Sabtu, Juli 13, 2024

Jabatan Pj Bupati Aceh...

ACEH UTARA - Masa jabatan Penjabat Bupati Aceh Utara, Dr. Mahyuzar, genap satu...

Panwaslih Aceh Instruksikan Buka...

BANDA ACEH - Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Aceh menginstruksikan Panwaslih Kabupaten/Kota segera membuka...

KAMMI Sebut Perlu Forum...

BANDA ACEH - Pengurus Daerah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Banda Aceh...

Atlet Popda Gayo Lues...

BLANGKEJEREN - Pertandingan POPDA ACEH ke-XVII yang sedang berlangsung saat ini menjadi perhatian...
BerandaNewsPemko Belum Serahkan...

Pemko Belum Serahkan KUPA 2018 dan KUA 2019, Dewan: Ekonomi Stagnan

LHOKSEUMAWE – Pemerintah Kota Lhokseumawe belum menyerahkan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) tahun 2018 kepada DPRK. Pemko ini juga belum menyerahkan KUA dan PPAS 2019 ke dewan.

“Sedang pembahasan di TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah). Mungkin bulan depan (Oktober) sekalian diserahkan (KUPA PPASP 2018 dan KUA PPAS 2019 ke DPRK),” ujar Sekda Lhokseumawe, Bukhari, dihubungi portalsatu.com lewat telepon seluler, Senin, 17 September 2018, siang.

Bukhari menyebutkan, penyerahan Rancangan KUPA PPASP 2018 ke DPRK yang direncanakan pada Oktober mendatang untuk dibahas sampai disetujui bersama, tidak akan terlambat dari jadwal. Sebab, menurut dia, tidak akan banyak terjadi perubahan dalam anggaran 2018.

“Tidak ada proyek-proyek baru (dalam perubahan anggaran 2018), karena tidak ada uang. Anggaran 2018 diprioritaskan untuk membayar kewajiban (utang) kepada pihak ketiga (tahun 2017),” kata Bukhari yang saat dihubungi mengaku sedang berada di Banda Aceh. 

Menurut Bukhari, proyek-proyek baru akan diajukan dalam rancangan anggaran tahun 2019.  “Normal that meudeh golom cit (belum normal sepenuhnya), tapi tentu kondisinya akan lebih baik dibandingkan tahun 2018,” ujar Bukhari saat ditanya apakah anggaran Lhokseumawe tahun 2019 masih “ikat pinggang” atau sudah normal kembali. 

Ekonomi stagnan 

Anggota Badan Anggaran DPRK Lhokseumawe, M. Hasbi, S.Sos., MSM., meminta pemko segera menyerahkan KUPA PPASP 2018 dan KUA PPAS 2019 ke dewan agar dapat dibahas sampai disetujui bersama. “Terutama data keuangan perubahan 2018, karena sekarang sudah hampir berakhir triwulan III tahun anggaran 2018,” kata Hasbi, Senin malam. 

“Mungkin ada hak-hak guru honorer maupun hak-hak (pembayaran utang kepada) pihak ketiga yang belum terselesaikan semuanya dengan APBK murni 2018, nanti bisa secepatnya ditangani dengan perubahan anggaran, jika KUPA PPASP sudah diserahkan, dibahas dan disetujui bersama,” ujar anggota DPRK dari Partai Demokrat ini.   

Oleh karena itu, Hasbi meminta Pemko Lhokseumawe tidak lagi menunda-nunda penyerahan KUPA PPASP 2018 ke dewan lantaran hal itu juga akan memengaruhi kondisi perekonomian masyarakat. Sebab, hasil perubahan anggaran belum bisa dicairkan, bahkan rancangannya pun belum sampai ke dewan.

“Kita lihat saat ini ekonomi masyarakat stagnan, karena APBK murni 2018 diprioritaskan membayar utang, sehingga tidak banyak kegiatan baru yang dikerjakan pemerintah. Kalau pun ada perputaran ekonomi di tengah masyarakat, itu hanya dari hasil penjualan ikan tangkapan nelayan, atau dari hasil panen petani. Sementara kegiatan pembangunan dari pemerintah sangat minim. Hibah dan bansos juga tidak ada, sehingga tidak terjadi perputaran uang,” kata Hasbi.

Menurut Hasbi, meskipun dalam Perubahan APBK 2018 nantinya nihil proyek-proyek baru, tentunya masih ada kegiatan yang belum dilaksanakan pemerintah pada masa APBK murni, yang bisa dikerjakan pada akhir tahun atau P-APBK. “Termasuk misalnya membayar hak-hak guru honorer. Mungkin dengan APBK murni hanya dibayar hak mereka untuk delapan bulan, kemudian sisanya empat bulan lagi bisa dianggarkan di perubahan,” ujarnya.  

Ketentuan menurut Permendagri

Untuk diketahui, KUPA PPASP merupakan cikal bakal untuk melahirkan Rancangan Qanun tentang Perubahan APBK (Raqan P-APBK/Rancangan Peraturan Daerah atau Ranperda tentang P-APBD). 

Dalam Lampiran Permendagri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018, disebutkan, “Persetujuan  bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 ditetapkan paling lambat akhir bulan September 2018”.

“Dalam hal persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 ditetapkan setelah akhir bulan September 2018, maka Pemerintah Daerah tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018”.

Adapun Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan Perubahan APBD 2018, sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Permendagri itu: Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan KUPA dan PPASP, paling lambat minggu II Agustus 2018; Penyampaian Rancangan Perda tentang Perubahan APBD kepada DPRD, paling lambat minggu II September 2018; Pengambilan persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah, paling lambat tiga bulan sebelum tahun tahun anggaran brakhir. Artinya, akhir September 2018 harus disetujui bersama Ranperda P-APBD (Raqan P-APBK) 2018. (Lihat: Permendagri No. 33 Tahun 2017)

Sementara itu, dalam Lampiran Permendagri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2019, disebutkan, Kepala Daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran  2019 paling lambat satu bulan sebelum dimulainya tahun anggaran 2019. 

Oleh karena itu, Pemerintah Daerah harus memenuhi jadwal proses penyusunan APBD 2019, mulai dari penyusunan dan penyampaian Rancangan KUA dan PPAS kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati  bersama paling lambat minggu I Agustus 2018.

Selanjutnya, KUA dan PPAS yang sudah disepakati bersama akan menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk  menyusun, menyampaikan dan membahas Ranperda tentang APBD 2019 antara pemerintah daerah dengan DPRD sampai dengan tercapainya persetujuan bersama antara Kepala  Daerah dengan DPRD terhadap Ranperda tentang APBD 2019, paling  lambat 30  Nopember  2018,  sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 312 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Adapun Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan APBD 2019, sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Permendagri itu: Penyampaian Rancangan KUA dan PPAS oleh Kepala Daerah kepada DPRD, paling lambat minggu II Juli 2018; Penyampaian Ranperda tentang APBD kepada DPRD, paling lambat minggu I September bagi daerah yang menerapkan lima hari kerja per minggu, dan paling lambat minggu III September bagi daerah yang menerapkan enam hari  kerja per minggu. (Lihat: Permendagri No. 38 Tahun 2018)[](idg)

Baca juga: