ACEH UTARA – Polres Aceh Utara telah memetakan lima kecamatan dari 15 kecamatan di wilayah hukumnya terdapat Tempat Pemungutan Suara (TPS) masuk kategori rawan pada Pemilu 2024.
Hal itu disampaikan Kapolres Aceh Utara, AKBP Deden Heksaputera, melalui Kabag Ops Kompol Firdaus Jufrida, kepada wartawan, Rabu, 18 Oktober 2023.
Firdaus menjelaskan potensi sangat rawan diklasifikasikan berdasarkan jarak tempuh antara TPS dengan kantor kepolisian terdekat, jaringan komunikasi, jarak tempuh apakah harus melewati pegunungan atau arungi sungai, dan potensi adanya intimidasi. Hasil analisa pihaknya terdapat lima kecamatan yang potensi sangat rawan untuk Pemilu 2024.
Firdaus menyebut lima kecamatan itu Paya Bakong, Tanah Jambo Aye, Langkahan, Cot Girek, dan Tanah Luas. Namun, TPS masuk kategori rawan itu tidak di semua gampong dalam lima kecamatan tersebut. Artinya, ada titik-titik tertentu, tapi data ini bisa saja menjadi berkurang maupun bertambah sesuai hasil analisa di lapangan.
“Didukung lagi beberapa potensi-potensi yang sudah pernah terjadi seperti adanya intimidasi, kriminalitas yang muncul baik berupa kriminalitas umum ataupun mengarah kepada tindak pidana pemilu. Ini juga menjadi salah satu rangkaian analisa untuk mengkategorikan wilayah-wilayah tersebut sangat rawan,” kata Firdaus.
Menurut Firdaus, upaya pencegahan sudah banyak dilakukan jajaran Polres Aceh Utara baik secara lintas sektoral ataupun hubungan vertikal dengan pemerintahan. Selain itu, juga bersama penyelenggara pemilu atau Komisi Independen Pemilihan (KIP), serta Panwaslih Aceh Utara berkenaan penentuan terhadap logistik Pemilu 2024.
“Juga nantinya akan melakukan pola pengamanan terhadap komisioner KIP, Panwaslih hingga tingkat kecamatan sebagai upaya pencegahan dari kerawanan itu sendiri,” ujarnya.
Firdaus menambahkan ada forum kerja sama yaitu Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) terdiri dari
Polres Aceh Utara, Kodim, Kejari, KIP, Panwaslih, yang tergabung untuk update perkembangan kasus yang ada.
“Sehingga jika ada terjadi suatu hal yang menjurus kepada pelanggaran pemilu maupun hal lainnya, maka kita mudah untuk berkoordinasi. Kita juga selalu melaksanakan upaya sinergitas dengan TNI yang menjadi stakeholder dalam pengamanan, supaya menjadi aman dan tertib dalam pelaksanaan pemilu,” pungkas Firdaus.[]
