Kamis, Juli 25, 2024

Cari HP di Bawah...

Mencari HP dengan harga terjangkau namun tetap memiliki performa yang handal memang bisa...

Siswa Diduga Keracunan Selepas...

SIGLI - Jumlah siswa yang dirawat akibat dugaan keracunan setelah konsumsi nasi gurih...

Spanduk Dukungan Bustami Maju...

LHOKSEUMAWE - Sejumlah spanduk berisi dukungan kepada Bustami Hamzah untuk mencalonkan diri sebagai...

Yayasan Geutanyoe Rayakan Hari...

LHOKSEUMAWE - Yayasan Geutanyoe merayakan Hari Anak Nasional tahun 2024 bersama 227 anak...
BerandaNewsSenator Aceh: Penahanan...

Senator Aceh: Penahanan Warga Bentuk Pembungkaman Terhadap Demokrasi

JAKARTA – Anggota DPD RI asal Aceh, Fachrul Razi, mengatakan vonis penjara terhadap 11 warga Aceh Tamiang yang berkonflik dengan perusahaan perkebunan PT. Rapala merupakan salah satu bentuk pembungkaman terhadap demokrasi rakyat. 

“Bagaimana logika hukumnya, jika rakyat yang melakukan demonstrasi untuk menyampaikan pendapat dan menuntut hak-haknya atas tanah, tapi divonis secara hukum melakukan kesalahan, dengan hukuman yang Lebih berat dari pelaku yang melakukan pembakaran eskavator,” kata Fachrul Razi kepada portalsatu.com, Jumat, 29 Januari 2016. 

Dia menilai putusan pengadilan ini akan menjadi sejarah negatif bagi demokrasi rakyat Aceh dan di Indonesia. Menurutnya jika rakyat yang melakukan demonstrasi menuntut hak akan dijatuhi hukuman, maka pemilik modal dinilai dengan mudah dapat membeli para hakim untuk memihak kepada kepentingan mereka.

“Selama ini demontrasi rakyat Aceh terhadap hadirnya perusahaan tambang dan perkebunan pada kenyataannya malah menyengsarakan dan memiskinkan rakyat mulai menyeruak ke permukaan,” katanya. 

Dia mengatakan keberpihakan rezim neolib di Aceh Tamiang kepada perusahaan dilakukan secara terang-terangan tanpa memperdulikan nasib rakyat. Keberpihakan itu dilakukan dengan berbagai regulasi yang memberikan kenyamanan kepada perusahaan. “Dalam kondisi yang demikian, negara harus hadir dalam memberikan keadilan bagi rakyat bukan sebaliknya. Kita semua telah mengkhianati UUD 1945 dan Pancasila, kalau tanah bukan lagi milik rakyat tapi milik pemilik modal,” ujarnya.

Dia mengatakan konflik antara masyarakat Aceh Tamiang dengan perusahaan akan semakin parah. Pasalnya, kata dia, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang lambat dalam merespon permasalahan masyarakat yang mengalami konflik pertanahan sehingga terjadinya demonstrasi dan protes masyarakat.

“Dalam hal ini terkesan pemerintah takut kepada perusahaan, sehingga pemerintah rela kehilangan legitimasi kekuasaan di hadapan rakyat,” katanya.

Fachrul Razi sangat menyayangkan jika rakyat dikorbankan dan selalu dikalahkan secara hukum. Dia turut mempertanyakan dimana keadilan untuk rakyat.

Pemerintah Aceh diminta untuk bertanggung jawab dengan memanggil pihak BP Aceh, Bupati Aceh Tamiang dan BP Aceh Tamiang untuk segera menyelesaikan masalah ini. “Sekaligus Gubernur Aceh dapat segera melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap seluruh izin pertanahan dan perkebunan yang ada di Aceh,” katanya.

Dia juga meminta Pemerintah Aceh dan seluruh aparat penegak hukum agar menegakkan hukum yang adil bagi rakyatnya. “Jangan menegakkan hukum yang memihak kepada pemilik modal,” ujarnya. 

Senator Fachrul Razi juga mendesak Gubernur Aceh untuk berkantor di Aceh Tamiang, sampai konflik ini selesai. “Biar gubernur dapat melihat langsung bagaimana rakyat berjuang untuk menuntut haknya,” katanya. 

Dia mengatakan tanah Aceh harus memberikan keadilan dan kesejahteraan kepada seluruh rakyat Aceh. Dia juga mendukung sepenuhnya persatuan gerakan rakyat Aceh Tamiang untuk menuntut haknya terhadap perusahaan.

“Kita akan bangun kekuatan politik alternatif langsung dengan Kementerian Partanahan dan Tata Ruang jika Pemerintah Aceh dan Pemerintah Aceh Tamiang gagal menyelesaikan konflik tersebut,” ujarnya.[](bna)

Baca juga: