Senin, Juni 24, 2024

HUT Ke-50 Aceh Tenggara,...

KUTACANE - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Aceh Tenggara membuka stan pelayanan...

Atlet KONI Aceh Rebut...

BANDA ACEH - Prestasi mengesankan ditoreh atlet binaan KONI Aceh yang dipersiapkan untuk...

Realisasi Pendapatan Asli Aceh...

BANDA ACEH - Realisasi Pendapatan Asli Aceh (PAA) tahun 2019-2023 melampaui target. Akan...

Judi Online: Antara Frustasi...

Oleh: Muhammad Syahrial Razali Ibrahim, Dosen Fakultas Syariah IAIN LhokseumawePemberitaan judi online akhir-akhir...
BerandaBerita AcehPanwaslih Bireuen Ingatkan...

Panwaslih Bireuen Ingatkan ASN Tidak Berpolitik Praktis, dan Bijak Bermedsos di Tahun Politik

BIREUEN – Panitia Pengawasan Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Bireuen mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) agar bijak menggunakan media sosial terutama di tahun politik. ASN secara regulasi sudah ditegaskan dilarang untuk terlibat dalam politik praktis dan mendukung calon tertentu dalam penyelenggaraan pemilu.

Anggota Panwaslih Bireuen, Baihaqi dalam keterangan tertulisnya Jumat, 17 November 2023, mengatakan ASN terikat dengan aturan dan regulasi yang ada agar tidak berpolitik praktis dan tak mendukung peserta pemilu tertentu, baik di lingkungan kerja maupun di lingkungan masyarakat termasuk di dunia maya atau media sosial (medsos).

“Panwaslih Bireuen bersama jajaran senantiasa melakukan pengawasan dalam penyelenggaraan pemilu termasuk penyisiran di media sosial, kami mengawasi apakah ASN berkomentar yang nadanya mengajak, berbagi konten kampanye di akun-akun media sosial peserta pemilu,” jelas Baihaqi.

Baihaqi menambahkan bagi ASN yang ditemukan mendukung dan mengkampanyekan calon tertentu termasuk di medsos akan direkomendasikan ke instansi terkait untuk diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

“ASN memang memiliki hak pilih dalam pemilu tapi tetap harus menjaga netralitasnya, dilarang memihak, mengajak dan mendukung calon tertentu. Jika ditemukan memihak dan terlibat dalam politik praktis, sanksi hukumnya bisa sampai pada pemecatan,” tegas Baihaqi.

Salah satu fokus Panwaslih dalam pengawasan pemilu, kata Baihaqi, mengawasi netralitas ASN. Secara prinsip ini bertujuan menghindari penyalahgunaan sumber daya untuk tujuan politik, menjaga integritas kompetisi politik, dan melindungi kepentingan publik. Selain itu untuk memastikan Pemilu 2024 berlangsung adil dan bebas dari intervensi.

“Baru-baru ini untuk menegaskan netralitas ASN telah ada Surat Keputusan Bersama (SKB) yang ditandatangani beberapa instansi seperti Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Dalam Negeri, Komisi Aparatur Sipil Negara, Badan Kepegawaian Negara, dan Bawaslu,” kata Baihaqi.

Baihaqi juga berharap masyarakat dan elemen sipil lainnya ikut berpartisipasi mengawasi proses penyelenggaraan pemilu di Bireuen khususnya, termasuk pengawasan tentang netralitas ASN.

“Dengan adanya partispasi masyarakat pengawasan yang dilakukan lebih optimal. Bagi masyarakat yang menemukan adanya dugaan pelanggaran, misalnya ketidaknetralan ASN, silakan sampaikan kepada kami agar bisa kami tindaklanjuti,” pungkasnya.[](ril)

Baca juga: