LHOKSEUMAWE – Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis (BEM FEB) Unimal Romi Afrizanur menilai usulan pengadaan mobil dinas bupati-wakil bupati Aceh Utara senilai Rp2 miliar dapat melukai hati rakyat.
Kebijakan untuk pengadaan mobil dinas sebesar Rp2 miliar itu tentu akan menimbulkan kekecewaan mendalam bagi masyarakat Aceh Utara. Apalagi publik menilai fasilitas yang sudah ada untuk bupati dan wakil bupati masih tergolong mewah dan sangat layak pakai, kata Romi Afrizanur kepada portalsatu.com, Selasa, 13 Desember 2016.
Romi menyebut APBK 2017 adalah milik rakyat. Itu sebabnya, peruntukannya harus mempunyai dampak positif bagi perekonomian masyarakat. Mobil mewah tidak mempunyai dampak positif bagi pembangunan ekonomi Aceh Utara. Kami berharap masyarakat meminta pihak legislatif Aceh Utara untuk menolak dengan tegas usulan mobil mewah itu, ujarnya.
Ia mendesak Pemerintah Aceh Utara mengalihkan usulan anggaran Rp2 miliar untuk mobil mewah itu kepada program pembangunan daerah dan peningkatan ekonomi masyarakat, terutama warga miskin.
Bila usulan mobil mewah untuk bupati dan wakil bupati Aceh Utara senilai Rp2 miliar ini disahkan oleh DPRK tentu kami dari mahasiswa mengajak seluruh masyarakat untuk mengadvokasi penolakan sekaligus meminta alasan yang jelas terhadap pengesahan. Harus dijelaskan oleh pemerintah terutama DPRK yang mempunyai wewenang dalam mengesahkan usulan ini tentang dampak positif untuk pembangunan Aceh Utara, pungkas Romi.
Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Aceh Utara mengusulkan pengadaan dua mobil baru untuk bupati dan wakil bupati senilai Rp2 miliar. Tahun depan telah kita usulkan dua mobil dinas bupati dan wakil bupati sebesar Rp2 miliar. Untuk merek belum tahu, karena yang kita usulkan nilai dananya saja, ujar Kabag Umum Setda Aceh Utara Fauzan kepada portalsatu.com, 8 Desember 2016. (Baca: Aceh Utara Usulkan Mobil Baru Bupati dan Wabup Rp2 Miliar)
Ketua Kelompok Kerja Badan Anggaran DPRK Aceh Utara Tgk. Junaidi mengatakan, usulan eksekutif terkait dana Rp2 miliar untuk pengadaan mobil dinas bupati dan wakil bupati belum sampai ke dewan. Ia berjanji pihaknya akan merasionalkan dana untuk mobil dinas itu ketika sudah menerima rancangan anggaran yang diusulkan eksekutif. (Baca: Usulan Pengadaan Mobil Bupati-Wabup Rp2 M Belum Sampai ke Dewan)[]
