Minggu, Juli 14, 2024

Tanggapan Ketua DPRK Aceh...

ACEH UTARA - Mendagri Tito Karnavian memperpanjang masa jabatan Pj. Bupati Aceh Utara...

Selamat! 2 Siswa Kota...

SUBULUSSALAM - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui Balai Pengembangan Talenta...

Besok, Mahyuzar akan Terima...

ACEH UTARA - Dr. Mahyuzar, M.Si., akan menerima Surat Keputusan (SK) Mendagri tentang...

Jabatan Pj Bupati Aceh...

ACEH UTARA - Masa jabatan Penjabat Bupati Aceh Utara, Dr. Mahyuzar, genap satu...
BerandaSejarawan: Penetapan Barus...

Sejarawan: Penetapan Barus Berunsur Politis

BANDA ACEH – Sejarawan sekaligus arkeolog Aceh, Husaini Ibrahim, menilai penetapan Barus sebagai titik nol peradaban Islam di Nusantara mengandung unsur politis. Seperti diketahui, pasca Indonesia merdeka, Barus masuk dalam wilayah administratif Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.

“Inilah persoalannya, karena sesuatu yang dilakukan itu tidak terlepas dari pada muatan politik. Jadi ada kepentingan orang-orang tertentu yang ingin mengangkat Barus ini sebagai awal titik nol peradaban Islam di Nusantara,” kata Husaini Ibrahim, Senin, 27 Maret 2017.

Husaini mengaku terkejut dengan penetapan Barus sebagai situs Nol Peradaban Islam di Nusantara. Padahal sebelumnya ada beberapa kerajaan Islam yang periodesasi kekuasaannya sudah lebih awal dibandingkan Barus. Menurut akademisi Unsyiah ini, penetapan Barus sebagai tugu Nol Peradaban Islam dapat menyebabkan terjadinya penistaan sejarah.

“Kenapa saya katakan demikian, karena (penetapan Barus) tidak melalui telaahan yang mendalam,” katanya lagi.

Daerah Barus memang sudah dikenal sejak dahulu sebagai kawasan perdagangan. Akan tetapi, Husaini menyayangkan apabila penetapan tersebut tidak dibuat berdasarkan kajian sejarah dan bukti-bukti yang ada.

“Barus itu memang sudah berkembang tetapi dia tidak lebih sebagai satu komunitas perdagangan. Jadi, ada memang pusat-pusat perdagangan yang ada di sana. Termasuk dalam peta kuno kita lihat ada Lamuri, ada Barus, ada Batak, dan beberapa kawasan lainnya,” kata Husaini Ibrahim.

Dia menyarankan agar penetapan sebuah situs terlebih dahulu diseminarkan dengan mengundang pakar. Dengan demikian akan timbul diskusi dan perdebatan kenapa situs tersebut layak dijadikan sebuah monumen, tugu dan semacamnya.

“Boleh saja orang menulis, tidak ada masalah, tetapi dengan bukti-bukti yang nyata,” katanya lagi.

Husaini Ibrahim juga menjelaskan, meski Barus merupakan daerah yang tertua, tetapi dalam perkembangannya daerah ini menjadi bahagian dari pada Kerajaan Aceh Darussalam. Selain itu, bukti apabila Barus menjadi daerah Islam pertama adalah dengan menyebarnya batu nisan ke seluruh Nusantara.

“Justru yang menyebar adalah batu nisan Aceh. Jadi kalau dilihat dari sudut arkeologi, bahwa nisan Aceh nisan yang tertua di Nusantara. Perkembangannya termasuk ke Barus itu sendiri, ke Sumatera Utara, juga ke Kalimantan, ke Sulawesi, ke Bruneui Darussalam, ke Banten, ke Filipina, dan sebagainya. Itu batu nisan Aceh yang tersebar ke seluruh Nusantara,” kata Husaini Ibrahim.

Dia kembali menduga penetapan Barus sebagai daerah pertama yang bersinggungan dengan Islam di Nusantara bernuansa politis. Hal ini, menurutnya, akan menimbulkan perdebatan dalam sudut kajian sejarah.

“Jadi ketika ini dikembangkan, maka ada dana juga yang masuk, ada kelompok orang-orang tertentu yang bisa memanfaatkan. Tetapi di sisi lain, itu akan menimbulkan perdebatan-perdebatan, tetapi tidak ada masalah dari sudut ilmiah pengkajian sejarah itu ada dinamika,” kata Husaini Ibrahim.

Dia mengajak semua pihak untuk belajar dari penetapan Barus tersebut. Menurutnya wajar apabila sebuah sejarah dapat berubah dengan ditemukannya bukti-bukti baru sebagai sumber penguat.

“Tetapi jangan menistakan, itu yang paling penting. Kita harus berbicara ada fakta, ada data yang perlu kita kembangkan,” katanya lagi.[]

Baca juga: