LHOKSEUMAWE – Pelabuhan Krueng Geukueh harus memiliki sejarah sebagai penopang Lhokseumawe sebagai daerah petro dolar pada masa lalu. Ekspor impor komoditas Aceh harus dilakukan melalui pelabuhan tersebut agar kejayaan itu bisa berulang.
Hal itu disampaikan Ketua Pansus Raqan Tata Niaga Komoditas Aceh (TNKA) Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Yahdi Hasan, usai meninjau Pelabuhan Krueng Geukueh dan beraudiensi dengan manajemen PT Pelindo Cabang Lhokseumawe, Kamis siang, 7 Oktober 2021.
Yahdi Hasan menjelaskan, Pansus TNKA DPRA berupaya menyusun Raqan Tata Niaga Komunitas Aceh dengan tujuan pelabuhan Krueng Geukueh dapat kembali berdenyut, dengan diekspornya komoditas-komoditas unggulan Aceh, sehingga ejayaan “Kota Petro Dollar” dapat kembali terulang.
“Semua pihak harus bergandengan tangan, bagaimana mencari solusi agar Pelabuhan Krueng Geukueh dapat mengekspor komoditas-komoditas unggulan Aceh. Yang terpenting lagi, label Aceh Termiskin di Sumatera itu harus dihilangkan, dengan cara bagaimana kita meningkatkan perekonomian Aceh dan meningkatkan Pendapatan Asli Aceh (PAA),” lanjut Yahdi Hasan.
Baca Juga:Harga Kopi Gayo Bakal Melonjak, Ini Penyebabnya
Anggota Pansus TNKA DPRA dari Fraksi PPP, Murhaban Makam, mengatakan dirinya sangat menyayangkan pelabuhan-pelabuhan di Aceh bisa maju di era tahun 60 hingga 70-an, di mana saat itu infrastruktur pelabuhan Aceh masih seadanya. Sedangkan saat ini, infrastruktur pelabuhan di Aceh telah lebih baik, namun ekspor Aceh sangat jauh menurun dibandingkan puluhan tahun lalu.
“Semua saranan dan infrastrukturnya sudah memadai, tapi mengapa tidak mau dilirik para pengusaha untuk melakukan ekspor. Ini tentu ada faktor x yang harus sama-sama kita pecahkan dan cari solusinya. Mungkin ada suatu hal yang membuat pengusaha tidak mau melirik pelabuhan ini,” ungkapnya.
Murhaban Makam menambahkan, pihaknya ingin melihat keikhalasan Pelindo untuk memajukan pelabuhan Krueng Geukueh ini. “Jadi, kita tidak boleh menuduh si A salah atau si B salah, tapi bagaimana caranya kita semua berpikir mencari solusi agar para pengusaha mau mengekspor barangnya dan menghidupkan pelabuhan ini,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Pansus TNKA, Tantawi, mengatakan pihaknya akan menampung saran-saran dan masukan tersebut, untuk dibahas nantinya dalam perumusan dan penyempurnaan Raqan TNKA.
“Semoga saja, kami dapat segera merampungkan rancangan qanun ini, dengan harapan menjadi regulasi yang bermanfaat untuk masyarakat Aceh dan meningkatkan perekonomian Aceh ke depannya. Untuk itu, kami juga mengharapkan dukungan dari semua pihak agar rancangan qanun ini, dapat dirumuskan secara sempurna dan tidak hanya menjadi pajangan nantinya jika qanun ini disahkan,” harapnya.
Dalam kunjungan itu ikut serta sejumlah anggota Pansus TNKA lainnya yakni Tantawi dari Fraksi Partai Demokrat, Rijaluddin dan MJ Romen dari Fraksi PKB-PDA, Murhaban Makam dan Zaini Bakri dari Fraksi PPP, Kartini dari Fraksi Gerindra, Nova Zahara dari Fraksi PKS, tenaga ahli dari akademisi Universitas Syiah Kuala Dr Muhammad Abrar dan Dr Syukri Abdullah, serta Perancang Perundang-undangan Kanwil Kemenkumham Afriandi MS.
Selain itu, Pansus TNKA juga didampingi sejumlah tim SKPA yakni perwakilan Dinas Perhubungan Aceh, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Dinas Perikanan Aceh, Dinas ESDM Aceh, serta Biro Ekonomi Setda Aceh. Para rombongan Pansus TNKA DPRA diterima Manajer Bisnis PT Pelindo Lhokseumawe Bukhari didampingi Kepala Syahbandar Lhokseumawe, Azwar.[]
