SIGLI – Tokoh Masyarakat Pidie (TOMPi) menyoroti rencana Pemerintah Kabupaten Pidie membeli dua mobil dinas baru untuk bupati dan wakil bupati terpilih. Pengadaan dua mobil dinas itu dianggarkan dalam APBK Pidie tahun 2025 dengan pagu senilai Rp3,3 miliar.
Sebelumnya, Pemkab Pidie telah menganggarkan Rp2,6 miliar dalam APBK 2024 untuk pembelian tiga mobil dinas baru bagi tiga Pimpinan DPRK Pidie.
Baca juga: Pemkab Pidie Anggarkan Rp3,3 Miliar Untuk Beli Mobil Bupati dan Wabup
Sekjen TOMPi, Muhammad Nur, menilai langkah pembelian mobil dinas baru ini sebagai aksi nekat Pemkab Pidie yang bakal merugikan daerah karena terjadi pemborosan anggaran. Meskipun secara aturan diperbolehkan, kata dia, tetapi dari sisi etika rencana ini dapat melukai hati masyarakat. Sebab, kondisi perekonomian masyarakat Pidie sedang tidak baik-baik saja.
“Bisa dibayangkan, kalau dulu-dulunya orang mampu membeli beras persak sebagai kebutuhan pokok rumah tangganya, hari ini masyarakat mampu membeli beras per are atau kai untuk mengasapi dapurnya. Sejujurnya masyarakat di Pidie tidak punya riwayat membeli beras sepanjang yang saya ketahui,” kata Muhammad Nur di hadapan Said Akram, tokoh kaligrafi nasional asal Pidie yang menetap di Banda Aceh, Ahad, 26 Januari 2025.
Oleh karena itu, Muhammad Nur, meminta Pemkab Pidie membatalkan rencana pembelian mobil dinas baru tahun 2025. “Karena akan memunculkan kesan, belum apa-apa, mereka sudah ada apa? Atau dalam ibarat yang lain seperti orang makan durian, yang baunya saja dirasakan masyarakat sementara dagingnya dicicipi oleh pejabat”.
“Ini dapat merusak citra Pemerintahan Pidie untuk lima tahun ke depan. Alangkah lebih baik, bupati terpilih, Sarjani Abdullah dan wakilnya Al Zaizi, menolak rencana tersebut dengan alasan kita serahkan kepada beliau-beliau ini untuk disampaikan kepada publik,” ujar Muhammad Nur.
Menurut Sekjen TOMPi ini, pembelian mobil dinas baru bukan yang pertama kali dilakukan. Bupati dan pimpinan legislatif Pidie sebelumnya juga melakukan hal yang sama. Padahal pengadaan fasilitas mewah seperti ini bisa dievaluasi di DPRK sebagai representatif masyarakat yang, menurutnya, punya cukup banyak pengalaman jika dibandingkan dengan DPRK di Pidie Jaya, DPRK Bireuen, DPRK Sabang, atau di pantai Barat Selatan Aceh.
“Karena secara usia, DPRK Pidie adalah yang tertua di antara yang saya sebutkan di atas. Punya rekam jejak dan kapabilitas secara temporal,” kata akademisi Universitas Serambi Mekkah ini.
Muhammad Nur menyebut dana Rp3,3 miliar untuk pengadaan dua mobil dinas itu seharusnya bisa digunakan membangun jalan ke tempat-tempat wisata baru yang berpotensi mendokrak PAD Pidie. “Misalnya, jalan menuju Lingkok Kuwieng di Padang Tidji. Menurut hemat saya, Pidie Visit jauh lebih bermanfaat dan terukur nilai dan hasilnya jika dilakukan secara kontinu dan sistemis”.
“Hitungannya, tamu-tamu dari Banda Aceh bisa ke Lingkok Kuwieng dengan menempuh perjalanannya selama 30 menit melalui Tol Si Banceh, atau tamu-tamu dari pesisir timur Aceh, Medan, Jambi, Riau yang akan ke Banda Aceh atau ke Sabang, mereka bisa singgah dulu di Sigli dengan mengunjugi Lingkok Kuwieng sebagai kawasan buffer zone-nya Pidie. Atau dengan membangun dan memperbaiki jalan ke Guha Tujoh yang ada di Kecamatan Laweung, untuk menggaet wisatawan dari Malaysia, karena di sana ada Guha Batu Cave,” kata Muhammad Nur.
Jadi, lanjut Muhammad Nur, peluang dalam menggerakkan ekonomi masyarakat ini harus mampu dibaca oleh pemimpin Pidie sebelum diambil orang lain. “Misalnya, bagaimana Aceh Besar membangun Saree di bibir Pidie sebagai kawasan buffer zone bagi pelintas jalan nasional Medan-Banda Aceh. Berapa banyak rupiah yang mengalir ke Saree setiap orang yang singgah di daerah pebukitan tersebut?”[] (nsy/ril)
