muslem menyebut PT Pase Energi NSB dibentuk oleh rezim lama Pemerintah Aceh Utara, khususnya untuk mengelola Participating Interest (PI) 10% dari pengelolaan Blok/Wilayah Kerja B.

“Kemarin (belum lama ini) persoalan PI ini juga menjadi polemik di Aceh Utara, sehingga memberikan tanda-tanda bahwa adanya masalah di dalam pengelolaan perusahaan daerah tersebut. Kita minta agar Pemerintah Aceh Utara dapat segera bersikap memperbaiki buruknya manajemen perusahaan, sehingga tidak merugikan daerah dan seluruh masyarakat Aceh Utara nantinya,” tegas dia.

Informasi diperoleh LSM GerTaK, terdapat indikasi nepotisme yang dilakukan Bupati Aceh Utara sebelumnya dengan menempatkan keluarganya pada perusahaan tersebut. “Ini kita duga adanya praktik nepotisme (dalam pembentukan PT Pase Energi NSB). Bahkan kita menilai sebagian pengurus tersebut juga tidak berkompeten. Sejak awal perusahaan tersebut dibentuk juga adanya dugaan catatan rekam jejak yang kurang baik,” ungkap Muslem.

Menurut Muslem, hal ini tentu menjadi persoalan bagi perkembangan bisnis dan pemerintahan ke depan, karena telah menempatkan orang-orang yang dianggap kurang profesional untuk mengelola perusahaan serta anggaran daerah yang ditarget mencapai puluhan miliar ke depan.

“Seperti perihal PI 10% yang baru diterima Pemerintah Aceh Utara melalui perusahaan daerah menjadi pertanyaan kita, karena terdapat beberapa persoalan yang menurut penilaian publik dianggap kurang transparan. Seperti terkait dana talangan yang diberikan oleh PT Migas Utama Jabar (MUJ), mengapa harus meminta talangan jika hanya sebesar Rp750 juta, tentu Pemerintah Aceh Utara sanggup memenuhinya tanpa harus meminta talangan dengan konsekuensi adanya bunga hingga mencapai ratusan juta rupiah,” kata Muslem.

Seharusnya, kata Muslem, untuk menjaga kepercayaan publik sejak awal didirikan perusahaan daerah ini haruslah transparan. “Karena masyarakat Aceh Utara telah berulang kali selama puluhan tahun merasakan kekecewaan atas korban dari ketidakadilan Pemerintah dalam mengelola sumber daya alam di Aceh,” ujarnya.

Oleh karena itu, LSM GerTaK berharap agar Pemerintah Kabupaten Aceh Utara saat ini mampu menyelesaikan semua masalah yang ada di dalam perusahaan daerah dengan menempatkan orang-orang profesional dan berkompeten. “Untuk mengelola perusahaan daerah yang menjadi sumber pendapatan daerah ke depan bagi Aceh Utara. Inilah yang diharapkan dan diinginkan masyarakat Aceh Utara dengan adanya sentuhan tangan dingin dari Pj. Kepala Daerah di Aceh, khususnya di Kabupaten Aceh Utara,” pungkas Muslem Hamidi.

Informasi diperoleh portalsatu.com, PT Pase Energi NSB dibentuk berdasarkan Akta No. 2, tanggal 1 Oktober 2021, yang diterbitkan oleh salah satu Notaris di Lhokseumawe.[](red)

Baca juga: