ACEH UTARA – Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Utara ternyata belum menyalurkan uang operasional Maret 2024 untuk para ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kecamatan Meurah Mulia yang telah bertugas pada pemilu lalu. Total uang operasional belum disalurkan diperkirakan Rp100 juta untuk 50 ketua PPS di Kecamatan Meurah Mulia atau Rp2 juta/ketua.
Hal itu diungkapkan Muhammad Rizal, mantan ketua PPS salah satu desa di Kecamatan Meurah Mulia, kepada portalsatu.com, Sabtu, 29 Juni 2024. Informasi dia diperoleh, para ketua PPS di kecamatan lainnya dalam Kabupaten Aceh Utara sudah menerima uang operasional Maret 2024.
Menurut Rizal, KIP harus menyalurkan dana operasional tersebut karena pada Maret 2024 PPS masih terikat kontrak sesuai SK. Dia menyebut tugas PPS Pemilu 2024 berakhir pada 4 April.
“Artinya, pada Maret lalu kami masih bekerja di akhir Pemilu 2024. Jadi, PPS di Meurah Mulia punya hak untuk diberikan uang operasional. Di kecamatan lain, informasi kami peroleh sudah menerima saat masa akhir tugas. Patut dipertanyakan kenapa (hak untuk ketua PPS) di Meurah Mulia sampai saat ini masih ditangguhkan (belum dicairkan),” kata Rizal.
Rizal mengaku pihaknya terakhir menerima uang operasional Februari pada 6 April 2024 di Kantor PPK Meurah Mulia. “Keterangan pihak PPK ketika itu, jika ada dana operasional untuk Maret akan diberitahukan kembali. Tapi, sampai sekarang belum kami terima,” ujarnya.
“Kalau memang masih ada hak (Maret 2024) yang harus diberikan agar segera disalurkan, karena ini sudah akhir Juni,” ucap Rizal.
Ketua KIP Aceh Utara, Hidayatul Akbar, dikonfirmasi portalsatu.com mengatakan KIP Aceh Utara telah melakukan proses Cash Management System (CMS) BSI ke seluruh rekening operasional PPS. “Namun, belakangan kita mendapatkan laporan dari rekan-rekan PPK Meurah Mulia bahwa operasional PPS pada kecamatannya tidak tersalurkan satu bulan,” ujar Hidayatul Akbar via pesan Whatsapp, Sabtu.
Menurut Hidayatul Akbar, dasar laporan tersebut pihak Sekretariat KIP Aceh Utara melakukan konsolidasi penyerapan keuangan dengan memeriksa mutasi kas di 5.964 rekening koran para PPS dan sekretariat se-Aceh Utara. Hal itu untuk mencocokkan dengan mutasi pada aplikasi CMS guna mengetahui kendala tersebut.
“Proses tersebut kita akui butuh waktu. Karena kita harus memastikan di mana kendala untuk kita lakukan transfer. Pastinya, KIP Aceh Utara berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan hal ini secepatnya,” tutur Hidayatul Akbar.[]