SUBULUSSALAM – Tim Pansus DPRK Subulussalam berkunjung ke Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) mengecek langsung situasi manajemen dan pelayanan di rumah sakit kebanggaan masyarakat Bumi Syekh Hamzah Fansuri itu, Selasa, 4 Mei 2021.
Kehadiran DPRK di sana disambut Direktur RSUD Kota Subulussalam, dr. Sartika Dewi Pinem dan pihak manajemen. Tim Pansus DPRK dipimpin langsung Ketua DPRK Ade Fadly Pranata Bintang bersama sejumlah anggota dewan di antaranya Bahagia Maha, Salehati dan beberapa anggota dewan lainnya.
Kedatangan mereka di sana untuk mengetahui lebih jauh terkait surat pernyataan mosi tidak percaya dari sejumlah dokter umum dan spesialis kepada Komite Medik BLUD RSUD Kota Subulussalam terkait pola perhitungan dana insentif Covid-19 kepada tenaga kesehatan.
“Kami dari Tim Pansus DPRK Subulussalam tahun 2021, pada saat pelaksanaan pansus memang mau mengecek terhadap situasi manajeman dan pelayanan RSUD karena sebelum pansus, kami banyak menerima keluhan masyarakat, para dokter spesialis dan staf rumah sakit,” kata Anggota Tim Pansus DPRK Subulussalam, Salehati dalam keterangan tertulis diterima portalsatu.com/, Kamis, 6 Mei 2021.
Sebelumnya melakukan pengecekan lapangan, dalam pertemuan dengan jajaran BLUD RSUD Kota Subulussalam, anggota Tim Pansus DPRK Salehati meminta dihadirkan beberapa dokter spesialis agar Tim Pansus DPRK bisa menanyakan langsung kepada mereka terkait keluhan yang dihadapi selama ini.
Adapun beberapa hal yang menjadi pertanyaan Pansus DPRK kepada pihak manajemen BLUD RSUD menyangkut keluhan masyarakat dan dokter spesialis serta staf rumah sakit di antaranya:
1. Pengadaan alat kesehatan termasuk untuk kebutuhan pelayanan Covid-19.
2. Harmonisasi hubungan antar pejabat manajemen dengan staf RSUD.
3. Adanya laporan kekosongan obat dari spesialis dan masyarakat yang harus membeli obat di apotek luar rumah sakit.
4. Pembayaran honor, uang jaga malam dan jasa pelayanan yang terlambat.
5. Pembayaran insentif Covid-19 terhadap petugas yang memberikan pelayanan yang belum dibayarkan.
6. Rencana pembangunan rumah sakit ke depan baik gedung, peralatan dan tenaga spesialis guna peningkatan kelas rumah sakit.
Selahati menambahkan, semua pertanyaan Tim Pansus DPRK Subulussalam dijawab pihak RSUD yang menyebutkan semua berjalan dengan lancar. Sehingga menimbulkan kecurigaan dari Tim Pansus DPRK, apalagi dalam pertemuan hanya satu spesialis yang dihadirkan.
“Hanya satu spesialis yang hadir bahkan, itu pun spesialis yang baru 3 bulan bekerja di rumah sakit,” kata Salehati.
Politikus Partai Aceh ini pun kembali meminta pihak RSUD Kota Subulussalam menghadirkan beberapa spesialis senior yang telah lama bekerja di rumah sakit kebanggaan masyarakat Bumi Sada Kata itu.
Keinginan Salehati dan sejumlah anggota dewan lainnya meminta beberapa spesialis dihadirkan dalam pertemuan itu, justru menimbulkan perdebatan kecil di antara mereka sesama anggota dewan. Ketua DPRK Ade Fadly Pranata menawarkan solusi mengundang seluruh spesialis ke kantor DPRK Subulussalam.
Anggota DPRK dari PKS Dedi dalam pertemuan itu, menyampaikan pesan kepada pihak RSUD agar pembayaran honor petugas dilakukan secara adil serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Usai menggelar pertemuan di ruang Direktur BLUD RSUD Kota Subulussalam, Tim Pansus DPRK melakukan pengecekan di sejumlah ruangan dan taman menemukan sejumlah fakta berbanding terbalik dengan penjelasan pihak rumah sakit.
Beberapa temuan mereka di antaranya cat bangunan sudah mulai lekang, taman kurang rapi seperti rumput tinggi dan pohon dibiarkan menjulang tinggi, sisa pembongkaran bangunan sebelumnya juga terlihat berserakan.
Selain itu, beberapa bangunan tidak difungsikan, bangunan gedung baru tidak sesuai dengan blok plan RSUD. Honor spesialis belum terbayar tiga bulan, honor petugas kesehatan 2 bulan belum dibayar dan jasa pelayanan hanya bulan November 2020 baru dibayar.
Tim Pansus DPRK juga mendapat laporan adanya gap antara pejabat dan staf sehingga berdampak kurang harmonisnya koordinasi di lingkungan rumah sakit. Termasuk informasi adanya oknum manajemen yang suka bertindak arogan terhadap staf. Rekaman video tindakan oragan tersebut sempat beredar di kalangan petugas rumah sakit.
“Termasuk persiapan reakriditasi masih sangat lamban. Ini berbahaya karena kalau tidak lulus rumah sakit terancam tidak bisa bekerja sama dengan BPJS sementara semua operasional RS seperti pembelian BHP dan obat dibiayai dari klaim BPJS. Rumah sakit akan kolaps dan membebani APBK,” ungkap Salehati.
Lambannya proses persiapan reakriditasi ini menurut Salehati dampak pergeseran sebelumnya, di mana pejabat baru belum pernah menduduki jabatan di struktural lingkungan RSUD minim pengalaman.
Salehati menyarankan pucuk pimpinan di Kota Subulussalam ini segera mengambil langkah-langkah percepatan penyelamatan BLUD RSUD Kota Subulussalam demi kepentingan pelayanan terhadap masyarakat di Bumi Syekh Hamzah Fansuri ini.
Sebelumnya, Anggota DPRK Bahagia Maha juga menyoroti terkait surat pernyataan mosi tidak percaya yang ditandatangani 14 dokter umum dan spesialis terkait pola perhitungan dana insentif Covid-19 terkesan ditutup-tutupi oleh pihak manajemen BLUD RSUD Kota Subulussalam.
“Saat DPR mempertanyakan persoalan ini tapi selalu ditutup-tutupi orang penanggungjawab di RSUD itu,” ungkap Bahagia Maha. []