BANDA ACEH – Sekretaris Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA) Tu Bulqaini memprotes keras minimnya anggaran untuk dayah di Aceh yang dialokasikan pemerintah melalui Badan Pembinaan Pendidikan Dayah (BPPD) Aceh.
Menurutnya, plot anggaran yang 'hanya' Rp130 miliar sangat tidak memadai untuk mengurus dayah-dayah di Aceh dan tak sebanding dengan plot anggaran untuk lembaga pendidikan umum. Bahkan terkesan pemerintah jadi antidayah.
Sementara itu, adanya titipan dana aspirasi jelas-jelas sangat tidak aspiratif mengingat penerima dana aspirasi ini hanya mereka yang memiliki jaringan atau relasi yang baik dengan para anggota dewan tertentu. Jadi alokasi dana aspirasi ini sangat tidak pro-dayah mengingat tidak semua dayah bisa menerima dana aspirasi ini, meskipun mereka layak menerima, kata pimpinan Dayah Markas Ishal Al-Aziziyah Banda Aceh ini.
Lebih lanjut, Tu Bulqaini mengusulkan agar dibuatnya standar minimal alokasi anggaran untuk dinas-dinas pemerintah, termasuk untuk badan dayah. Sehingga jikapun kemudian ada titipan dana aspirasi dari dewan, maka alokasi anggaran yang standar sudah ada yang akhirnya tidak berpengaruh pada kualitas layanan Pemerintah Aceh terhadap dayah-dayah di Aceh.
Pemerintah Aceh dalam hal ini Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) seharusnya memiliki standar minimal alokasi angggaran untuk dinas-dinas, termasuk untuk badan dayah. Standar ini seharusya berlaku tanpa lobi. Jangan terus menerus begini, kalau ada proses lobi-lobi ditambahin, kalau tidak ada, ya, tidak ditambahin. Ini seperti kerjaan orang-orang yang tidak sekolahan. Apa benar tim TAPA tidak pernah sekolah, tanya Tu Bulqaini.
Tu Bulqaini juga mengusulkan agar badan dayah dipindahkan ke komisi yang menangani tentang pendidikan, bukan komisi yang menangani persoalan agama seperti yang berjalan selama ini.
Posisi badan dayah di komisi agama sangat merugikan dayah-dayah di Aceh mengingat dayah itu adalah lembaga yang menangani pendidikan. Meskipun ia menangani pendidikan agama, tapi dayah ini seharusnya ditempatkan di komisi pendidikan sehingga perhatian untuk eksistensinya dan alokasi anggaran untuknya sama seperti lembaga pendidikan umum, ujar Tu Bulqaini.
Penguasa Aceh hari ini harus ingat, kaata dia, dayah telah memberikan sumbangsih besar untuk negeri ini. Dari dulu sampai saat ini.
Coba pikirkan apa ada lembaga pendidikan umum yang pro-rakyat miskin dan yatim? Tidak ada. Hanya dayah yang selalu dekat dengan rakyat. Semiskin apapun seorang anak Aceh tetap diterima menjalani pendidikan di dayah, pungkas Tu Bulqaini.[]
