SUBULUSSALAM – Ketua DPD Partai NasDem Kota Subulussalam, Jaminuddin. B, S.PdI., M.Si., menilai pengadaan mobil dinas Walikota Subulussalam dalam APBK 2027 perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah dan DPRK.
Menurutnya, kebutuhan tersebut bukan semata-mata menyangkut fasilitas pejabat, melainkan bagian dari dukungan operasional untuk menjangkau 82 desa minus satu Desa Sepang karena harus menyeberangi sungai, dalam melaksanakan peninjauan pembangunan, serta menjalankan koordinasi pemerintahan hingga ke Banda Aceh dan pemerintah pusat.
Jaminuddin mengungkapkan, kendaraan dinas yang tersedia saat ini disebut mengalami kerusakan berat dan tidak layak pakai, sehingga Wali Kota selama ini harus meminjam kendaraan untuk menunjang kegiatan kedinasan. Menurutnya, kondisi tersebut perlu segera dicarikan solusi melalui perencanaan anggaran yang terukur.
“Tidak ideal apabila kepala daerah harus terus-menerus meminjam kendaraan untuk melaksanakan perjalanan dinas dan memperjuangkan kepentingan daerah. Pemerintah Kota membutuhkan sarana operasional yang layak, aman, dan sesuai dengan intensitas mobilitas kepala daerah, dan mobil dinas yang layak untuk seorang kepala daerah yaitu LAND CRUISER,” ujarnya.
Ia meyakini masyarakat Kota Subulussalam dapat memahami bahwa tugas Walikota tidak hanya berlangsung di dalam kantor, tetapi juga mencakup kunjungan ke berbagai wilayah, pengawasan pembangunan, serta pertemuan strategis dengan gubernur, menteri, dan kepala daerah lainnya.
Karena itu, Jaminuddin akan menyampaikan aspirasi tersebut kepada anggota DPRK Subulussalam, Alimsyah dan Guspri Mahaputra Pinem, agar pengadaan kendaraan dinas dapat didukung dan dibahas secara objektif dan proporsional dalam penyusunan APBK 2027. Ia juga berharap seluruh unsur DPRK memberikan perhatian terhadap kebutuhan tersebut berdasarkan pertimbangan teknis dan urgensi.
Lebih jauh, Jaminuddin menegaskan bahwa kendaraan dinas kepala daerah merupakan salah satu instrumen pendukung profesionalitas dan efektivitas pemerintahan. Kelayakan sarana operasional turut menunjang citra kelembagaan ketika Walikota menjalankan diplomasi pembangunan dan koordinasi lintas pemerintahan.
“Kita ingin Walikota Subulussalam hadir dalam setiap forum resmi dengan kesiapan dan kewibawaan yang mencerminkan martabat daerah. Ini bukan soal kemewahan atau gengsi, melainkan kepantasan fasilitas kerja, efektivitas pelayanan, dan kemampuan memperjuangkan kepentingan masyarakat. Karena itu, kami berharap DPRK dan pemerintah daerah dapat mengkaji serta merealisasikan kebutuhan mendesak ini sesuai aturan, standar kendaraan dinas pada APBK 2026,” tutup Jaminuddin.[]
