LHOKSUKON – Mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang tergabung dalam Komite Peralihan Aceh (KPA) Wilayah Pase mengelar zikir dan doa bersama memperingati Milad ke-45 GAM, di Kantor DPW Partai Aceh (PA), Geudong, Kecamatan Samudera, Aceh Utara, Sabtu, 4 Desember 2021.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Aceh Utara, Fauzi Yusuf, anggota DPRA dan DPRK Aceh Utara dari Partai Aceh, ratusan mantan kombatan serta sejumlah petinggi GAM wilayah Pase. Turut hadir ulama, Tgk. H. Sofyan Mahdi (Almukarram Abon Arongan), dan Tgk. Muhammad Yusuf Ilyas (Waled Bayu).
Pantauan portalsatu.com/, di halaman Kantor DPW PA Aceh Utara tampak sejumlah tenda sebagai tempat zikir dan doa bersama yang digelar sejak pukul 09.00 WIB. Namun, sebagian tamu undangan mengikuti kegiatan itu di dalam kantor lantai satu.
Di bagian depan kantor itu terlihat dua lembar Bendera Bintang Bulan yang dipasang pada tiang kecil. Selama kegiatan tersebut berlangsung turut dilakukan pengamanan oleh pihak kepolisian serta pengaturan arus lalu lintas Jalan Banda Aceh-Medan depan Kantor DPW PA Aceh Utara.
(Foto: Fazilportalsatu.com/)
Juru Bicara (Jubir) KPA Wilayah Pase, M. Jhony, kepada wartawan, mengatakan peringatan Milad GAM kali ini dilakukan dengan doa bersama dan penyerahan santunan untuk anak yatim.
“Setiap peringatan 4 Desember (Milad GAM) maupun 15 Agustus (hari lahirnya MoU Helsinki/Perdamaian Aceh), kita selalu berharap bahwa perjanjian GAM dengan RI itu bukan main-main. Dan, tidak boleh dianggap sepele oleh pihak pemerintah Indonesia, karena itu akan menjadi fatal nantinya yang tidak bisa kita redamkan,” ujar Jhony.
“Sebagaimana kita ketahui bahwa saat ini anak-anak mantan kombatan GAM yang korban pada masa konflik itu sudah pada dewasa, sebagian mereka sudah mulai mempertanyakan hasil perjuangan orang tuanya kepada kami yang bertanggung jawab di dalam organisasi GAM sekarang ini,” tambah Jhony.
Oleh karena itu, kata Jhony, diharapkan kepada pemerintah pusat apapun yang telah disepakati wajib direalisasikan. “Aceh ini sudah banyak sejarah yang tercatat, maka dari sejarah itu bisa belajar dan perdamaian Aceh dengan pemerintah Indonesia bukan cuma baru kali ini. Artinya, sudah beberapa kali perdamaian, mengapa perdamaian sebelumnya gagal karena pengkhianatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat”.
“Semua hal bisa saja terjadi kalau perjanjian ini diabaikan dan dikhianati. Pemerintah pusat sebenarnya harus ada keputusan yang jelas, bahkan sampai sekarang ini masih terkatung-katung sehingga ini menjadi gejolak setiap saat di lapangan,” ujar Jhoni.
Selain itu, lanjut Jhony, terkait persoalan Bendera Bintang Bulan seharusnya pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh menyelesaikan secara permanen, supaya tidak terjadi konflik-konflik internal di lapangan. “Ini merupakan sebuah perjanjian damai yang harus direalisasikan, keputusan yang jelas harus ada”.
“Dari Pemerintah Aceh maupun pemerintah pusat kita melihat kurang keseriusannya, seolah-olah mengabaikan. Kita berharap jangan terus-menerus dilakukan seperti itu, kita khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Pada intinya kita (ekskombatan) selalu kompak secara internal, yang jelas pihak GAM, PA, sampai sekarang kita masih solid,” tutur Jhony.[]
