25.5 C
Banda Aceh
Jumat, Desember 2, 2022

Negara Merugi Rp 68,609 M, Begini Tren Korupsi di Aceh Tahun 2021-2022

BANDA ACEH – Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) kembali memperkuat  pemantauan penegakan hukum kasus korupsi di Aceh. Hasil pemetaan tahun 2021 hingga April 2022, sebanyak 81 orang ditetapkan tersangka pada 27 kasus korupsi dengan total kerugian negara Rp. 68, 609 miliar lebih.

Kasus tersebut tersebar di sejumlah kabupaten/kota di Aceh, penyumbang terbanyak terjadi pada pengelolaan  anggaran dana desa yakni 11 kasus dengan 12 tersangka.  “Dari 27 kasus korupsi yang sudah ditetapkan tersangkanya, 12 kasus di antaranya terkait dana desa,” kata Anggota Badan Pekerja MaTA, Hafijal dalam diskusi Launching Hasil Pemantauan Kasus Korupsi di Aceh, Senin, 18 April 2022 di Sekretariat MaTA.

Hafijal menjelaskan berdasarkan kajian MaTA, latar belakang pelaku korupsi yang ditetapkan penegak hukum menjadi tersangka, sangat beragam. Dari unsur pejabat pengadaan sebanyak 22 orang atau setara  27% dari jumlah keseluruhan tersangka, pihak swasta juga  22 orang (27%), Aparatus Sipil Negeara (ASN) 14 orang (18%), kepala desa 11 orang (14%), aparatur desa 7 orang (9%), masyarakat biasa 3 orang (4%), dan pengurus yayasan 1 orang (1%).

Sedangkan modus dilakukan bervariasi. Proyek fiktif terdapat 4 kasus atau 15% dari 27 kasus, penyalahgunaan wewenang 3 kasus (11%),  laporan fiktif 3 kasus (11%), mark-up 3 kasus (11%), penyalahgunaan anggaran 10 kasus (37%), penggelapan 3 kasus (11%), dan 1 kasus (4%) akibat pemotongan pagu anggaran.

Menurutnya, dana desa menjadi sektor yang paling banyak dikorupsi pada temuan tahun 2021-2022 ini yakni  sebanyak 11 kasus (41%) diikuti sektor transportasi 3 kasus (11%), sektor pendidikan 3 kasus (11%), sektor peternakan 2 Kasus (7%), sektor pengairan 2 kasus (7%), sektor kebudayaan 1 kasus (4%), sektor perumahan 1 Kasus (4%), sektor olahraga 1 kasus (4%), sektor pemerintahan 1 kasus (4%), sektor pertanahan 1 kasus (4%), dan sektor pertanian 1 kasus (4%).

“Dari 27 kasus yang menyumbang 81 tersangka korupsi di Aceh selama 2021 sampai dengan April 2022. Sebanyak 12 kasus (44%) terjadi di lingkup pemerintah desa, 10 Kasus (37%) di lingkungan pemerintah kabupaten, 3 kasus (11%) di lingkup pemerintah provinsi, 1 kasus (4%) terjadi di yayasan, dan 1 Kasus (1) terjadi di lingkup swasta. Kasus tersebut 15 (56%) di antaranya terjadi di sektor pengadaan dan 12 kasus (44%) di sektor non pengadaan,” rinci Hafijal.

Diskusi penanganan kasus korupsi oleh ICW, MaTA dan Jurnalis di Sekretariat MaTA, Banda Aceh, Senin, 18 April 2022. Foto: portalsatu

Sementara itu, Koordinator MaTA Alfian mengatakan kinerja kepolisian  dan kejaksaan di Aceh dalam menangani kasus korupsi pada tahun 2021 mengecewakan. Kepolisian hanya dapat merampungkan 20% dari target penanganan kasus korupsi yang ditetapkan.

Sedangkan kejaksaan mampu menyelesaikan 50% dari target yang ditetapkan.  “Kuartal pertama tahun 2022 (Januari-April), sudah ada 4 kasus korupsi yang sudah dilakukan penetapan tersangka, 2 kasus oleh kejaksaan dan 2 kasus lagi oleh kepolisian,” kata Alfian didampingi dua perwakilan ICW, Biko dan Lola Easter.

Alfian menambahkan, kepolisian, kejaksaan, dan KPK harus memaksimalkan fungsi pencegahan dan penindakan serta meningkatkan kinerja, lebih transparan dan bisa memberikan kepastian hukum dalam menangani kasus serta bisa  menghadirkan efek jera.

“Kami juga meminta aparat penegak hukum menjunjung tinggi profesionalitas dan integritas dalam penanganan kasus korupsi, tidak tebang pilih.  Penegak hukum harus menjalin kemitraan dengan masyarakat sipil dan elemen lainnya,” katanya.

Ia juga berharap  agar kasus tindak pidana korupsi di Aceh menjadi perhatian setiap elemen,termasuk oleh masyarakat Aceh itu sendiri. Pemerintah Aceh membangun political will dalam membangun pemerintahan yang bersih.

“MaTA dan masyarakat Aceh sangat membutuhkan Pemimpin Aceh yang memiliki Integritas, moralitas, dan etika dalam mengelola anggaran,” harapnya.[]

Berita Terkait

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

BERITA POPULER

Terbaru

Berikan Bonus Atlet Peraih Medali Popda Aceh Barat, Ini Harapan Pj Bupati Pidie

SIGLI - Sebanyak 40 atlet dan pelatih Pidie peraih medali di Pekan Olahraga Pelajar...

PN Lhoksukon Tolak Praperadilan Tersangka Kasus Monumen Samudra Pasai

ACEH UTARA - Pengadilan Negeri Lhoksukon memutuskan menolak permohonan praperadilan yang diajukan kuasa hukum...

Urang Tue dan Camat Terangun Usulkan Pj Pengulu Tongra dan Garut, Ini Namanya

BLANGKEJEREN - Urang Tue dan Camat Terangun, Kabupaten Gayo Lues, mengusulkan nama Pj. Pengulu...

Tingkatkan Pemberdayaan UMKM, PT PIM Raih Penghargaan dari Pupuk Indonesia

SURABAYA - PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) memperoleh penghargaan kontribusi peningkatan pemberdayaan Usaha Mikro...

Hari Ketiga Pekan Imunisasi Polio di Pidie Capai 47 Ribu Lebih, Ini Kecamatan Tertinggi

SIGLI - Hingga hari ketiga Pekan Imunisasi Polio di Kabupaten Pidie, mencapai 47.331 anak...

Pimpinan dan Anggota MPU Aceh Utara 2023-2027 Dikukuhkan, Ini Kata Pj Bupati Azwardi

LHOKSUKON - Penjabat Bupati Aceh Utara, Azwardi, AP., M.Si., menghadiri pengukuhan Ketua, Wakil Ketua,...

Pendaftar Try Out PPPK Membludak, KNPI Gayo Lues Pindahkan Lokasi

BLANGKEJEREN - Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Gayo Lues terpaksa memindahkan lokasi Try...

Pj Bupati Aceh Utara Lepas Kontingen 15 Cabor ke Pora Pidie

ACEH UTARA - Penjabat Bupati Aceh Utara, Azwardi Abdullah, melepas keberangkatan kontingen 15 cabang...

Walkot Subulussalam Janjikan Bonus Rp10 Juta Peraih Medali Emas di PORA Pidie 2022

SUBULUSSALAM - Wali Kota Subulussalam, H. Affan Alfian Bintang, S.E melepas keberangkatan kontingen Subulussalam...

Anggaran TPP Sampai Rp15 Miliar, Ketua DPRK Subulussalam: Laporan Kinerja Harus Real Jangan Manipulasi

SUBULUSSALAM - Ketua DPRK Subulussalam, Ade Fadly Pranata Bintang, S. Ked mengatakan pemerintah memplotkan...

DPRK Sahkan APBK Kota Subulussalam Tahun 2023 Rp 686 Miliar

SUBULUSSALAM - Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Subulussalam menyetujui dan mengesahkan Anggaran Pendapatan Belanja...

Tim Dinas Pengairan Provinsi Turun ke Tanggul Sungai yang Rusak di Aceh Utara

LHOKSUKON - Tim Dinas Pengairan Aceh turun ke Kabupaten Aceh Utara, Ahad, 27 November...

Disiapkan Layani Atlet PORA XIV Pidie, Pj Bupati Tinjau Kesiapan Dua Rumah Sakit

SIGLI - Dua rumah sakit (RS) milik Pemerintah Kabupaten Pidie disiapkan melayani atlet dari...

Tiga Artis Aceh Penutup Parade Maestro Seudati di Lhokseumawe

LHOKSEUMAWE - Penampilan tiga artis Aceh, Jol Pase, Acun Lhok, dan Safira, menutup Parade...

Hadiri Rakornas Investasi 2022, Pj Wali Lhokseumawe Siap Ikuti Arahan Presiden

JAKARTA - Pj. Wali Kota Lhokseumawe, Dr. Imran, mengikuti pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas)...

Kakanwil Kemenkumham Aceh Kunjungi Pengungsi Rohingya di Bekas Kantor Imigrasi Lhokseumawe

LHOKSEUMAWE - Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Aceh, Drs. Meurah...

Ini Pagu Pokir Anggota DPRK Aceh Utara dan Lhokseumawe dalam RAPBK 2023

LHOKSEUMAWE – DPRK Aceh Utara dan Lhokseumawe telah menyetujui alias ketuk palu Rancangan Qanun...

Kakanwil Kemenkumham Aceh Tunjuk Efendi Plt. Kalapas Lhokseumawe

LHOKSEUMAWE - Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Aceh, Drs. Meurah...

MaTA: Anggaran Titipan di BRA Rp13 Miliar Penting Dilidik dan Audit

BANDA ACEH - Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) meminta aparat penegak hukum menyelidiki (lidik) pengelolaan...

Imran Paparkan Kebijakan Pengembangan Lhokseumawe, saat jadi Dosen Tamu di Universitas Indonesia

JAKARTA - Pj. Wali Kota Lhokseumawe, Dr. Imran, M.Si., MA.Cd., menjadi dosen tamu pada...