Sabtu, Juli 13, 2024

Besok, Mahyuzar akan Terima...

ACEH UTARA - Dr. Mahyuzar, M.Si., akan menerima Surat Keputusan (SK) Mendagri tentang...

Jabatan Pj Bupati Aceh...

ACEH UTARA - Masa jabatan Penjabat Bupati Aceh Utara, Dr. Mahyuzar, genap satu...

Panwaslih Aceh Instruksikan Buka...

BANDA ACEH - Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Aceh menginstruksikan Panwaslih Kabupaten/Kota segera membuka...

KAMMI Sebut Perlu Forum...

BANDA ACEH - Pengurus Daerah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Banda Aceh...
BerandaNewsPolda Aceh Dinilai...

Polda Aceh Dinilai Belum Sentuh Aktor Kasus Beasiswa, Ini Catatan Kritis MaTA

BANDA ACEH – Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) menyampaikan catatan kritis terhadap Polda Aceh yang telah mengumumkan penetapan tujuh tersangka dugaan korupsi beasiswa bersumber dari APBA 2017.

“Pertama, penetapan tersangka terhadap kasus korupsi beasiswa yang telah diumumkan oleh Polda Aceh, terfokus pada “oknum pelaku” di level kebijakan administrasi, dan belum menyentuh pada aktor “pemilik modal” yang terlibat sejak awal dari perencanaan, penganggaran, dan mengusul nama-nama penerima beasiswa,” kata Koordinator MaTA, Alfian, dalam keterangannya dikirim kepada portalsatu.com, Rabu, 2 Maret 2022, siang.

“Kedua, ada 23 orang dengan istilah mareka, koordinator/perwakilan dari anggota DPRA yang memiliki kewenangan dalam kasus beasiswa kepada mahasiswa. Hemat kami, lahirnya istilah koordinator/perwakilan anggota DPRA, berdasarkan perintah atau desain aktor. Karena ditingkatan tersebut pemotongan/korupsi beasiswa terjadi,” ungkap aktivis LSM antikorupsi itu.

Menurut Alfian, “koordinator/perwakilan” tersebut tidak dikenal dalam administrasi negara atau daerah. Sehingga Polda Aceh penting dan patut mengembangkan penyidikan berlanjut terhadap keberadaan 23 orang tersebut. “Siapa yang memberikan kewenangan bagi mareka dan atas perintah siapa,” ujarnya.

Ketiga, dalam penetapan tersangka yang telah diumumkan, atas inisial RK, disangkakan bukan atas sebagai koordinator/perwakilan dari anggota DPRA. Akan tetapi, kata Alfian, inisial tersebut sebelumnya juga menerima beasiswa pendidikan dan kembali mendapatkan beasiswa di tahun 2017.

“Karena menerima dua kali beasiswa dan ini bertentangan dengan Pergub 58 Tahun 2017. Pertanyaannya adalah atas inisial tersebut, siapa anggota DPRA yang telah memerintahkan RK,” Alfian mempertanyakan.

Keempat, kasus korupsi beasiswa Aceh secara konstruksi kasus tidak akan selesai kalau ada upaya aktor “diselamatkan”. Seharusnya, kata Alfian, kemauan yang kuat bagi Polda untuk mengusut secara utuh aktornya, sehingga tidak meninggalkan pesan pada publik, kalau politikus atau orang berpengaruh tidak dapat tersentuh hukum. Dia menilai hal ini sangat berimplikasi pada kepercayaan publik.

“Padahal modus pemotongan dalam kasus kejahatan luar biasa ini dengan sangat mudah untuk mengusutnya,” kata Alfian.

Kelima, MaTA mempertanyakan kepada Polda Aceh, apa urgensinya sehingga kasus korupsi beasiswa tidak diusut secara utuh, dan upaya “mengamankan” aktor sejak awal sangat kelihatan (sudah tiga kepemimpinan Polda). Padahal, kata Alfian, publik sudah sangat sabar menunggu atas kinerja penyelidikan dan penyidikan kasus tersebut, dan ini menjadi tanda tanya publik sejak dulu.

Keenam, perlu political will yang kuat untuk Kapolda Aceh dalam menyelesaikan kasus korupsi beasiswa secara utuh. “Dan kami percaya kasus korupsi tersebut tidak berdiri pada orang-orang di level kebijakan administrasi saja, tetapi sebagai “pemilik modal” aktor patut ditetapkan tersangka sehingga rasa keadilan tidak selalu tercederai, dan pelaku juga tidak tersandera oleh kasus tersebut,” pungkas Alfian.

Diberitakan sebelumnya, Polda Aceh menetapkan tujuh tersangka kasus dugaan korupsi beasiswa bersumber dari APBA tahun 2017 melalui gelar perkara, di Mapolda Aceh, Selasa, 1 Maret 2022.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Aceh, Kombes Sony Sonjaya, melalui Kabid Humas Kombes Winardy megatakan di dalam gelar perkara, tujuh orang dinilai memenuhi unsur untuk dijadikan tersangka atas kasus korupsi dana pendidikan tersebut.

Tujuh orang tersebut berinisial SYR selaku Pengguna Anggaran (PA), FZ selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), RSL selaku KPA, FY sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), SM, serta RDJ dan RK sebagai koordinator lapangan (Korlap).

“Berdasarkan hasil gelar perkara, tujuh orang dinilai cukup unsur untuk ditetapkan sebagai tersangka,” kata Winardy dalam keterangannya, Rabu, 2 Maret 2022, pagi.

Pihak kepolisian juga sudah melaporkan gelar perkara penetapan tersangka tersebut baik ke Bareskrim Polri maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).[](nsy)

Baca juga: