“Salah besar bila seniman hanya dibutuhkan dalam setiap acara para politisi secara instan,” sebut Sarjev.
Kepala Bidang Pemuda, Olahraga dan Budaya, Dewan Pimpinan Pusat Partai Aceh (DPP-PA), Samsul Bahri, akrab disapa Sarjev Hirzy, mengatakan, seniman merupakan urat nadi reformasi.
“Di semua lingkup kehidupan, seniman telah lebih dulu hadir dalam menyuarakan ketimpangan,” kata Sarjev ketika ditemui portalsatu.om, Sabtu, 4 Februari 2023, di Peunayong, Banda Aceh.
Menurutnya, kalangan yang paling melek politik adalah seniman. Para seniman mampu melihat dan menalar kebijakan pemerintah mulai dari yang kecil hingga besar. Dari yang tak kuasa disuarakan oleh orang lain.
Sarjev mengatakan, korelasi antara seniman dan politik begitu erat. Hal itu tidak dapat dipisahkan. Apalagi dalam perjalanan politik Indonesia pasca-kemerdekaan. Buktinya, kata Sarjev, sebelum aksi 98, para seniman telah lebih dulu melakukan gebrakan-gebrakan melalui karya-karya mereka.
“W.S. Rendra dengan puisi kritisnya, Emha Ainun Majid juga melakukan hal yang sama. Sehingga, seniman ini telah melakukan reformasi lebih awal sebelum gerakan mahasiswa muncul,” ucapnya.
Hari ini, sebut Sarjev, antara seniman dan kelompok baperaksi yang melakukan kampanye-kampanye damai ataupun isu-isu yang menurut mereka begitu seksi dihembuskan ke publik tidak lepas dari bentuk-bentuk literatur kebudayaan. “Aksi tanpa ada unsur-unsur kebudayaan akan semu,” ujarnya.
Ia mencontohkan, bagaimana kemudian literatur di baliho-baliho politik bila unsur itu tidak ada. Artinya, dalam semua baliho atau papan iklan acara memakai unsur kebudayaan.
Selain itu Sarjev juga mengatakan, dalam sebuah demonstrasi mahasiswa misalnya, ada waktu-waktu tertentu yang kemudian diisi oleh para sastrawan untuk membaca puisi, baik sebelum orasi pernyataan sikap para pendemo maupun setelah atau di sela-sela jeda orasi.
“Terkadang musik juga ikut serta dalam aksi demo, kalau di Aceh mungkin dengan tradisonalismenya, ada rapai,” tuturnya.
Dalam dunia politik, kata Sarjev, musik adalah hal yang tak bisa dilupakan, bahkan sering digunakan untuk campign-campign (kampanye). Maka, hari ini semua partai politik melibatkan para seniman sebagai kader, anggota maupun pengurus partai.
Baca juga: Ari Pahlawi: Lembaga Wali Nanggroe Harus Dibumikan Kembali
“Seniman tidak pasif dengan politik, justru sangat paham dengan politik, karena kontemplasi seniman dengan bacaan mereka, alam dan pengaruh sosial yang berkaitan dengan kebijakan politik mampu ditelaah dan dilihat dengan detail oleh para seniman,” jelasnya.
Seniman Bukan Barang Baru dalam Dunia Politik
Di tingkat nasional misalnya, Ahmad Dhani bisa hadir di tengah-tengah Habib Rizieq dan Prabowo pada pemilu 2019. Artinya peran seniman seperti Ahmad Dhani dan Neno Warisman bisa memunculkan inovasi-inovasi lewat pola-pola kampanye mereka.
“Ini menunjukkan bahwa kelompok seniman tidak bisa dikesampingkan dengan isu-isu politik,” tukasnya.
Dalam konteks Aceh misalnya, beberapa artis populis juga memanfaatkan kariernya untuk kepentingan politik. Ini kadang-kadang juga bisa di balik karena populis.
Menurut Sarjev, ada situasi yang membuat masyarakat monoton, sehingga sosok seperti Haji Umar juga dipilih oleh rakyat. Alasan logisnya, karena dia dikenal lewat film-film yang dibintanginya.
Artinya, sambung Sarjev, musisi juga tidak asing dengan politik. Karena di fase-fase sebelum reformasi di masa Soeharto, Rhoma Irama sudah menggaungkan unsur-unsur politik di dalam lirik lagunya. Malah ia sendiri membuat partai politik
“Saya kira seniman dalam dunia politik bukan barang baru, mereka tumbuh dalam nadi-nadi kehidupan politik Indonesia,” paparnya.
Seniman Penting Masuk Partai Politik
Sebenarnya, kata Sarjev, antara partai politik dan pelaku seni ada hal-hal yang sangat strategis dapat dilakukan pun sama-sama menguntungkan. Bahkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aceh, justru politisinya tidak dipilih, yang dipilih senimannya.
Buktinya Rafli, sebut Sarjev, secara tidak langsung mampu menggagalkan kepentingan partai untuk mengusung ketua partai. “Artinya, peran seniman dalam dunia politik itu kuat,” urainya.
Hanya saja, tambah Sarjev lagi, apakah para seniman yang terjun ke politik praktis sudah bisa mempersiapkan sumber dayanya. Ini menjadi sebuah pertanyaan.
Karena, kata Sarjev, hari ini pemilih tidak melihat seniman itu punya sumber daya atau tidak, tapi yang dilihat adalah figur atau sosok yang sudah melekat dalam pikiran para pemilih.
“Kenapa, karena orang-orang yang gambarnya ada di kertas suara tidak dikenal oleh masyarakat luas. Sementara seniman sudah tentu dikenal dengan karya-karyanya,” ungkapnya.
Belum lagi ditambah dengan tendensi perjalanan kampanye, sebut Sarjev, juga ada tendensi uang dan segala macam mampu membuat pemilih asal-asal memilih.
Hal itu disebab faktor mis kepercayaan kepada para calon legislatif. Jadi ada semacam bentuk protes sosial rakyat terhadap ketidakpercayaan dengan para politisi, karena dianggap sering melawak.
“Lebih baik memilih pelawak yang asli atau betul-betul seperti Sudirman Haji Uma,” timpalnya.
Partai Aceh, Kolektif Rakyat
Partai Aceh (PA) sendiri, Sarjev mengatakan, merupakan hal yang sangat luar biasa, di mana dari gerakan bersenjata bertransformasi menjadi gerakan politis. “PA ini kolektif Aceh, serupa sumsumnya Aceh”.
Perjuangan hari ini, ujar Sarjev, sudah menggunakan kekuatan kemampuan intelektual, bukan lagi fisik atau senjata. Seharusnya dengan sumber-sumber daya manusia di Aceh ini menjadi leading sektor.
“Baik background-nya yang akademis, bisnisman, pengamat, termasuk seniman di dalamnya hendaknya bergabung dengan Partai Aceh,” tukasnya.
Karena, tegas Serjev, Partai Aceh ini partai kolektif rakyat Aceh yang merupakan sebuah komitmen yang dilahirkan dalam sebuah perjanjian yang sangat bersejarah di Helsinki, Finlandia, pada 2005 silam.
“Sehingga Aceh dapat menentukan sikap politik dengan Jakarta,” katanya.
Mendukung PKA ke-8
Menurut Sarjev, karena Partai Aceh ini partai lokal, tentu melihat Pekan Kebudayaan Aceh (PKA) itu penting, karena menjadi representatif jati diri bangsa Aceh.
“Saya melihat PKA 6, yang saat itu ada Doto Zaini dan Mualim sangat kuat secara konsep,” ulasnya.
Ia berharap PKA tahun ini harus menjadi satu kekuatan yang dapat menata kembali ruang kesenian Aceh yang pernah hilang, atau memberi apresiasi kepada pakar-pakar seniman untuk menjadikan mereka sebagai ikon-ikon yang kemudian semacam tokoh kebudayaan.
“Karena dalam perjanjian di Helsinki, di sana tersebut bendera lambang dan himne, itu kemudian menggunakan para perupa yang notabene-nya adalah seniman. Himne juga merupakan wujud daripada kebudayaan. Leading sektornya kesenian seperti musik dan sastra,” paparnya.
Kita berharap nantinya di PKA ke-8 ada ruang untuk himne Aceh, juga diberikan kesempatan kepada musisi-musisi di Aceh supaya himne itu bisa disempurnakan. Walaupun sebenarnya himne yang sekarang itu hasil dari perlombaan.
“Bukan himne yang dibuat khusus oleh Pemerintah Aceh,” pungkasnya.
Sementara itu, kata Sarjev, di Pekan Olahraga Nasional (PON) nantinya, himne Aceh ini juga menjadi sebuah hal yang antiklimaks yang akan diluncurkan menjadi sesuatu yang besar yang digarap dengan sempurna oleh para musisi-musisi nasional.
Partai Aceh Tidak Tabu terhadap Budaya
Sarjev menjelaskan, hari ini himne Aceh sudah mulai digunakan atau dipakai oleh semua instansi, lembaga-lembaga bahkan dalam acara partai-partai politik nasional di Aceh.
Bermakna, himne Aceh ini tidak menjadi sesuatu yang meragukan seseorang untuk hadir dalam suatu acara tertentu.
“Bagaimana himne ini nantinya diambil alih oleh pemerintah Aceh untuk direvisi, karena sifatnya ini masih himne yang dilombakan. Belum sifatnya menjadi milik pemerintah,” timpalnya.
Sebenarnya, tegas Sarjev, di Partai Aceh sendiri juga tidak tabu dengan ruang kebudayaan dan ruang-ruang kesenian, buktinya Imum Jon juga amat terkenal di masa zaman konflik bersenjata hingga hari ini.
“Malah beberapa lagu Imum Jhon dinyanyikan di kampung-kampung dan masyarakat hafal semuanya,” imbuhnya.
Internal Partai Aceh dengan seniman, jelas Sarjev, sudah hadir dan berpapasan. Hanya saja orang-orang tidak tahu. Bahkan, bagi Partai Aceh kesenian dan kebudayaan itu merupakan bagian dari pranata sosial masyarakat.
“Partai Aceh tidak melihat kesenian itu tabu atau kemudian dimarjinalkan. Malah sebaliknya, PA sangat mendukung orang-orang yang korelasinya dengan kebudayaan dan mengangkat ikon-ikon Aceh,” pungkasnya.[]
Penulis: Adam Zainal
Editor: Thayeb Loh Angen,