IDI – Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh beserta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan kabupaten/kota se-Aceh berkomitmen akan berkolaborasi meningkatkan dunia literasi digital dan kejayaan arsip di Aceh.
Hal ini mencuat saat penutupan kegiatan rapat koordinasi teknis (Rakornis) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh di Hotel The Royal Idi, Aceh Timur, Jumat, 12 Agustus 2022.
Rakornis ini ditutup Kapusdatin Perpusnas Dr. Taufiq A. Gani, didampingi Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, Zulkifli, S.Pd., M.Pd.
Taufiq A. Gani mengingatkan perlunya koordinasi dan sinkronisasi program perpustakaan antara pusat dan daerah, terutama pengelolaan naskah langka, penerapan Standar Nasional Perpustakaan, dan katalog online.
“Perpusnas RI mengharapkan perhatian Pemerintah Provinsi/Kab/Kota di Aceh terhadap beberapa hal yaitu penyelamatan dan perawatan naskah kuno yang masih sangat banyak di Aceh, penerapan Standar Nasional Perpustakaan (SNP) juga belum menggembirakan di mana terlihat masih banyak sekali perpustakaan di Aceh tidak terakreditasi, atau berakreditasi C, serta akses ke katalog perpustakaan kabupaten kota yang juga banyak yang belum online,” kata Taufiq.
Taufiq mengatakan Perpustakaan Nasional sedang menggodok alokasi anggaran untuk pembangunan gedung layanan perpustakaan yang baru di tiga kabupaten/kota di Aceh, yakni Sabang, Aceh Tengah, dan Simeulue dengan anggaran masing-masing Rp10 miliar. “Kita usahakan akan diakomodir melalui DAK. Juga kita rencanakan perluasan gedung pembangunan di Kota Subulussalam dan Langsa senilai 4,5 miliar,” ujarnya.
Taufiq mengharapkan hal ini menambah motivasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Aceh dan kabupaten/kota dalam hal meningkatkan dunia literasi dan layanan perpustakaan di Aceh.
“Dana DAK Perpusnas tahun 2023 untuk Aceh, diusulkan naik hampir 2 kali lipat, yaitu 41 miliar, dibanding tahun 2022 sebesar 21 miliar,” tambahnya.
Secara khusus Taufiq sebagai koordinator nasional pelaksanaan pendataan perpustakaan melalui dana dekonsentrasi tahun 2022 mengapresiasikan pencapaian 2 kabupaten yaitu Pidie dan Tamiang yang terlihat dominan dalam penyelesaian tugas pendataan dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Aceh.
Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh Zulkifli, S.Pd., M.Pd., mengatakan Rakornis tersebut menghasilkan beberapa rekomendasi, di antaranya menyampaikan surat kepada Gubernur Aceh agar mengingatkan para Bupati/Wali Kota se-Aceh supaya mengalokasikan anggaran untuk pembangunan gedung depo arsip.
“Peserta rakor juga sepakat akan menerapan aplikasi SRIKANDI terlaksana dengan baik di seluruh Kabupaten/Kota se-Aceh, dengan target selesai pada tahun 2024,” ujarnya.
Selain itu memastikan pengembangan dan peningkatan penggunaan aplikasi ipustaka Aceh melalui sosialisasi dan kampanye literasi di seluruh Kabupaten/Kota se Aceh.
Peningkatan kapasitas SDM Fungsional Pustakawan dan Arsiparis melalui Diklat, Bimtek, pelatihan, seminar, yang difasilitasi provinsi, khususnya melalui Diklat penciptaan arsiparis dan pustakawan.[](ril)