Sabtu, Juli 13, 2024

Besok, Mahyuzar akan Terima...

ACEH UTARA - Dr. Mahyuzar, M.Si., akan menerima Surat Keputusan (SK) Mendagri tentang...

Jabatan Pj Bupati Aceh...

ACEH UTARA - Masa jabatan Penjabat Bupati Aceh Utara, Dr. Mahyuzar, genap satu...

Panwaslih Aceh Instruksikan Buka...

BANDA ACEH - Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Aceh menginstruksikan Panwaslih Kabupaten/Kota segera membuka...

KAMMI Sebut Perlu Forum...

BANDA ACEH - Pengurus Daerah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Banda Aceh...
BerandaNewsSebanyak Ini Dana...

Sebanyak Ini Dana Pemeliharaan Rumah Dinas DPRA, Rehab Kantor Hingga Lapangan Futsal

BANDA ACEH – Pemerintah Aceh mengalokasikan dana mencapai Rp3,29 miliar dalam APBA tahun 2022 untuk pemeliharaan Rumah Dinas Pimpinan dan Anggota DPRA sebanyak 81 unit. Sedangkan rehab Lapangan Futsal pada Kompleks Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRA senilai Rp2,2 miliar (M).

Data paket dan alokasi dana di bawah Sekretariat DPRA itu dilihat portalsatu.com, 10 Januari 2022, melalui laman resmi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) LKPP.

Dalam daftar Rencana Umum Pengadaan (RUP) Sekretariat DPRA tahun anggaran 2022, juga terdapat paket pemeliharaan gedung kantor Sekretariat DPRA Rp500 juta.

Selain itu, rehab Ruang Komisi IV DPRA dengan pagu Rp1 M, rehab Ruang Komisi V DPRA Rp500 juta, rehab Ruang Fraksi pada lantai III DPRA Rp875 juta, rehab Ruang Fraksi pada lantai I Rp666,5 juta, rehab Ruang Fraksi pada lantai II Rp560 juta, dan rehab Ruang Fraksi pada lantai IV Rp300 juta.

(Tangkapan layar SIRUP LKPP berisi data paket dan alokasi dana dalam daftar RUP Sekretariat DPRA tahun 2022. Foto: portalsatu.com)

Adapun alokasi belanja listrik (biaya rekening listrik) dialokasikan di Sekretariat DPRA tahun 2022 Rp3,36 M (volume 10 unit x 12 bulan). Pagu tersebut lebih besar dari alokasi tahun 2021 yaitu Rp2,96 M. Sedangkan belanja air (belanja rekening air) di Setwan 2022 Rp1 M lebih.

Alokasi belanja jasa service kendaraan dinas pool operasional roda empat (volume 54 unit/tahun) dialokasikan di Setwan Rp2 M, dan belanja premi asuransi kendaraan pool operasional roda empat dan roda enam (volume 55 unit/tahun) Rp683,71 juta.

Ada pula belanja logistik rumah tangga Ketua DPRA untuk 12 bulan Rp720 juta. Sedangkan belanja logistik rumah tangga Wakil Ketua DPRA (3 orang/rumah) untuk 12 bulan Rp1,8 M.

Sekretaris DPRA, Suhaimi, dihubungi portalsatu.com pada 10 Januari 2022 dan Jumat (14/1), tidak mengangkat panggilan masuk di telepon selulernya. Sejumlah pertanyaan terkait data dalam RUP Sekretariat DPRA tahun 2022, yang dikirim ke WhatsApp (WA) Suhaimi, 10 Januari 2022, sampai saat ini masih tampak centang satu (√) alias belum tersampaikan. Menurut salah seorang pimpinan DPRA, Sekwan Suhaimi hanya memiliki satu nomor WA.

Portalsatu.com juga mengirim pertanyaan yang sama lewat WA kepada Ketua DPRA, Wakil Ketua I dan Wakil Ketua III DPRA, 10 Januari 2022. Namun, hanya Wakil Ketua I DPRA, Dalimi, yang merespons. “Belum lihat saya (data alokasi dana dan nama paket di bawah Sekretariat DPRA tahun 2022),” kata Dalimi.

Sebagai informasi, data alokasi dana dan nama paket dalam daftar RUP Sekretariat DPRA tahun 2022, sudah dapat diakses oleh publik melalui laman resmi SIRUP LKPP, sejak beberapa hari sebelum DPRA menyetujui Rancangan Qanun Aceh tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2022 untuk menjadi Qanun Aceh.
.
DPRA menggelar rapat paripurna pengambilan keputusan persetujuan terhadap Raqan APBA 2022 menjadi Qanun Aceh tentang APBA 2022 pada Selasa, 11 Januari 2022. Rapat paripurna tersebut dipimpin Wakil Ketua I DPRA, Dalimi.

Hal itu menunjukkan penetapan Qanun APBA 2022 molor dari jadwal dan tahapan yang diatur dalam Permendagri Nomor 27 tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. Dalam Permendagri itu disebutkan, penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD sesuai dengan hasil evaluasi, paling lambat 31 Desember.

Sementara itu, dilihat pada LPSE Provinsi Aceh, sejumlah paket tahun anggaran 2022 mulai ditender sejak beberapa hari sebelum DPRA dan Gubernur Aceh menyetujui bersama Raqan APBA 2022 menjadi Qanun Aceh.

Dalimi tidak merespons pertanyaan dikirim portalsatu.com via WA, mengapa pengambilan persetujuan terhadap Raqan APBA 2022 menjadi Qanun Aceh, molor dari jadwal dan tahapan yang diatur dalam Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD 2022? Kapan atau tanggal berapa DPRA/Pemerintah Aceh menerima hasil evaluasi Mendagri terhadap Raqan APBA 2022? Apakah sebelum ditetapkan Qanun APBA 2022 dan Pergub tentang Penjabaran APBA 2022, Pemerintah Aceh bisa melaksanakan tender paket-paket tahun 2022?[](nsy)

Baca juga: