Kamis, Juli 25, 2024

BI Lhokseumawe Gelar ToT...

LHOKSEUMAWE - Kantor Perwakilan Bank Indonesia Lhokseumawe bersama Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kota...

PPK Sawang: Uang Operasional...

ACEH UTARA - Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sawang di bawah Komisi Independen Pemilihan...

Cari HP di Bawah...

Mencari HP dengan harga terjangkau namun tetap memiliki performa yang handal memang bisa...

Siswa Diduga Keracunan Selepas...

SIGLI - Jumlah siswa yang dirawat akibat dugaan keracunan setelah konsumsi nasi gurih...
BerandaNewsPemerintah Diminta Segera...

Pemerintah Diminta Segera Bayar Ganti Rugi Tanah Masyarakat Blang Pante di Waduk Keureuto

ACEH UTARA – Tokoh masyarakat Gampong Blang Pante, Kecamatan Paya Bakong, meminta Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, BPN dan Balai Wilayah Sungai Sumatera-I mempercepat proses pembayaran ganti rugi tanah warga desa itu di kawasan Waduk Krueng Keureuto.

Hal itu disampaikan Keuchik Gampong Blang Pante, Marzuki Abdullah, dalam keterangan pers diterima portalsatu.com, Sabtu, 30 Januari 2021. Menurut Marzuki, lahan yang akan dibebaskan itu berada dalam wilayah Gampong Blang Pante untuk lokasi bendungan dan pengambilan material konstruksi Waduk Krueng Keureuto.

“Saat ini lahan yang akan dibebaskan tersebut merupakan lahan pertanian masyarakat yang belum ada bangunan apapun. Luasnya kurang lebih 420 hektare,” ujar Marzuki.

Marzuki mengatakan inventarisasi tanah itu telah selesai dilakukan pemerintah. Namun, sampai saat ini belum ada kejelasan kapan kepastian dilakukan pembayaran ganti rugi kepada masyarakat pemilik lahan.

“Ini sudah seringkali dipertanyakan masyarakat mengenai kepastian ganti rugi tersebut. Tetapi tidak dapat memberikan kepastian waktu dilakukan pembayaran, karena itu merupakan kewenangan Pemkab Aceh Utara, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Aceh Utara serta pihak terkait lainnya,” kata Marzuki.

Marzuki menyebut pembangunan Waduk Krueng Keureuto itu untuk mengatasi banjir di Aceh Utara dan tersedianya air irigasi pertanian. “Saya selaku Keuchik berharap Pemkab Aceh Utara, BPN maupun Balai Wilayah Sungai Sumatera-I segera memberikan kepastian kapan dilaksanakan ganti rugi tanah kepada masyarakat,” tuturnya.

Dia juga menyampaikan bahwa sengketa wilayah antara Gampong Blang Pante, Kecamatan Paya Bakong dengan Gampong Plu Pakam, Kecamatan Tanah Luas, sudah lama selesai. Sebab, kedua belah pihak telah musyawarah pada 22 April 2020 yang melahirkan kesepakatan pemilihan peta dasar, yaitu peta topdam tahun 1977 serta bersepakat titik koordinat tapal batas kedua belah pihak.

Kuasa Hukum Keuchik Blang Pante, Zul Azmi Abdullah, S.H., juga meminta Pemkab Aceh Utara, BPN Aceh Utara dan Balai Wilayah Sungai Sumatera-I serta pihak terkait lainnya segera melakukan pembayaran ganti rugi tanah tersebut. “Karena secara yuridis telah ada landasan hukum untuk melakukan pembayaran tanah,” ucapnya.

Menurut dia, soal gugatan perdata terkait sengketa wilayah atau tapal batas dua desa itu sudah ada putusan Pengadilan Negeri (PN) Lhoksukon Nomor: 6/Pdt.G/2020 tanggal 30 April 2020 pada 26 November 2020. “Amarnya (putusan) menyatakan gugatan penggugat (Keuchik Plu Pakam) tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard),” tutur Zul Azmi.

Selain itu, kata Zul Azmi, sudah ada Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Wilayah Gampong Blang Pante, Kecamatan Paya Bakong dengan Gampong Plu Pakam, Tanah Luas, tanggal 8 Januari 2021.

“Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2021 ini telah ditetapkan sehingga sengketa wilayah sudah terselesaikan. Semua pihak harus taat pada peraturan itu,” ucap Zul Azmi.

Tokoh masyarakat Gampong Blang Pante, Sulaiman H., mengatakan pihaknya mendukung penuh pemerintah untuk melanjutkan pembangunan Waduk Krueng Kereuto. Sebab waduk itu sangat dibutuhkan masyarakat.

“Kami berharap dan mendesak Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, BPN serta pihak terkait lainnya agar serius dan cepat menyelesaikan ganti rugi kepada masyarakat pemilik tanah. Selain itu, Pemkab agar segera membangun pilar tapal batas sesuai Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2021 supaya tidak terjadi lagi saling klaim wilayah di kemudian hari. Kita berharap pilar tapal batas ini harus secepatnya dibangun oleh pemerintah,” ujar Sulaiman.[]

Baca juga: