Partai Aceh (PA) sebagai partai lokal pemegang kekuasan eksekutif dan legislatif di Aceh kini kembali diguncang prahara. Ini tak ubahnya seperti perpecahan GAM pada era 1980-an antara kelompok Zaini Abdullah dan kelompok Husaini Hasan. Kini keluar sebagai pemenang dengan mengorbankan rakan sibanja selama gerilya di hutan.

Kini hal yang sama kembali dilakoni Zaini Abdullah demi tujuan politik untuk kembali mencalonkan diri sebagai Gubernur Aceh periode kedua. Pameo “beusapeu kheun beusaban banja”  yang dahulu menjadi perekat persatuan di kalangan GAM, kini hambar ditelan kepentingan politik.

Wakil Gubernur Aceh yang juga Ketua Partai Aceh, Muzakkir Manaf paham betul akan hal ini. Ia mulai mewanti-wanti internal PA agar introspeksi diri, tidak terjerembah dalam perpecahan. Pria yang disapa Mualem ini tampaknya paham betul bahwa pilkada hanyalah proses demokrasi pergantian kepemimpinan lima tahuhan. Sementara perdamaian Aceh harus dikawal sepanjang masa.

Skenario perpecahan PA pada pilkada ini menjalar pelan tapi pasti, baik yang dilakukan oleh faksi-faksi sesama mantan GAM, maupun oleh faksi partai nasional. Upaya penggulingan PA ini tak ubahnya “lagee apui lam seuekeum, leumah di luwa han sapeu nyum, di dalam suum tutong meubura”.

Selasa kemarin dalam pengarahannya kepada legislatif PA se-Aceh, Mualem meminta jajarannya untuk introspeksi. “Secara menyeluruh kita harus mengevaluasi diri, sehingga sikap-sikap kita di masa mendatang bermanfaat bagi Aceh dan sangat tergantung pada kita semua. Apalagi di depan mata kita akan menghadapi pilkada serentak tahun 2017,” katanya. Dia mengggunakan kata “kita”. Artinya, semua personel PA termasuk dirinya.

Bisa jadi bentuk kesadaran akan tantangan di depan mata. Bahwa dinamika partai mantan kombatan ini amat keras belakangan ini. Sepanjang perdamaian Aceh, kali ini  perpecahan amat kuat. Bila di pemilu-pemilu sebelumnya perpecahan hanya terjadi di lapisan kedua ke bawah. Di lapisan utama tetap solid. Tapi, perpecahan kali ini, sebaliknya. Perpecahan terjadi para “ring satu”. Ke bawah tentu jangan ditanya lagi.

Perpecahan kali ini boleh jadi sama dengan perpecahan GAM di akhir 80-an. Ketika kelompok Doto Zaini dan Meuntroe Malek berseberangan dengan Husaini Hasan Cs. Kelompok Zaini kemudin menang dan mengendalikan GAM. Perpecahan kini juga melibat Zaini. Artinya, kedua perpecahan ini Zaini selalu menjadi aktor. Kita belum tahu siapa akan menang.

Perpecahan hari ini lebih berbahaya dari yang dahulu. Dahulu publik tahu samar-samar. Tapi, perpecahan sekarang terumbar sangat luas. Dahulu dalam keadaan perang, kini dalam damai dan sedang perjuangan politik.

Perjuangan politik dalam arti perjuangan demokrasi. Perjuangan merebut simpati rakyat melalui pemilu. Bagaimana mungkin mereka merebut suara yang seperti sebelumnya? Bila sesama mereka memilih jalan berbeda. Kondisi perpecahan ini tentu amat berbahaya bagi partai lokal ini. Apakah ini disadari oleh elite PA? Atau ini test water merebut pengaruh? Artinya, pascapilkada akan ada yang kalah dan tersingkir. Namun, apakah elite PA tidak berpikir apa jadinya mereka bila tidak satu pun kandidat asal PA menang?

Elite PA dan mantan GAM harus kembali bersatu memikirkan Aceh masa depan, bukan larut dalam perebutan kekuasaan. Jangan bersikap “hua iya hua insyala, fahuwa fin katem, rupa han sabe hate han sa, peucaya maseng-maseng”. Kalau sikap itu dipelihara, maka tunggulah kehancuran.

Bila menilik dinamika mulai di atas atau calon Gubernur, dan calon Bupati dari PA, ada kemungkinan mereka akan kehilangan pemilih di pilkada ke depan. Apalagi dengan munculnya kandidat yang lumayan bagus dari pihak lawan.

Munculnya Doto Zaini dan Zakaria Saman akan mengganggu konsentrasi kalangan internal. Di tingkat Bupati, kita melihat ada pertentangan. Seperti di Aceh Utara, Bireuen dan daerah lain. Anehnya, terkesan demokrasi tidak berlaku di internal partai ini. Tidak ada konvensi, survei atau semacam pemilihan lainnya. Semua ditetapkan dengan samar-samar dan otoritatif.

Banyak yang berharap apa yang disampaikan Mualem tentang introspeksi diri benar-benar bukan jargon semata. Partai ini mesti melihat realitas perpecahan sebagai sebuah ancaman bagi eksistensi mereka. Bukan malah makin membuka ruang bagi konflik.

PA harus menjadi partai yang moderen. Mengedepankan kualitas dalam berdemokrasi. Agar para oportunis tidak menghancurkan partai ini. Mereka harus sadar bahwa partai ini lahir dari sebuah pertumpahan darah di masa lalu. Terlalu besar pertaruhan bagi Aceh bila PA gagal di pilkada ke depan.

Selama ini Aceh punya nilai tawar yang tinggi dengan Jakarta. Bayangkan bila yang berkuasa adalah parnas atau sempalan PA. Apa jadinya perang yang lalu? Apa arti nyawa dan darah di masa lalu? Jangan harap pemimpin dari parnas akan membela Aceh. Jangan harap mereka siap berhadapan dengan Jakarta. Mana mungkin mereka melawan induk semangnya. Maka jangan samakan perpecahan GAM di masa lalu dengan perpecahan PA saat ini. Suasananya berbeda.

Bila gagal mendapat kuasa kembali, bagaimana Anda bertanggung jawab atas pengorbanan masa lalu? Bagaimana Anda mewujudkan janji yang pernah ditabur di masa lalu? Maka sadarlah, saat ini bukan masa perang yang kehendak bisa dipaksa dengan moncong senjata. Kini untuk menang Anda harus merebut hati rakyat. Dan tidak bisa dipaksa. Jadi, mana mungkin rakyat menitip amanah pada orang yang tidak damai dan bersatu sesama dirinya.

Jangan bersikap seperti “kubeu pok keunambam, leumoe pok taloe”,  yang tak menyadari itu membinasakan dirinya sendiri. Tapi, kembalilah pada tujuan semula “meusaboh lam banja”, jangan bertindak kontraproduktif. Ingat pesan orang tua Aceh dulu, “buleun peungeuh takawe engkot, watee ie surot koh bak bangka, tasuet gleung meuh sok gleung ballot, buet han patot bek takeurija”.[]