BANDA ACEH – Tren perpolitikan di Aceh menurun di grafik perpolitikan nasional. Nilai tawar Aceh tidak lagi sebesar saat-saat setelah MoU Helsinki, 2005.
Seorang pengamat politik di Aceh, Mukhlis Mukhtar, mengatakan, dirinya prihatin melihat keadaan Aceh sekarang. Kepentingan rakyat Aceh terasa diabaikan oleh para elit politik eksekutif dan legislatif yang dipilih rakyat.
“Hal terbesar dari pengabaian tersebut adalah jadwal pilkada tahun 2022 tidak dipertahankan oleh pemerintah Aceh. Tidak ada usaha tegas dari Gubernur Aceh dan Ketua dan anggota DPR Aceh. Saat ini, kepentingan Aceh diabaikan oleh para elit politik di eksekutif dan legislatif,” kata Mukhlis Mukhtar, di Banda Aceh, 9 Agustus 2021.
Mukhlis yang juga advokat senior ini mengatakan, sekarang Aceh diadu domba. Satu pihak memedulikan dan memperjuangkan kepentingan Aceh, dan satu pihak lagi para oportunis yang mengambil keuntungan untuk pribadinya semata dengan mengorbankan kepentingan rakyat Aceh. Sementara, kedua pihak itu adalah orang-orang yang dipilih oleh rakyat.
“Apabila keadaan ini berlangsung lebih lama, maka kepentingan Aceh yang memiliki kekhususan sebagai hadiah perdamaian ini tidak akan dapat dipertahankan. Bayangkan saja, apabila pilkada dilaksanakan tahun 2024, maka 30 bulan Aceh dipimpin oleh Pj gubernur yang tidak memahami kebudayaan Aceh. Pada periode lalu, 6 bulan saja Aceh dipimpin Pj Gubernur Sudarmo, banyak kekhusussan Aceh yang hilang,” kata Mukhlis.[]
