Pengalaman di lapangan membuat seseorang semakin bijaksana, begitu Dr. Iskandar menjawab ketika ditanyakan kenanganya saat menjadi pejabat kepala desa dalam suasana konflik bersenjata di Aceh. Ia turut merasakan suasana mencekam saat terjadi tragedi Simpang KKA di Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara. “Pada saat tragedi itu saya berada di Kantor Camat Dewantara, Krueng Geukueh. Suasananya mencekam hingga ke kantor camat,” katanya.
Kedekatannya dengan masyarakat pula yang kemudian mengasah empati, sehingga mudah berkomunikasi dengan siapa saja. Ia pernah ditunjuk oleh camat untuk menjadi pejabat kepala desa (keuchik sementara) Gampong Uteuen Geulinggang, Kecamatan Dewantara, karena kepala desa tersebut mengundurkan diri.
Dalam perjalanan hidup pria kelahiran Banda Aceh, 23 Desember 1973 ini ada semacam siklus lima tahunan. Itu diakuinya sendiri. Dia memulai karier sebagai PNS pada tahun 1997 di Kantor Bupati Aceh Utara setelah menyelesaikan pendidikan Diploma-IV STPDN.
Lalu, tahun 2001, Iskandar menikah dengan Ubiet Junita Sari. Pada tahun 2007-2012 melanjutkan studi ke Jakarta, kemudian 2012-2017 kembali untuk mengabdi di Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe, dari 2017 hingga sekarang berkarier di tingkat provinsi.
“Saya tidak tahu lima tahun berikutnya akan seperti apa, tapi proses tumbuh kembang seperti terpola tiap lima tahun. Semakin kita tahu semakin berat, tapi saya selalu mencoba membuka cara pandang yang think of out the box,” jelas ayah tiga anak ini.
Saat bertugas di Kota Lhokseumawe, putra dari pasangan Mayor (Purn) TNI Ramli Abusyahi dan Maryani Ali ini ikut terlibat dalam pembebasan lahan dari Lido Graha Hotel hingga ke kawasan Kandang. Negosiasi harga tanah dirasa lumanyan melelahkan, karena setiap lima meter harus bernegosiasi dengan lima orang yang berbeda.
“Masalah tanah adalah masalah harga diri, meskipun selesai, tapi menghabiskan banyak energi,” kenangnya.
Iskandar mengawali karirnya sebagai pembantu administrasi di sub bagian Diklat Bagian Kepegawiaan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Utara pada tahun 1997 setelah menyelesaikan pendidikan Diploma IV STPDN, kemudian 1998-1999 bekerja pada Seksi Pemerintahan Kantor Camat Dewantara Kabupaten Aceh Utara. Dari sana ia kemudian melanjutkan study sebagai mahasiswa tugas belajar di Universitas Brawijaya, Malang (1999-2000).
Kembali dari tugas belajar Iskandar sempat disiapkan untuk menjadi ajudan Bupati Aceh Utara yang saat itu dijabat Tarmizi A. Karim. Setahun kemudian pindah ke penyusun program pada Bagian Pemberdayaan Perempuan Setdakab Aceh Utara.
Kemudian dalam tahun 2002 hingga 2007 bekerja sebagai perencana/pelayanan diklat dan pengembangan pengawai di Bagian Kepegawaian Sekretariat Pemerintah Kota Lhokseumawe. Lima tahun selajutnya (2007-2012) kembali melanjutkan study sebagai mahasiswa tugas belajar para program pasca sarjana di Universitas Indonesia.
Kembali dari tugas belajar Iskandar memimpin aktivitas layanan administrasi dan kesekretariatan daerah pada Bagian Pemerintahan di Sekretariat Daerah Kota (Setdako) Lhokseumawe (2012-2014). Setelah itu, ia kemudian dipercayakan memimpin Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Lhokseumawe (2014-2018).
Dari Kota Lhokseumawe Iskandar hijrah ke tingkat provinsi, bekerja sebagai Staf Ahli Gubernur Aceh bidang Keistimewaan Aceh Sumber Daya Manusia dan Hubungan Kerjasama (2018-2019), dan kini dipercayakan sebagai Kepala Badan Kepegawaian Aceh (BKA) Provinsi Aceh.
Ketika berkarir di Kota Lhokseumawe, Iskandar membuat terobosan tentang pengelolaan dana desa, yang saat itu belum dikenal adanya program dana desa seperti sekarang. Ia juga memberikan panggung kepada masyarakat untuk berkreasi dan menunjukkan kemampuannya.
“Masyarakat itu kalau diberi kepercayaan dan disediakan panggung, mereka mampu memanfaatkan moment jauh dari ekspetasi kita. Dana desa masa itu digunakan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, mereka dikasih bekal, dikasih usaha, serta dikasih etalase untuk menjual produk-produknya, saya bicara ke wali kota, akhinya disetujui pameran produk dan kerajinan masyarakat,” kenangnya.
Pameran selama tujuh hari itu digelar khusus untuk masyarakat, tidak ada stand dinas, perwakilan 68 desa dalam Kota Lhokseumawe mengekspos produk-produk mereka di sana, serta diadakan olah raga tradisonal dan hiburan rakyat dalam Gampong Expo Lhokseumawe.
Berbeda dengan kebanyakan pejabat yang mengincar dinas basah dengan anggaran yang melimpah, Iskandar justru lebih menyukai posisi yang tidak membebankannya mengelola anggaran. Ia juga pernah ingin keluar dari pemerintahan, ingin banting stir menjadi dosen, karena di tengah kesibukannya di pemerintahan, ia juga mengajar di Universitas Malikussaleh dan Institut Agama Islam Negeri (IAIN).
“Saya ingin keluar, saya ingin total mengajar, tapi ibu mengingatkan bagaimana susahnya saya waktu masuk STPDN, saya terdiam dan teringat bahwa seorang nakhoda akan melompat terakhir ketika kapalnya karam, karena saya pamong praja, ketika kapal akan karam saya harus berusaha menyelamatkan,” kenangnya, tanpa menjelaskan “kapal” mana yang dimaksudnya.
Kini di BKA Iskandar menjalankan program secara terukur, mempercepat apa yang sudah dibangun secara terukur, menuju modernisasi kinerja PNS. “Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang banyak, saya tidak punya yang lain, saya hanya punya hati dan pikiran yang saya coba berikan, tanpa menciptakan jarak dengan tim, karena tim adalah saudara terdekat kita, kadang di depan, kadang di tengah dan kadang kala di belakang. Elaborasi itu dahsyat ketika kita konsisten,” pungkasnya.[**]
