Sistem pemerintahan di Amerika Serikat lumpuh total akibat adanya jurang perbedaan politik yang tajam antara Donald Trump dan kubu Demokrat. Lawan politik Trump kukuh menolak pengesahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) baru, dan meminta kubu Republik yang menguasai pemerintahan saat ini untuk menangani ribuan anak imigran yang terancam deportasi akibat kebijakan Trump.
Permintaan ini turut diwarnai dengan penolakan pengesahan RAPBN baru Amerika Serikat, yang berimbas pada shutdown alias berhenti beroperasinya sistem keuangan negara digdaya tersebut. Kondisi ini tentu berpengaruh terhadap roda pemerintahan Amerika Serikat di tataran global. Salah satunya adalah aktivitas militer dan intelijen mereka yang dibiayai dengan triliunan dollar dari uang negara. Selain itu, berhentinya operasi sistem pemerintahan Amerika Serikat juga berdampak pada kurs dollar terhadap mata uang lain, termasuk Rupiah.
Jika mau jujur, lumpuhnya pemerintahan Amerika Serikat tentu menguntungkan negara-negara berkembang serupa Indonesia. Sisi positif yang bisa diambil adalah menguatnya mata uang rupiah.
Setakat dengan kondisi Amerika Serikat, sistem pemerintahan di Aceh sebenarnya juga dalam kondisi lumpuh beroperasi. Sama halnya dengan kejadian di Washington, perwakilan rakyat kita di Kuta Alam Banda Aceh juga masih mempertimbangkan segala usulan program pemerintah yang dipimpin Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah untuk APBA 2018. Namun, berbeda halnya dengan kejadian di Amerika Serikat yang bersitegang tentang anak-anak imigran, di Aceh justru pihak eksekutif dan legislatif diduga sedang ngotot-ngototnya mempertahankan dan menolak pengadaan enam unit pesawat terbang pabrikan Slovakia dan beberapa aspirasi dewan yang kedua-duanya disebut-sebut untuk rakyat. Dua kasus yang beda rasa, tetapi memiliki cerita yang sama.
Jika saja masyarakat Aceh tidak bergantung dengan putaran uang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh alias APBA, mungkin kita malah berharap pemerintahan di Aceh kali ini juga shutdown seperti di Amerika Serikat. Harapan ini jelas memiliki beberapa pertimbangan. Salah satunya adalah agar apa yang digodok eksekutif dan legislatif dalam kebijakan umum anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara atau KUA PPAS sehingga menghasilkan APBA 2018, benar-benar untuk kepentingan masyarakat luas. Namun, sayangnya, kondisi warga Aceh tak sama seperti kondisi masyarakat di Amerika Serikat. Kita (baca: rakyat) belum memiliki kebebasan finansial karena belum mampu memanfaatkan kecanggihan teknologi yang mampu mengeruk uang dari negara luar. Akibatnya, mau tidak mau rakyat Aceh hanya bisa menyaksikan “konflik anggaran” yang hingga saat ini masih dalam posisi seteru dua kubu.
Andai saja kaum intelektual kita, pemuda kita, personal di organisasi nonpemerintah di tempat kita, dan orang-orang yang bekerja di lembaga vertikal serta para pegawai negeri hingga petani dan nelayan tidak bergantung 100 persen pada perputaran uang APBA, saya sudah membayangkan nasib daerah kita serupa dengan Washington.
Pikiran liar saya juga membayangkan adanya jutaan massa, dari penjuru negeri hari ini bergerak memenuhi jalan Teungku H Muhammad Daud Beureueh. Tentunya memiliki satu misi tanpa titipan, yaitu mendesak pemerintah kita agar tidak bertindak seperti anak-anak.
Namun, semua itu hanyalah mimpi. Sebagian dari kita masih apatis. Jikapun reaktif, tetapi cenderung lebih kepada pesanan perseorangan atau kelompok tertentu. Benar-benar sangat disayangkan. []
