LHOKSEUMAWE Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) mendesak DPRA bersikap tegas menolak usulan anggaran untuk panjar pembelian pesawat udara senilai Rp10 miliar. Ketua atau Wakil Ketua DPRA diminta segera mengumumkan sikap tegas tersebut kepada rakyat Aceh.
Publik berharap DPRA secara kelembagaan bersikap secara tegas melakukan penolakan, usulan anggaran untuk panjar pesawat Rp10 miliar itu harus dibatalkan, ujar Koordinator MaTA Alfian ditemui portalsatu.com di Lhokseumawe, Senin, 25 September 2017.
Anggaran panjar pesawat udara itu diusulkan Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) dalam Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (KUPA PPASP) APBA Perubahan tahun 2017. Usulan anggaran untuk tsunami cup Rp11 miliar juga harus ditolak, kata Alfian.
Alfian meminta DPRA mengkaji setiap usulan TAPA, termasuk Tsunami Game dan Sail Sabang Rp7,5 miliar, dan pengadaan mobil untuk perwakilan Jakarta empat unit Rp3 miliar. Harus betul-betul dikaji, jangan langsung menyetujui. Usulan anggaran panjar pesawat, tsunami cup, Tsunami Game dan Sail Sabang, dan pengadaan mobil dinas itu bisa dialihkan untuk kegiatan produktif menyangkut kepentingan rakyat banyak yang dapat mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran, ujarnya.
Ia merasa penting untuk mengingatkan pihak DPRA agar mengkaji semua usulan TAPA, karena pengalaman tahun 2016 dan 2017, anggota dewan baru berteriak saat kegiatan tertentu sudah sampai tahap tender. Itu menjadi salah satu indikator bahwa DPRA tidak membuat kajian terhadap setiap usulan kegiatan pada masa pembahasan anggaran, kata Alfian.
Alfian menilai, saat ini masih ada kumungkinan terjadinya bargaining atau tawar menawar antara TAPA dan DPRA dalam pembahasan KUPA PPASP APBA-P 2017. Pasalnya, informasi diperoleh MaTA, kegiatan-kegiatan dari program aspirasi DPRA yang selama ini terkatung-katung dalam APBA murni 2017 akan digeser ke APBA-P untuk dicairkan.
Kita melihat masih berpotensi terjadinya politisasi anggaran antara kedua belah pihak, apabila DPRA terbuai dengan dana aspirasi yang sangat besar, yang menurut informasi mencapai Rp10 miliar per anggota, Rp5 miliar per Komisi, dan puluhan miliar untuk Ketua dan Wakil Ketua DPRA. Makanya penting bagi publik untuk terus mengawasi pembahasan APBA Perubahan 2017, ujar Alfian.
Diberitakan sebelumnya, MaTA menilai, beberapa usulan TAPA dalam Rancangan KUPA-PPASP APBA Perubahan 2017 yang sedang dibahas di DPRA, harus menjadi perhatian serius. Anggota Badan Pekerja MaTA Amel, 21 September 2017, mengatakan, beberapa alokasi anggaran perlu dikaji ulang. Di antaranya, anggaran panjar pesawat udara, tsunami cup, Tsunami Game dan Sail Sabang.
Amel menyebutkan, terkait alokasi anggaran untuk pembayaran panjar pesawat udara Rp10 miliar sudah seharusnya TAPA mengkaji ulang rencana tersebut. Ini bukan hanya soal pengadaan, kata Amel, tapi harus mempertimbangkan mengenai biaya rutin yang akan dikeluarkan oleh Pemerintah Aceh untuk pemeliharaan dan biaya operasional pesawat kelak.
Seharusnya kita bisa belajar dari kejadian masa lalu ketika pengadaan helikopter pada masa Gubernur Abdullah Puteh yang tidak transparan, lalu berujung kepada praktik korupsi. Bahkan helikopter tersebut tidak dapat digunakan oleh Pemerintah Aceh, ujar Amel.
Amel melanjutkan, rencana pembelian pesawat itu pantas dipertanyakan. Pasalnya, menurut hasil penelusuran MaTA, selama ini Pemerintah Aceh memiliki tiga pesawat hibah dari Jerman di Bandara Blang Bintang yang penggunaannya dikhususkan untuk kegiatan pertanian, kehutanan dan kelautan.
Kalau memang Aceh butuh pesawat untuk kegiatan pemantauan tiga sektor tersebut, kenapa tidak pesawat itu saja, yang tinggal mengurus izin terbang untuk digunakan, sehingga tidak harus membeli yang baru, kata Amel.
Begitu pula rencana pelaksanaan pertandingan bola kaki Tsunami Cup dengan alokasi anggaran mencapai Rp11 miliar. Menurut MaTA, harus dilihat kembali urgensi pelaksanaannya. Dengan alokasi anggaran begitu besar seharusnya bisa dimanfaatkan untuk program-program yang mendorong upaya pengentasan kemiskinan. Sebagai catatan, Aceh saat ini menjadi provinsi termiskin di Sumatera.
Tidak hanya dua kegiatan itu, ada beberapa kegiatan lain yang seharusnya mendapat perhatian khusus dari legislatif khususnya untuk dapat dikaji lebih mendalam sebelum anggaran perubahan disahkan, kata Amel. (Baca: MaTA: Kaji Ulang Rencana Pembelian Pesawat)[](idg)