Banda Aceh – Pemerintah Kota Banda Aceh menetapkan arah pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 yang difokuskan pada peningkatan layanan infrastruktur dasar, optimalisasi sumber daya, serta penguatan kemitraan pembangunan.
Arah kebijakan tersebut disampaikan Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2027 di Aula Lantai IV Mawardy Nurdin, Senin (13/4/2026).
Illiza menegaskan bahwa RKPD 2027 menjadi instrumen penting dalam menerjemahkan visi Banda Aceh sebagai “Kota Kolaborasi” sebagaimana tertuang dalam RPJM 2025–2029.
“RKPD Tahun 2027 menjadi instrumen penting untuk menerjemahkan visi tersebut ke dalam program nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, Pemerintah Kota Banda Aceh terus berkomitmen mengarahkan pembangunan agar selaras dengan visi tersebut, terutama dalam memperkuat layanan dasar masyarakat dan memperluas dampak pembangunan.
Dalam kesempatan itu, Illiza juga memaparkan capaian pembangunan daerah. Hingga tahun 2025, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Banda Aceh tercatat mencapai 39,55, yang menempatkan kota ini sebagai salah satu yang terbaik secara nasional.
“Ini mencerminkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat yang terus meningkat,” jelasnya.
Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi Kota Banda Aceh tercatat sebesar 4,66 persen. Meski mengalami sedikit perlambatan, pendapatan per kapita justru mengalami peningkatan signifikan hingga mencapai sekitar Rp104,3 juta, tertinggi di Provinsi Aceh.
“Hal ini menunjukkan ketahanan ekonomi masyarakat tetap terjaga dengan baik,” tambah Illiza.
Ia menegaskan, keberhasilan pembangunan tidak dapat dicapai oleh pemerintah semata, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas sektor.
Melalui forum Musrenbang ini, ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk berkontribusi aktif, baik melalui gagasan, kritik konstruktif, maupun dukungan nyata terhadap program pembangunan.
“Pendekatan multi-pihak menjadi kunci untuk memperluas dampak pembangunan, mempercepat inovasi, serta memastikan setiap kebijakan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.
