BANDA ACEH – Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) menilai kebijakan pengadaan kendaraan operasional pada Dinas Pendidikan (Disdik) Aceh tahun anggaran 2022 sebanyak 27 unit senilai Rp12,776 miliar merupakan bentuk pemborosan keuangan Aceh.
“Dan tidak ada relevansi sama sekali dengan penguatan mutu pendidikan Aceh yang saat ini masih bermasalah. Kebijakan tidak populer ini tidak patut diandalkan. Seharusnya anggaran berbasis kinerja bukan dengan mengandalkan fasilitas mewah, sementara kualitas dan fasilitas (sarana dan prasarana) pendidikan kita masih di bawah standar,” kata Koordinator MaTA, Alfian, dalam pernyataan tertulis dikirim kepada portalsatu.com, Senin, 14 Februari 2022, malam.
MaTA memdesak Kepala Disdik dan Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) segera melakukan pembatalan pengadaan kendaraan operasional tersebut dan anggarannya dialihkan untuk fasilitas yang lebih mendesak dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan di Aceh.
“Kualitas pendidikan kita tidak dalam kondisi baik baik saja. Apapun narasi yang dibangun nantinya untuk memberi legitimasi pengadaan tersebut seolah-olah penting merupakan bentuk tidak sehat. Seharusnya kita memiliki nalar dan mentalitas yang sehat untuk bertangung jawab pada kualitas dan fasilitas pendidikan Aceh. Bukan malah mempertontonkan kemewahan, sementara hasil dari kinerja tidak baik-baik saja,” ungkap Alfian.
MaTA menilai pengadaan kendaraan operasional ini sengaja direncanakan walaupun kemudian ada penolakan dari publik. “Karena mentalitas birokrasi kita sudah pada akut,” ucap Alfian.
Menurut Alfian, proyek pengadaan tersebut juga dapat menguntungkan pihak tertentu, makanya sengaja didesain sedemikian rupa.
“Apalagi Gubernur Aceh saat ini tidak memiliki visi dalam memimpin Aceh. Ditambah lagi dengan fungsi legislatif kita dalam keadaaan tidak berdaya dan terbuai dengan pokir yang menjadi tujuan mereka, sehingga anggaran Aceh bebas jadi bancakan oleh pihak elite,” pungkas Alfian.[]
