ACEH UTARA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Utara memperpanjang status tanggap darurat penangganan banjir dan longsor, sejak18 hingga 31 Desember 2020 mendatang.
Dalam masa tanggap darurat bencana alam itu, BPBD Aceh Utara masih terus melakukan pendataan fasilitas atau infrastruktur yang rusak akibat banjir beberapa waktu lalu.
Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Aceh Utara, Dr. A. Murtala, kepada wartawan, Selasa, 22 Desember 2020.
Murtala mengatakan pertimbangan dilakukan perpanjangan status tanggap darurat bencana alam, karena berdasarkan laporan pihak BMKG bahwa potensi hujan di wilayah Aceh Utara dan Bener Meriah masih tinggi diperkirakan sampai Januari 2021. Selain itu, laporan dari posko-posko BPBD yang ada di Aceh Utara juga masih adanya kemungkinan meningginya kembali debit air sungai-sungai di wilayah tersebut.
“Bahkan baru-baru ini ada kejadian longsor di dua titik. Di Gampong Samakurok, Kecamatan Tanah Jambo Aye, terjadi longsor di jalan yang menghubungkan dengan Kecamatan Baktiya. Kemudian, longsor di Gampong Mane Tunong, Kecamatan Muara Batu, mengakibatkan salah satu rumah warga menjadi korban. Penghuni rumah itu sudah mengungsi ke tempat keluarganya untuk sementara waktu,” kata Murtala.
Menurut Murtala, saat ini tim di lapangan masih menanggulangi terhadap kondisi warga yang terisolir akibat jembatan ambruk diterjang banjir di Kecamatan Geureudong Pase. Jembatan itu menjadi penghubung dengan Kecamatan Meurah Mulia dan Tanah Luas. Tim BPBD masih mendirikan posko sementara dengan menempatkan personel dan perahu karet untuk membantu menyeberangkan warga karena jembatan yang terputus itu satu-satunya jalur akses bagi masyarakat sekitar.
“Kita sampai saat ini masih memfokuskan terhadap pendataan. Karena ketika terjadi banjir beberapa hari lalu, itu tidak semua fasilitas infrastruktur yang rusak dapat dilakukan pendataan dengan baik. Begitu juga dengan lahan-lahan pertanian, maka fokus pertama masih pada pendataan terhadap kerusakan-kerusakan yang terjadi,” ungkap Murtala.
Di samping itu, lanjut Murtala, beberapa titik tanggul yang jebol dilakukan perbaikan secara darurat oleh BPBD. Namun, ada pula tanggul sungai yang diperbaiki secara swadaya masyarakat. Semua infrastruktur yang rusak akibat banjir itu didata untuk dapat disampaikan ke Kementerian PUPR.
“Kita mengimbau kepada masyarakat yang selama ini menjadi daerah rawan banjir di Aceh Utara, tetap waspada terhadap cuaca buruk yang kemungkinan terjadi. Sejauh ini posko induk di BPBD masih aktif dalam hal penanggulangan bencana, juga ada posko pada titik tertentu agar dapat menerima pelaporan cepat. Sehingga akan bisa kita melakukan penanganan secara cepat,” ujar Murtala.[]
