BerandaNewsPartai Demokrat Nilai Diperlakukan Tak Adil

Partai Demokrat Nilai Diperlakukan Tak Adil

Populer

JAKARTA — Sekjen DPP Partai Demokrat Hinca Pandjaitan mengatakan, pihaknya merasa ada partai tertentu yang ingin menggerus suara kader Partai Demokrat yang diusung menjadi kepala daerah. Setelah pilkada DKI, Hinca menyebutkan kini Papua dan Kalimantan Timur menjadi sasaran.

“Demokrat meminta negara tidak boleh absen mengawasi pada putaran pilkada yang akan berlangsung pada 2018 mendatang. Karena ada 171 pilkada dan di antaranya 17 pemilihan gubernur,” ujar Hinca dalam jumpa pers yang digelar usai rapat tertutup pengurus DPP dengan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor DPP PD di Jakarta Pusat, Rabu malam, 3 Desember 2017.

Partai Demokrat meminta seluruh kadernya bersama rakyat Indonesia yang mencintai demokrasi agar segera menghentikan tindakan yang dinilai tidak adil dan sewenang-wenang tersebut.

Hinca menjelaskan, pada pilkada DKI lalu pasangan Agus Harimuti Yudhoyono-Sylviana Murni yang diusung Partai Demokrat 'diganggu' dengan pemeriksaan Sylviana dan suaminya yang akhirnya suara pasangan ini tergerus tajam. 

“Fakta kedua penyerangan ke rumah Ketua Umum Partai demokrat, ketiga fitnah yang dilakukan Antasari Azhar. Semua sudah kami laporkan ke penegak hukum namun hingga kini tidak diproses. Itu soal pilkada DKI,” ujar Hinca.

Hinca juga mengatakan, fitnah yang paling keji adalah tudingan yang menyebut Ketua Umum Partai Demokrat SBY mendanai aksi 411 dan 212, padahal faktanya tidak ada dan tidak berdasar.

“Kami punya buku putih untuk ini yang nanti akan kami beberkan, agar tidak terulang lagi pada masa-masa mendatang,” jelas Hinca.

Perlakuan tidak adil lainnya kata dia dialami Syaharie Jaang, cagub Kaltim yang merupakan ketua DPD PD Kaltim yang dipanggil partai politik tertentu sebanyak delapan kali dan diminta untuk berpasangan dengan Kapolda Kaltim Irjen Pol Safaruddin, tetapi ditolak lantaran Jaang sudah memiliki pasangan sendiri.

“Pada 25 Desember 2017 lalu, Jaang mendapat telepon dari kapolda yang menanyakan apakah mungkin berpasangan, tentu ditolak karena Jaang sudah punya calon wagub sendiri,” ujar Hinca.

Akibatnya, jelas Hinca lagi, pada 26 Desember 2017 sudah ada laporan di Bareskrim dan tanggal 27 Des ada surat panggilan diperiksa tanggal 29 Desember 2017, namun pengacara minta ditangguhkan.

“Tanggal 29 Desember 2017 ada lagi pemanggilan untuk diperiksa tanggal 2 Januari 2018, Demokrat menjunjung tinggi dan menghormati hukum, dan hari ini beliau selesai diperiksa didampingi kuasa hukum dari DPP Demokrat,” lanjutnya.

Hinca menjelaskan kondisi itu sangat mengkhawatirkan Partai Demokrat, karena masih ada pilkada-pilkada yang lainnya.

“Kondisi itu tidak bisa dibiarkan dan harus dihentikan. Kepada kader partai bersama dengan masyarakat pencinta demokrasi harus menhentikan ketidak adilan dan kesewenang-wenangan,” kata Hinca.[]

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita terkait

Berita lainya