ACEH UTARA – Komite Peralihan Aceh (KPA) Wilayah Samudera Pasai menggelar doa bersama dan santunan anak yatim dalam rangka memperingati 19 tahun Damai Aceh di Kantor Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh Kabupaten Aceh Utara, di Kecamatan Samudera, Kamis, 15 Agustus 2024.
Kegiatan itu dihadiri jajaran Komite Peralihan Aceh/Partai Aceh (KPA/PA) Aceh Utara, ulama, dan para mantan kombatan. KPA Samudera Pasai menyantuni 17 anak yatim secara simbolis.
Panglima KPA Wilayah Samudera Pasai, Tgk. H. Abu Bakar Latif akrab disapa Abu Len, kepada wartawan mengatakan peringatan Damai Aceh atau MoU Helsinki ini penting untuk mengenang sejarah perjuangan Aceh masa lalu. “Terlebih bagi generasi anak bangsa Aceh harus mengetahui tentang perjuangan ini bagaimana bisa meraih perdamaian antara GAM dan Pemerintah RI”.
Menurut Abu Len, sejauh perdamaian ini berlangsung belum terealisasi secara penuh butir-butir MoU Helsinki yang telah disepakati. “Banyak sisi tidak tercapai. Untuk itu, kami terus memperjuangkan demi kepentingan rakyat Aceh,” katanya.
Abu Len menyebut Partai Aceh salah satu jembatan untuk bisa mempertahankan hak-hak rakyat Aceh. “Jadi, jangan ada yang beranggapan kita ini tidak memikirkan untuk kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Abu Len berharap pemerintah pusat agar lebih memerhatikan untuk pembangunan Aceh baik ekonomi maupun infrastruktur. “Sisi lain, sebenarnya banyak hal harus diperbaiki, terutama sumber daya manusia sangat penting dalam menjalankan roda pemerintahan melalui Partai Aceh”.
“Karena lahirnya PA itu merupakan kekhususan untuk Aceh. Maka lewat partai lokal ini kita memperjuangkan aspirasi atau hak wewenang bagi Aceh,” ucap Abu Len.
Abu Len berharap Aceh terus berkembang dan maju di masa akan datang dan perdamaian tetap terjaga dengan baik agar masyarakat bisa merasakan kesejahteraan. “Mari bersama-sama membangun Aceh ke depan,” ujarnya.
Ulee Sago Tgk. Chik Di Buloh, Arafat Ali, mengatakan peringatan Damai Aceh pada dasarnya bukan hanya kepentingan bagi KPA/PA atau ekskombatan GAM. “Tetapi ini perlu ikut serta juga dari unsur Forkopimda atau pemerintah daerah dalam memeriahkan Hari Damai Aceh setiap tanggal 15 Agustus”.
“Mungkin ke depan dalam pembahasan anggaran di tingkat DPRK Aceh Utara akan kita berikan masukan kepada Pemkab supaya dianggarkan untuk peringatan Hari Perdamaian Aceh,” kata Arafat yang juga Ketua DPRK Aceh Utara.
Arafat berharap pemerintah pusat agar fokus menyelesaikan implementasi butir-butir MoU Helsinki. Menurutnya, jika Gubernur Aceh dari Partai Aceh ke depan bersama DPRA akan lebih fokus dalam menyelesaikan permasalahan di Aceh, dan memperjuangkan implementasi butir-butir MoU tersebut untuk kepentingan masyarakat.[]