BANDA ACEH Pengamat Ekonomi Unsyiah Rustam Effendi menilai ada dua persoalan yang menjadi faktor terhambatnya implementasi APBA 2017. Belum tuntasnya persoalan pilkada dan mutasi pejabat eselon II terutama para kepala SKPA yang berujung polemik. Akibat terhambatnya pelaksanaan kegiatan-kegiatan bersumber dari APBA dinilai akan berefek terhadap pertumbuhan ekonomi Aceh yang melambat.
Yang jadi masalah adalah pasca-pilkada, kita tidak bisa fokus untuk realisasi APBA atau implementasi APBA, karena terkendala dengan persoalan pilkada begini termasuk persoalan mutasi itu. Inikan kendalanya jadi lebih berganda. Pilkada kita belum tuntas, belum sepenuhnya selesai, ditambah dengan pergantian (kepala) SKPA yang banyak polemik. Kendalanya ke APBA yang tidak terimplementasi, ujar Rustam Effendi kepada portalsatu.com di Warung Kopi Solong Ulee Kareng, Banda Aceh, Selasa, 21 Maret 2017, sore.
Rustam menyebut kondisi ini akan berefek terhadap kegiatan yang bersifat belanja pembangunan tidak bisa berjalan seperti diharapkan. Impact-nya kepada masyarakat. Kalau tidak ada (realisasi) belanja, tidak ada injeksi modal pada masyarakat. Inikan ada proyek, berarti ada uang, kalau ini terkendala maka tidak bisa dijalankan, sehingga injeksi modal terhadap masyarakat tidak ada, katanya.
Menurut dia, kegiatan usaha pihak swasta dan masyarakat bergantung kepada injeksi modal dari anggaran daerah melalui kegiatan-kegiatan di bawah SKPA-SKPA. Apabila implementasi APBA terhambat, berpengaruh terhadap pertumbuhan perekonomian. Ini yang tidak dipahami oleh pemimpin kita, ujar Rustam.
Rustam mencontohkan, pengadaan bibit atau benih termasuk peralatan kerja untuk petani dan nelayan, belanja bantuan modal usaha bagi pedagang, dan pelaku usaha kecil menengah. Selain itu, pembangnuan jalan dan jembatan yang juga berkaitan dengan upah para pekerja proyek tersebut.
Apabila semuanya tidak berjalan dalam masa yang telah kita tetapkan, semuanya ini akan membawa efek kepada
terbatasnya pendapatan atau daya ungkit ekonomi. Kalau ini kejadiannya, maka lamban pertumbuhan ekonomi kita. Apa yang diproduksi nggak bisa berjalan secara maksimal, kata Rustam.
Rustam menyebut lapangan kerja bagi sebagian masyarakat tidak akan tersedia jika pembangunan jalan, jembatan, dan proyek infrastruktur lainnya bersumber dari APBA belum dilaksanakan. Lapangan kerja kan tidak mungkin bisa dibuka kalau misalnya jalan tidak dibuat, jembatan tidak dibangun, bantuan modal usaha tidak ada. Ini efeknya apa? Bahkan, makin banyak yang menganggur, dan makin banyak warga miskin. Tingkat kemiskinan semakin tinggi, ujarnya.
Soal sengketa pilkada di Aceh, Rustam menilai sebetulnya perkara tersebut akan selesai. Akan tetapi, Pemerintah Aceh mestinya jangan disibukkan dengan persoalan lainnya, seperti pergantian para kepala SKPA yang menciptakan dualisme kepemimpinan.
Berarti ada dualisme pengguna anggarannya, apakah kepala yang lama atau yang baru dilantik ini. Aspek hukum menentukan itu, tidak bisa misalnya langsung menjalankan program, nggak bisa langsung mengeksekusi, menjalankan proyek-proyek, siapa pemenangnya (tender pengadaan barang/jasa). Karena apa, karena masih pakek skema yang lama. Yang lama atau yang baru yang sah? Itu harus jelas. Kalau langsung dipaksakan akan terkena aspek hukum nanti. Hal itu menjadi kendala utama yang menjadi hambatan pasca-pilkada, katanya.
Rustam melanjutkan, sebetulnya kalau pilkada berjalan mulus, tanpa ada hal-hal yang mengganggu, penetapan gubernur, bupati, dan wali kota bisa secepatnya, sehingga setiap SKPA dan SKPK bisa mengeksekusi proyek. Namun, kata dia, kondisi saat ini, implementasi proyek-proyek itu menjadi terkendala. Selain masih ada sengketa pilkada, diperparah dengan kebijakan gubernur memutasi para kepala SKPA. Jadi, kita sudah jatuh ketimpa tangga lagi, ujar Rustam.
Itu sebabnya, menurut Rustam, untuk membangkitkan perekonomian Aceh, butuh komitmen kuat para pemimpin pemerintahan. Ke depan komitmen pemimpin harus kuat, komitmen pemegang kancah politik harus kuat, mulai dari gubernur, anggota dewan (DPRA dan DPRK), bupati, wali kota itu harus kuat. Tugas kita adalah membangun, melayani masyarakat, jangan disibukkan dengan hal-hal yang tidak perlu. (Jabatan) itu amanah dan tanggung jawab, tidak ada guna apapun kalau tidak ada komitmen, katanya.[]
Laporan Taufan Mustafa