LHOKSEUMAWE – Puluhan mahasiswa Unimal, STAIN Malikussaleh, Politeknik Negeri Lhokseumawe, Akkes Pemkab Aceh Utara dan HMI Aceh Utara menemui anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Utara, Selasa, 17 Januari 2017 sore di gedung dewan setempat.
Pertemuan itu membahas plot anggaran yang diberikan Pemerintah Aceh Utara untuk beasiswa pendidikan melalui Majelis Pendidikan Daerah (MPD) dalam RAPBK 2017 dinilai minim.
Amatan portalsatu.com, puluhan mahasiswa itu diterima langsung oleh Abdul Muthaleb alias Taliban dan Mulyadi CH. Keduanya merupakan Wakil Ketua DPRK Aceh Utara, sementara dari pihak pemerintah hadir Kepala DPKKD, M. Nasir dan Kepala MPD Aceh Utara, Ibrahim Bewa.
Dalam pertemuan itu, mahasiswa mempertanyakan ploting anggaran beasiswa yang sangat minim pada RAPBK 2017 untuk beasiswa pendidikan.
Plt. Ketua BEM Unimal Zahri Abdullah, mengatakan pihaknya beraudiensi dengan wakil rakyat untuk mempertanyakan minimnya anggaran beasiswa tugas akhir mahasiswa dan santri. Karena plot tahun ini dinilai sangat sedikit dibandingkan dengan tahun lalu, padahal ini merupakan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM).
Untuk mobil baru Bupati-Wakil Bupati Aceh Utara dan mobil dinas Asisten I hampir Rp2 miliar. Kita harapkan eksekutif dan legislatif harus pro pada peningkatan kualitas pendidikan bukan malah sebaliknya, sebut Zahri.
Menurut Zahri, data yang mereka peroleh dari Majelis Pendidikan Daerah (MPD), proposal bantuan pendidikan untuk mahasiswa sebanyak 1.000 lebih yang sudah terverifikasi 911 dari mahasiswa Aceh Utara yang kuliah di Aceh maupun luar Aceh. Namun dalam RAPBK 2017 yang sedang dibahas bersama DPRK Aceh Utara dianggarkan masing-masing Rp 500 juta untuk mahasiswa dan santri.
Sedangkan tahun lalu angggarannya Rp1 miliar lebih. “Dengan anggaran sedemikian berapa jumlah tiap mahasiswa terima beasiswa, jangankan untuk lanjutkan skripsi untuk beli mesin print out saja tidak cukup.”
Zahri menyebutkan seharusnya pemerintah biasa menganggarkan sesuai standar kebutuhan tingkatan mahasiswa baik itu DIII, S1, S2, S3 dan santri. Menurutnya, jangan memplotkan anggaran tanpa melihat kebutuhannya, ini sangat disayangkan sebab amanah UUD.
Kami minta agar pemerintah serius menanggapi hal ini. APBK 2017 belum disahkan cobalah duduk bersama untuk merealisasi apa yang kami harapkan, sebut Zahri.
Sementara itu, Ketua HMI Aceh Utara dan Lhokseumawe, Safwadi menilai ada kerancuan dalam penganggaran dana beasiswa tersebut.
Harusnya dalam kebutuhan dengan anggarankan harus seimbang. Masak mahasiwa sebanyak itu tapi anggarannya sedikit. Mau dibagi berapa tiap orangnya. Ke depan, harusnya MPD dengan sigap melihat hal itu. Harus ada tata kelola yang baik dan benar, sebut Safwadi.[]