Kamis, Juli 25, 2024

Cari HP di Bawah...

Mencari HP dengan harga terjangkau namun tetap memiliki performa yang handal memang bisa...

Siswa Diduga Keracunan Selepas...

SIGLI - Jumlah siswa yang dirawat akibat dugaan keracunan setelah konsumsi nasi gurih...

Spanduk Dukungan Bustami Maju...

LHOKSEUMAWE - Sejumlah spanduk berisi dukungan kepada Bustami Hamzah untuk mencalonkan diri sebagai...

Yayasan Geutanyoe Rayakan Hari...

LHOKSEUMAWE - Yayasan Geutanyoe merayakan Hari Anak Nasional tahun 2024 bersama 227 anak...
BerandaNewsMempertanyakan Keberadaan Dewan...

Mempertanyakan Keberadaan Dewan Kesenian di Aceh

Dewan Kesenian Aceh (DKA) pernah dianggap sebagai tempat bernaungnya semua para seniman yang menggeluti berbagai jenis seni. Itu dulu, sebelum dijatuhkannya Suharto dengan reformasi pura-pura di Indonesia yang berakibat meletusnya perang di Aceh pada pergantian milenium 21.

Perang itu turut berimbas pada dunia seni. Taman Budaya Aceh (TBA) yang mendukung DKA saat itu pun terpaksa diam. Disebutkan, TBA saat itu menjadi contoh baik bagi taman budaya lain di Indonesia, termasuk taman budaya di Medan.

Sebenarnya, pengetahuanku tentang TBA dan DKA itu amatlah sedikit. Hanya dari cerita handai taulan yang tanpa sengaja kudengarkan. Bagiku itu tidak menarik. Sejak saya berkeliaran di Banda Aceh pada akhir 2006 sebentar, lalu secara berkelanjutan sejak akhir 2008 sampai sekarang, TBA dan DKA itu tidak ada. 

Yang kutemukan, DKA itu terlepas dari kegiatan para seniman, tidak ada hubungannya selain khayalan para seniman itu sendiri. Saya tidak menganggapnya ada sama sekali. Oleh karenanya, tidak ada satu surat pun yang kulayangkan untuk DKA atau TBA atas setiap kegiatan budaya yang saya terlibat di dalamnya. Saat itu, pengurus DKA telah telah habis masa, Musyawarah Besar (Mubes) tidak dibuat. Jadi, DKA itu tidak ada.

Pada akhir 2014 lalu, muncullah kabar dilaksanakan Musda (Musyawarah Daerah) oleh DKA dengan DKA lain di kabupaten/kota di Aceh. Menurut kabar, Musda itu secara tiba-tiba dijadikan Mubes dan dipilihlah pengurus baru DKA. Menurut kabar lain, itu orang titipan pengurus lama yang membuat DKA hilang dari hitungan seniman. Sabotase.

Setelah itu ada kabar lagi, akan dilaksanakannya Kemah Seniman ke-4 oleh DKA didukung oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Aceh. 

Tentang Kemah Seniman 4 ini, pada tahun 2013, saya mengampanyekan untuk dibuat lagi dan berencana membuatnya. Saat itu saya sudah menemui beberapa orang yang terlibat di masa lalu. Namun itu batal karena beberapa hal.

Setelah Kemah Seniman 4 dibuat, seorang kawan lain mengaku, bahwa dia yang membuat proposal itu ke Disbudpar Aceh. Dan ia tidak terlibat dalam kegiatan kemah tersebut. Maka dilaksanakanlah itu atas nama DKA. Di kemah Seniman 4 Jantho, pengurus DKA yang dipilih dengan mubes palsu, mengajak hadirin menandatangani petisi supaya pemerintah meneken SK untuk DKA. Sabotase lagi.

Ini menandakan Kegiatan DKA yang baru itu di luar keabsahan hukum, dan bagaimana Disbudpar menyerahkan kegiatan kepada sebuah kelompok yang tidak ada badan hukumnya? Para seniman boleh menyurati disbupar Aceh, gubernur Aceh, DPRA, dan Wali Nanggroe untuk itu. 

Selain pemilihan pengurus yang tersembunyi dari para seniman dan diduga ada akal-akalan, para pengurus yang sekarang itu sebagian besar orang dalam satu kelompok jenis seni tertentu, yang menghuni kantor DKA sejak dulu. 

Ini menandakan DKA yang sekarang adalah grup tersebut dan bertolak belakang dengan tujuan DKA itu sendiri. Selain itu, ada sebuah kabar yang mengatakan, DKA di Aceh merupakan tiruan dari Dewan Kesenian Jakarta (DKJ), yang didirikan pada suatu masa untuk dapat mengambil sebuah program dari kementrian pendidikan.

DKJ dibentuk atas nama sebuah kota, dan tidak ada pemerintahan hierarki. Tatkala DKA dibentuk, awalnya itu untuk Banda Aceh semata, bukan atas nama provinsi. Namun kemudian, itu dibuat semacam ada bawahan-bawahannya di kabupaten/kota lain. Penggeseran guna itu kemudian membuat para seniman di Banda Aceh mendirikan Dewan Kesenian Banda Aceh (DKB). 

Disebabkan banyaknya kesalahan dalam proses keberadaan DKA, maka sebagian besar orang yang bergelut di dunia seni mengabaikan institusi tersebut, ditambah, kepengurusan DKA setelah tsunami menganggap dirinya sebagai pengurus dewan kesenian kabupaten/kota dan bukan mengurus seniman. Ini salah satu pengkhianatan terhadap dunia seni dan seniman secara nyata yang pernah terjadi di Aceh.

Sepertinya pengkhianatan itu masih berlangsung sehingga harus segera dihentikan. Dan, ada kabar baru-baru ini, pengurus DKA menginginkan semua kegiatan seni harus melewati perekomendasian dari mereka semacam apabila ada kegiatan agama harus melalui rekomendasi MPU. Ini agak lucu. Siapa mereka? Kapan kita mengadakan kongres atau konferensi membuat DKA dan memilih pengurusnya itu?

Alangkah baiknya, para seniman, marilah kita meminta pejabat Disbudpar Aceh untuk memanggil pengurus DKA itu ke dalam sebuah kongres dihadiri seniman berbagai bidang, dan kita luruskan kesalahan tersebut. Tidak ada sabotase lagi. Sebuah kesalahan itu harus dihilangkan.

*Thayeb Loh Angen, organisator beberapa organisasi kebudayaan di Aceh, penulis novel Teuntra Atom dan novel Aceh 2025, jurnalis.

Baca juga: