BANDA ACEH – Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) memberikan sejumlah cacatan kritis terhadap Pemerintah Aceh. Pertama, Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh perlu menjelaskan kepada rakyat atas belum berjalannya realisasi anggaran Aceh tahun 2025, sehingga berdampak buruk atas percepatan pembangunan dan ekonomi.
“Rakyat Aceh saat ini belum mendapatkan kepastian dan informasi yang jelas atas realisasi anggaran 2025 yang saat ini mau masuk Mei,” kata Koordinator MaTA, Alfian, dalam pernyataannya diterima portalsatu.com/, Rabu, 30 April 2025, sore.
Alfian menyebut selama ini ketergantungan pada APBA sangat besar sehingga di level kabupaten dan kota di Aceh, ekonomi tidak berjalan sesuai harapan. “Maka realisasi anggaran APBA menjadi penting dipercepat dan tidak saling lempar tangung jawab,” tegasnya.
Kedua, MaTA meminta Gubernur dan Wagub Aceh perlu segera duduk bersama dengan para kepala SKPA dalam rangka percepatan realisasi anggaran dan pembangunan Aceh 2025. Seperti, Dinas Perkim yang belum mengumumkan 1.000 rumah lagi untuk kaum duafa dari 2.000 unit yang telah dialokasikan.
“Ini kesannya tidak serius dari sisi keterbukaan dan tata kelola pada dinas tersebut sesuai dengan rencana awal. Jadi peran Gubernur dan Wagub dalam mengevaluasi dan mengawasi kinerja bawahan menjadi penting, sehingga capaian yang diharapkan dapat terjadi,” ujar Alfian.
Ketiga, Gubernur dan Wakil Gubernur harus mengambil langkah tegas berupa reviu anggaran atas program program dalam bentuk pokir. Sebab, kata Alfian, banyak uang rakyat Aceh dijadikan program kepentingan oknum dan itu jauh dari visi dan misi Gubernur.
“Maka peran Gubernur dalam melakukan review atas kebijakan anggaran pokir menjadi penting, sehingga visi Aceh menjadi keutamaan dibandingkan membiarkan para oknum yang hanya memikirkan kepentingan ekonominya dari uang rakyat Aceh,” ungkap Alfian.
Keempat, Gubernur dan Wagub perlu segera melakukan langkah-langkah evaluasi atas birokrasi saat ini. Menurut Alfian, langkah tegas sangat penting mengingat kemenangan Muzakir Manaf sebagai Gubernur Aceh menjadi klimaks bagi rakyat Aceh dalam membangun Aceh yang berkelanjutan. “Sehingga langkah kepatutan perlu segera dilakukan dan melahirkan tata kelola yang baik dan kuat,” pungkasnya.[]
